Home Berita Dalam Koran Pemkab Minta Pemerintah Pusat Tinjau Kembali Wacana Pengahapusan PBB

Pemkab Minta Pemerintah Pusat Tinjau Kembali Wacana Pengahapusan PBB

196
Pemkab Minta Pemerintah Pusat Tinjau Kembali Wacana Pengahapusan PBB

Rohultoday.com- Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu meminta Pemerintah Pusat untuk meninjau kembali adanya wacana kebijakan untuk penghapusan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan bagi masyarakat dan nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

           

Pasalnya, pengelolaan PBB Perkotaan dan Pedesaan yang baru diserahkan oleh Pusat tiga tahun terakhir ke kabupaten/kota se-Indonesia, salah satu pajak yang sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk membayarnya.

           

‘’Kami kira perlu di tinjau kembali kebijakan penghapusan PBB oleh Pusat. Karena PBB ini, salah satu pajak yang sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk membayarnya. Jadi tergantung  besar kecilnya. Kalau masyarakat kurang mampu, mungkin relative kecil sesuai dengan kondisinya.’’ungkap Bupati Rohul, Senin (2/2/2015) terkait adanya wacana Pemerintah Pusat untuk menghapuskan PBB dan NJOP.

           

Menurut Achmad, tidak segampang itu, karena sebagai warga Negara Indonesia ada hak dan kewajiban.Kewabjiban pemerintah memberdayakan masyarakat.Sementara kewajiban masyarakat terhadap Negara antaralain membayar wajak.

           

Tujuannya, supaya ada hubungan antara pemerintah dengan masyarakat serta rasa tanggungjawabnya.’’Kalau PBB dihapuskan, sementara PBB Pedesaan dan Perkotaan itu baru diserahkan oleh Pusat kepada daerah bagaimana daerah untuk pembiayaan pembangunan. Walaupun PBB ini kontribusinya kecil terhadap penerimaan untuk daerah, tapi yang sangat penting adanya hubungan antara masyarakat dan pemerintah,’’jelasnya

           

Achmad mengaku, tidak sependapat dengan adanya wacana Pemerintah Pusat akan menghapus PBB.’’Kalau PBB khususnya PBB Pedesaan dan Perkotaan yang baru diserahkan Pusat pengelolaannya ke daerah dihapus sama sekali, saya tidak setuju. Hak masyarakat kepada pemerintah mendapatkan pelayanan dan pembangunan. Kewajiban masyarakat kepada pemerintah yaitu membayar pajak.’’tuturnya

           

Dia mengaku, pada tahun anggaran 2015, pemerintah daerah telah menargetkan penerimaan pendapatan asli daerah (PADI) dari sektor PBB Perkotaan dan Pedesaan sebesar Rp25 miliar.

           

Bila wacana pemerintah pusat itu diberlakukan, jelas akan berdampak pada penerimaan daerah. Dimana akan banyak program kegiatan yang telah direncanakan pemerintah daerah tidak terlaksana.Karena berkurangnya pendapatan dari penerimaan PAD.

 

’’Saya kira wacana kebijakan Pusat itu harus ditinjau. Sebab kalau PBB sektor Pertambangan, Perkebunan diserahkan Pusat ke daerah, ini penerimaan bagi Negara mencapai triliunan. Kok dihapus, artinya kebijakan tersebut tidak membantu pemerintah daerah.’’tuturnya.***[ady]

- Pucuk Suku Nan Sepuluh -
Banner Pucuk Suku Nan Sepuluh
- Makna dan Arti Logo -
Banner makna Logo luhak kepenuhan
Gssb
Banner gssb
Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
New Poster Luhak Kepenuhan Beradat
Jadwal Sholat & Imsakiah 1441 H
Banner Waktu Sholat dan Imsakiyah 1441 H
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Petuah Ketua LAM Rohul
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Sambutan Ketua LKA Kepenuhan
Banner Ketua LKA Kepenuhan
Banner Ketua LKA Kepenuhan
Sekapur Sirih Mamak Sutan Kayo Moah
Banner Sekapur Sirih
Banner Sekapur Sirih
Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Banner Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Banner Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Add
Banner ADD
Banner ADD
One Day One Juz
Banner One Day One Juz
Banner One Day One Juz
Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur
Banner Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur
Banner Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur
Banner Gerakan Negeri Beradat
Banner Gerakan Negeri Beradat
Banner Buku Super Quotion
Banner Buku Super Quotion
Banner Lam Kabupaten ROkan Hulu
Banner Lam Kabupaten ROkan Hulu
Banner LKA Kepenuhan
Banner LKA Kepenuhan