Home Pilkada Serentak Panwas Minta SKPD tak Ikut Berpolitik

Panwas Minta SKPD tak Ikut Berpolitik

3,462
Panwas Minta SKPD tak Ikut Berpolitik

Ketua Panwas Rohul Hidayati /internet

PASIRPANGARAIAN (HR)-Panitia Pengawas Rokan Hulu menyebarkan surat edaran kepada 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Rohul, yang mengimbau PNS agar tidak terlibat politik pada Pilkada 9 Desember 2015.

Ketua Panwas Rohul Hidayati mengatakan surat itu disebarkan menyikapi keluarnya peraturan Kemenpan Reformasi dan Birokrasi yang menyatakan PNS atau Aparatur Sipil Negara tidak boleh terlibat dalam ranah politik.

"Jika ada laporan atau temuan PNS yang ikut berpolitik akan kita klarifikasi, dan dilaporkan ke Gakkumdu yang sudah terbentuk," kata Hidayati.

Berdasarkan nota kesepahaman Kemenpan RB, disampaikan ke seluruh daerah melalui Panwas, ada lima poin yang harus dilaksanakan oleh PNS, yakni netralitas, pelaksanaan nilai    dasar, kode etik, dan kode periaku.

la menerangkan bahwa Panwas telah meneken nota kesepahaman dengan 34 SKPD (dinas, badan, dan kantor), Panwas juga surati Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan, Kementrian Agama, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan lembaga vertikal lain.

Surat yang sudah diteken dan dicap basah tersebut telah dikirimkan Panwas Rohul ke Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu pusat,

Hidayati mengakui surat edaran itu dikirimkan kepada 34 SKPD untuk mengantisipasi agar tidak ada oknum PNS yang terlibat dalam politik. Apalagi sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur PNS bisa berpolitik meskipun mereka punya hak suara dan bisa mernilih.(rhc/dar)

Sumber: HALUAN RIAU, 20 OKTOBER 2015