Home Pendahuluan Berantas Pekat, Musyawarah LKA Kepenuhan Hasilkan 13 Kesepakatan

Berantas Pekat, Musyawarah LKA Kepenuhan Hasilkan 13 Kesepakatan

6
Berantas Pekat, Musyawarah LKA Kepenuhan Hasilkan 13 Kesepakatan

Rapat Berantas Penyakit Masyarakat

Lembaga Kerapatan Adat (LKA) Luhak Kepenuhan komit untuk memberantas segala bentuk penyakit masyarakat (Pekat) di kecamatan kepenuhan dan kepenuhan hulu. Mereka akan bekerja sama dengan instansi terkait.

Hal itu terungkap dalam rapat musyawarah adat luhak kepenuhan di Balai Adat Luhak Kepenuhan Kota Tengah Ahad (17/4). Rapat ini dipimpin Ketua Lembaga Kerapatan Adat Luhak Kepenuhan Datuk Bondaro Sakti.
Acara ini dihadiri 10 pimpinan pucuk suku di luhak kepenuhan. Di antaranya Rang Kayo Maharajo (H. Bahtiar Majid) Datuk Paduko Bosa (H Damri Poti), dan Datuk Majo Nando (Samsul Kamar Ssos). Serta delapan Tungkek Suku Luhak Kepenuhan seperti Datuk Saih Paduko (H Effendi R) dan Datuk Mangkuto Sindo (Kaharuddin).

Selain itu, juga dihadiri seluruh induk suku dan mato mato se-luhak kepenuhan Anggota DPRD Rohul yaitu H Syafaruddin Poti, Ismail Hamkaz, S.Ag M.Si, dan T Syaril Arif. Imam nan ompek serta dubalang nan ompek, serta Podano Mantori, Saudagar Ajo dan Datuk Banda.
Terkait pekat di luhak kepenuhan dihasilkan 13 poin kesepakatan. Pertama, sosialisasi LKA Luhak Kepenuhan ke desa-desa di dua kecamatan. Kedua, pendekatan secara persuasif kepada anak kemanakan yang dikategorikan masuk ke dalam pekat. Ketiga, pihak keamanan diminta memberikan masukan serta perkembangan kepada Luhak kepenuhan dalam rangka mencari solusi terbaik terhadap pekat. Keempat, jika terpaut dengan orang terdekat atau pejabat adat atau tokoh masyarakat, anak dan kemanakannya, diperlakukan sama secara hukum. Kelima, adanya pos pengamanan di setiap titik rawan atau strategis di seluruh desa di Luhak Kepenuhan. Keenam, anak kemanakanan terbuka untuk menyampaikan keluhan atau informasi atau segala sesuatu yang terkait dengan Pekat. Ketujuh, memfungsikan jembatan di tengah masyarakat, mulai dari RT sampai tingkat desa, termasuk lembaga. Kedelapan, adanya jadwal yang ditentukan secara teknis oleh lembaga untuk turun ke lapangan, baik di lembaga pendidikan, desa atau lembaga terkait dalam rangka sosialisasi adat dan pekat.

Kesembilan, tidak ada ketersinggungan atau salah paham terhadap penyampaian akan suatu hal terhadap anak kemanakan. Kesepuluhm seluruh komponen adat mendukung pihak keamanan dalam melakukan hukum yang berlaku. Kesebelas, adanya pembagian tugas yagn jelas antara adat, pihak keamanan, pendidikan, desa atau lurah dalam menyikapi pekat serta membuat laporan berkala. Kedua belas, pihak keamanan dapat memberikan keterangan atau laporan sesuai jalur yang ada kepada lembaga adat setidaknya dalam satu atau tiga bulan secara rutin dan ketiga belas, adanya batas waktu untuk melakukan tindakan secara adat dalam memperlakukan dua belas point di atas, di dalam waktu dua belas bulan.

“Mari kita bersama-sama seluruh elemen bergerak untuk menyatukan misi-visi dalam memberantas Pekat di Luhak Kepenuhan. Seperti pepatah potitih luhak kepenuhan, sociok bak ayam, sedoncang bak bosi, “ujar Datuk Bandaro.

Menurutnya, dalam memberantas Pekat, seperti berayun di tengah rumah Amboik indak putuih, topung indak berserak. Sedangkan anggota DPRD Rohul Ismail Hamkaz menambahkan untuk mensosialisasikan 13 poin hasil rapat musyawarah Pekat di kecamatan kepenuhan dan kepenuhan hulu, akan diundang Kapolres, Kajari, Kepala Pengadilan Negeri Pasirpengaraian dan Kabag Hukum Setda Rohul untuk menguatkan hasil keputusan tersebut.
    
“Selain Pekat, kita minta pihak keamanan untuk mengungkap pelaku tindak kejahatan yang terjadi selama ini di Kepenuhan. Terutama kasus pembunuhan dan pencurian kendaraan bermotor,” ujarnya.