Home Kliping MAJU PILKADA, DEWAN HARUS MUNDUR

MAJU PILKADA, DEWAN HARUS MUNDUR

56,598
MAJU PILKADA, DEWAN HARUS MUNDUR

kliping Koran riau Pos KAMIS, 9 JULI 2015 PRO-ROKAN HULU ( Negeri Seribu Suluk ) Halaman 25

KORAN RIAU POS

KAMIS, 9 JULI 2015

PRO-ROKAN HULU ( Negeri Seribu Suluk )

Halaman 25

 

MAJU PILKADA, DEWAN HARUS MUNDUR

ANGGOTA DPR, DPD dan DPRD yang ingin maju sebagai calon kepala daerah harus pikir-pikir dulu. Sebab, mereka harus mengundurkan diri begitu ditetapkan sah sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil putusan terkait pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang dimohonkan anggota DPRD Kabupaten Gowa, Adnan Purichta Ichsan.

 

Maju Pilkada, Dewan Harus Mundur

Sambungan dari hal. 1

Hal ini tertuang dalam poin 1.4 amar putusan MK, bahwa Pasal 7 huruf s yang sebelumnya mengatur anggota DPR, DPD dan DPRD yang cukup memberitahukan pencalonan dirinya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada pimpinan DPR, DPD dan DPR sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat Dengan demikian mereka harus mengundurkan diri begitu ditetapkan sah menjadi calon kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Men­gundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota bagi anggota DPR, DPD atau anggota DPRD," ujar Ketua Hakim MK Arief Hidayat, membacakan putusan MK, Rabu (8/ 7).

Dalam pertimbangannya, MK menilai putusan dikabulkan karena syarat yang sama juga berlaku terhadap PNS, anggota TNI, Polri, pejabat/pegawai BUMN/BUMD. Bahwa dipersyaratkan, membuat pernyataan apabila telah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilihan sebagai calon kepa­la daerah atau calon wakil kepa­la daerah, maka yang bersangkutan membuat surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Yaitu pada saat mendaftarkan diri dan ber­laku sejak ditetapkan secara resmi sebagai calon.

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimama diuraikan, dalil pemohon sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 7 huruf r, Pasal 7 huruf s, dan 148 Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," ujar Arief Hidayat.

Siap Mundur

Keputusan MK ini jelas berdampak bagi sejumlah anggota DPRD Riau maupun DPRD di kabupaten/kota yang ingin maju sebagai calon kepala daerah di kabupaten/kota. Mereka, harus memilih satu di antara dua. Membatalkan niat maju atau maju dengan konsekuensi mundur dari anggota dewan.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau Kordias Pasaribu SH MSi mengatakan, saat ini untuk pencalonan di sembilan kabupaten/kota ada dua anggota DPRD Riau dari PDI Perjuangan. Sementara yang duduk di DPRD kabupaten/kota juga ada dua orang yang akan maju se­bagai calon kepala daerah, yaitu di DPRD Bengakalis dan Rokan Hilir. Namun itu sudah keputusan yang mengikat.

"Maju sebagai calon,kepala daerah itu sudah pilihan kader. Harus memilih, jangan mau enak jabatan saja. Kalau harus mundur, mengapa tidak," kata Kor­dias.

Anggota DPRD Riau dari PDI Perjuangan daerah pemilihan Rokan Hulu (Rohul), Syafaruddin Potti yang berniat maju men­jadi calon bupati Rohul siap den­gan segala konsekuensi.

 

"Yang memilih maju mencalonkan diri jadi kepala daerah harus mengundurkan diri, itu namanya konsekuensi politik. Memang harus seperti itu," sebut Potti.

Senada dengan Potti, bakal calon wakil bupati Rohul, Erizal ST siap untuk mentaati dan melepaskan jabatannya sebagai anggota DPRD Rohul. "Ya kami siap mundur, jika itu menjadi suatu keputusan tetap dalam pencalonan kepala daerah pada pilkada serentak 2015,"ujarnya.

Anggota DPRD Riau dari Golkar Indra Putra ST yang akan maju mencalonkan diri jadi Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) mengatakan siap saja dengan keputusan MK tersebut.

"Maju jadi calon kepala daer­ah ini sudah pilihan saya. Jadi mengapa harus takut mengikuti.

 

MK BOLEHKAN POLITIK DINASTI

Mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota bagi anggota DPR, DPD atau anggota DPRD. ARIEF HIDAYAT Ketua Hakim HM

 

  • MK memutuskan anggota DPR, DPD dan DPRD yang maju pilkada harus mengundurkan diri begitu sah ditetapkan sebagai calon.
  • MK merestui PNS mencalonkan diri ikut pilkada asalkan mundur saat yang bersangkutan telah ditetapkan secara resmi sebagai calon oleh penyelenggara pemilihan
  • MK memperbolehkan bakal calon kepala daerah yang memiliki hubungan keluarga dengan petahana maju di pilkada.

 

MEREKA SIAP MUNDUR

Yang memilih maju mencalonkan diri harus mengundurkan diri, itu namanya konsekuensi politik. SYAFARUDDIN POTI

Maju jadi calon kepala daerah ini sudah pilihan saya. Jadi mengapa harus takut mengikuti aturan. INDRA PUTRA

kalau harus kehilangan jabatan pun tidak masalah. ZUKRI MISRAN

- Pucuk Suku Nan Sepuluh -
Banner Pucuk Suku Nan Sepuluh
- Makna dan Arti Logo -
Banner makna Logo luhak kepenuhan
Gssb
Banner gssb
Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
New Poster Luhak Kepenuhan Beradat
Jadwal Sholat & Imsakiah 1441 H
Banner Waktu Sholat dan Imsakiyah 1441 H
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Petuah Ketua LAM Rohul
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Sambutan Ketua LKA Kepenuhan
Banner Ketua LKA Kepenuhan
Banner Ketua LKA Kepenuhan
Sekapur Sirih Mamak Sutan Kayo Moah
Banner Sekapur Sirih
Banner Sekapur Sirih
Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Banner Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Banner Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Add
Banner ADD
Banner ADD
One Day One Juz
Banner One Day One Juz
Banner One Day One Juz
Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur
Banner Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur
Banner Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur
Banner Gerakan Negeri Beradat
Banner Gerakan Negeri Beradat
Banner Buku Super Quotion
Banner Buku Super Quotion
Banner Lam Kabupaten ROkan Hulu
Banner Lam Kabupaten ROkan Hulu
Banner LKA Kepenuhan
Banner LKA Kepenuhan