Home Desa Kepenuhan Barat Dugaan Pencemaran Lingkungan, DLH Rohul Kembali Mediasi PT. Era Sawita dengan Ponpes Nizamuddin Kepe

Dugaan Pencemaran Lingkungan, DLH Rohul Kembali Mediasi PT. Era Sawita dengan Ponpes Nizamuddin Kepe

16
Dugaan Pencemaran Lingkungan, DLH Rohul Kembali Mediasi PT. Era Sawita dengan Ponpes Nizamuddin Kepe

Senin, 30 September 2019 17:29


Masalah Dugaan pencemaran lingkungan aliran Sungai Muara Kuku Desa Kepenuhan Barat, Rohul oleh PKS PT. Era Sawita belum selesai. DLH mediasi pihak perusahaan dengaan Ponpes Nizamuddin.

‎Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) kembali mediasi pencemaran lingkungan aliran Sungai Muara Kuku Desa Kepenuhan Barat, Kecamatan Kepenuhan, diduga limbah tandan kosong (Tankos) dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Era Sawita.

Mediasi dilaksanakan di aula Kantor DLH Rokan Hulu, Senin (30/9/2019), dan baru berakhir tengah hari ini dihadiri Kepala PKS PT. Era Sawita‎ Yusmadi Khan, serta Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Nizamuddin H. Zulkifli Said.

Kepala DLH Kabupaten Rokan Hulu Drs. Hen Irpan M.Si, melalui Kabid Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Rokan Hulu, Muzayyinul Arifin, ST, M.Si, mengatakan mediasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, karena di mediasi pertama pimpinan Ponpes‎ Nizamuddin sedang menunaikan ibadah haji.

Selaku penuntut, Zulkifli Said selaku pimpinan Ponpes diakui Arifin telah menyiapkan tuntutan, dan akan disampaikan ke manajemen‎ di pertemuan mereka. DLH sendiri sejauh ini belum mengetahui isi tuntutan yang telah disiapkan oleh pihak Ponpes.

"Kita menunggu laporan dari pertemuan merekalah," jelas Arifin, Senin, dan mengakui Zulkifli Said selaku pimpinan Ponpes atau pihak yang mengajukan keberatan atas dugaan pencemaran lingkungan belum bersedia menyampaikan tuntutan secara terbuka di mediasi tersebut.

‎Selain itu, Arifin mengungkapkan dari 13 item sanksi paksaan pemerintah, ada beberapa item yang telah selesai, dan ada yang masih dalam progres.

Diakuinya, DLH Rokan Hulu masih memantau sebab PT. Era Sawita masih punya waktu untuk memperbaikinya, seperti perbaikan tanggul IPAL, lindi dari Tankos dipompakan ke IPAL, dan tumpukan Tankos di PKS yang menggunung sudah tidak adalagi.

‎"Jadi sumber-sumber pencemar itu sudah kita upayakan untuk diatasi," ungkap Arifin, dan mengaku setiap item sanksi diberikan ada waktunya untuk diperbaiki, antara satu minggu, dua minggu, dan ada yang sampai tiga bulan.

Masih di tempat sama, H. Zulkifli Said, selaku Kepala Ponpes Nizamuddin Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan mengatakan manajemen PKS PT. Era Sawita telah datang ke Ponpesnya, dan pihaknya meminta perusahaan merealisasikan hasil surat paksaan pemerintah.

Menurut Zulkifli, bila manajemen PKS PT. Era Sawita tidak merealisasikan 13 item sanksi paksaan pemerintah sesuai waktunya, tentu perusahaan tentu akan dijatuhi sanksi berikutnya, dan bisa saja masuk‎ ranah tindak pidana.

Selain itu, Zulkifli mengaku untuk kerugian-kerugian dialami pihak Ponpes Nizamuddin memang belum disampaikan di mediasi, namun akan disampaikan di pertemuan dengan pihak manajemen PKS PT. Era Sawita nanti.

Ia mengatakan banyak kerugian dialami karena adanya pencemaran, selain banyak ikan di aliran Sungai Muara Kuku sampai ke Sungai Rokan berjarak sekira 8 kilometer, sekira 400 santri Ponpes Nizamuddin juga cukup lama tidak bisa beraktivitas di aliran sungai ini.

Pada pertemuan dengan pihak manajemen nanti, Zulkifli mengaku pihaknya akan mencoba mengajukan beberapa tuntutan, termasuk pembenahan lingkungan. Namun untuk saat ini, ia sangat mengharapkan perusahaan merealisasikan dahulu surat paksaan pemerintah.

"Yang jelas kita minta surat paksaan pemerintah ini dilaksanakan dulu dengan waktu yang sudah ditetapkan.‎ Kalau ini tidak dilakukan mungkin akan kita kawal terus, kita akan adakan tindak lanjut secara hukum ke depan," tandas Zulkifli Said yang saat ini juga menjabat Kepala BPBD Kabupaten Rokan Hulu.

‎Sementara, Kepala PKS PT. Era Sawita, Yusmadi Khan, mengaku sudah hampir 80 persen dari 13 item sanksi paksaan pemerintah yang telah dikerjakan oleh perusahaan.

"Dan sampai sekarang ada mungkin beberapa progres itemnya yang mungkin lagi berjalan‎, selebihnya sudah selesai dan sisanya sedang berjalan," jelas Yusmadi.

Ditanya‎ sudah tiga kali diduga sudah mencemari Sungai Muara Kuku, Yusmadi mengaku tidak mengetahuinya, sebab dirinya sendiri orang baru di PKS PT. Era Sawita.

Yusmadi mengaku dalam pekan ini manajemen akan melaksanakan seluruh sanksi paksaan pemerintah‎, karena sebelumnya perusahaan sempat mengalami sedikit kendala dalam perbaikan tanggul IPAL.

Membahas kompensasi‎ dan restoking, Yusmadi mengaku baru akan disalurkan setelah adanya pertemuan dengan pihak Ponpes Nizamuddin selaku penuntut.

Sebelumnya, DLH Rokan Hulu menjatuhkan sanksi paksaan pemerintah kepada manajemen karena diduga sumber limbah di Sungai Muara Kuku dari Tankos yang menumpuk di PKS PT. Era Sawita. Perusahaan diberi waktu sampai tiga bulan untuk memperbaiki 13 item sanksi paksaan pemerintah.‎

Pencemaran lingkungan di aliran Muara Kuku sendiri tidak diketahui persis kapan terjadinya, namun masyarakat terutama santri Ponpes Nizamuddin baru mengetahui banyak ikan mati mengapung di aliran sungai pada Kamis (24/7/2019) sekira pukul 06.00 WIB.***(zal)

 

Sumber : Riau Terkini