Home Desa Rantau Binuang Sakti Proyek DAK Rp1,2 M di Rantau Binuang Sakti Gagal, Ini Alasan BLP Rohul

Proyek DAK Rp1,2 M di Rantau Binuang Sakti Gagal, Ini Alasan BLP Rohul

159
Proyek DAK Rp1,2 M di Rantau Binuang Sakti Gagal, Ini Alasan BLP Rohul

Proyek DAK Rp1,2 M di Rantau Binuang Sakti Gagal, Ini Alasan BLP Rohul

Rabu, 1 Agustus 2018 14:23

BLP Rohul mengatakan alasan sehingga proyek DAK di Rantau Binuang Sakti, gagal dilaksanakan. Salah satunya, status kawasan yang akan dibangun.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Proyek pembangunan pagar keliling visitor center Syekh Abdul Wahab Rokan berlokasi di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS) Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) senilai Rp1,2 miliar‎ bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 batal dilaksanakan.

Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa‎ Sekretariat Daerah (Setda) Rohul, Samsul Kamar‎, mengungkapkan beberapa alasan mengapa proyek DAK bernilai miliaran rupiah di Desa Rantau Binuang Sakti di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Rohul ini batal dilaksanakan.

Menurut Samsul, paket lelang bantuan DAK 2018 Disparbud Rohul terlambat dilelang lebih disebabkan oleh faktor pertimbangan status kawasan lokasi yang akan dibangun.

Samsul mengungkapkan sejak April 2018, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Rohul terus menagih dokumen kelengkapan lelang yang harus disiapkkan organisasi perangkat daerah atau OPD‎ terkait, dalam hal ini Disparbud Rohul.

"Bahkan Dinas Pariwisata (Rohul) sejak Mei (2018) sudah teridentifikasi bakal gagal sehingga diberi tanda merah," ungkap Samsul kepada riauterkinicom, Rabu (1/8/2018).

‎Samsul mengatakan ada dua OPD atau SKPD yang saat itu dikategorikan BLP Barang/Jasa Setda Rohul dikategorikan kemungkinan gagal, yakni kegiatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Rohul dan kegiatan DAK di Disparbud Rohul‎.

Dinkes Rohul, sambung Samsul, disebabkan oleh dokumen perencanaan konsultan yang belum selesai, sedangkan Disparbud Rohul disebabkan status kawasan.

  Mengantisipasi masalah hukum di belakang hari terkait status kawasan visitor center Syekh Abdul Wahab Rokan di Desa Rantau Binuang Sakti, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disparbud Rohul menunggu surat keterangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK).

"PPK Dinas Pariwisata menunggu surat keterangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan surat tersebut baru keluar di akhir bulan Mei (2018)," ungkapnya.

Selain itu, tambah Samsul, proses lelang diperlambat karena banyaknya koreksi dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) ULP Rohul yang menyebabkan dokumen lelang baru selesai pasca lebaran dikembalikan PPK ke Pokja.

Mengingat waktu yang terbatas, Pokja ULP Rohul tidak memiliki waktu cukup dalam melakukan pembuktian data-data disampaikan oleh rekanan. Kecurigaan adanya pemalsuan data juga sudah teridentifikasi sejak saat pembuktian kualifikasi.

"Menurut pengakuan Pokja (ULP) mereka sudah berkoordinasi dengan penerbit dari surat yang diduga tidak benar. Hanya saja sampai batas waktu akhir diumumkan jawaban tersebut tidak diterima oleh Pokja," jelas Samsul.

"Hal ini dimaklumi karena sesuai aturan dokumen rekan tidak perlu membawa berkas asli, tetapi cukup dengan membawa berkas yang telah dilegalisir," tambahnya.

Saat pembuktian, kata Samsul, rekanan membawa legalisir dan dokumen seperti asli. Pokja ULP Rohul membutuhkan konfirmasi sementara waktu tidak tersedia lagi sehingga Pokja memutuskan untuk menyatakan lelang gagal.

"Tidaklah benar karena Pokja ingin mengakomodir kelompok-kelompok tertentu. Justru, sekalipun lelang gagal, tapi Pokja seharusnya diapresiasi karena terbukti mereka memegang teguh prinsip dan etika pelelangan," ujarnya.

Samsul mengakui sanggahan merupakan hal yang diperbolehkan di proses pelelangan. BLP Barang/Jasa Setdakab Rohul memakai aplikasi SPSE versi 4.2 dengan tujuan agar proses lelang transparan.

"Kita pilih SPSE versi 4.2 adalah tujuannya untuk hal-hal seperti ini, sebab peserta yang kalah bisa melihat kualifikasi rekanan pemenang dengan harapan ada cross chek and balance," terangnya.

Samsul menuturkan dibenarkan hasil sanggahan oleh Pokja ULP, sebagai bentuk sikap profesionalitas Pokja yang berani mengakui kesilafannya dalam mengevaluasi.

"Justru Pokja dianggap tidak profesional jika membuat berbagai alasan dan mempertahankan argumennya, sekalipun itu misalnya melawan hukum," tambahnya.

Menurut Samsul, artinya dalam hal ini Pokja ULP Rohul ingin tunjukkan bahwa evaluasi Pokja bukan bersifat mutlak dan tidak bisa dibantah. Bila rekanan melakukan dengan jalur yang benar melalui sanggahan atau pengaduan ke APIP tentu akan respon sesuai ketentuan yang ada.

"Tapi jika hanya berkoar-koar di luar tidak melalui akses yang benar maka hal itu tentunya akan diabaikan," tegas Samsul.

Dorongan untuk mendudukkan antara pemenang dan penyanggah terbukti juga ditolak oleh Pokja dengan alasan dana yang tidak akan bisa diserap, sebab proses akan terlambat atau antara pemenang dengan penyanggah memiliki deal-deal tertentu ternyata juga diabaikan Pokja.

"Karena Pokja ingin Rokan Hulu dibangun dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Apalagi yang ingin dibangun adalah tempat yang sakral (tempat kelahiran Syekh Abdul Wahab Rokan)," terang Samsul.

Samsul mengatakan bahwa pemerintah pusat telah membuat aturan baru, paling lambat bantuan DAK terlaporkan 23 Juli. Apabila tidak dilaporkan, maka dana tidak ditransfer ke daerah. Daerah boleh melanjutkan kegiatan dengan syarat pembayaran lewat APBD, bukan melalui bantuan DAK.

Selain surat keterangan dari Kemen LHK yang lambat turun sampai ke OPD, tambah Samsul lagi, sehingga proses lelang lambat dimulai. Belum lagi adanya libur panjang hari raya Idul Fitri, serta waktu sanggah yang harus dialokasikan dan harus berakhir di hari kerja penyebab lelang tidak tuntas atau gagal.

‎Sementara itu, Kepala Disparbud Rohul Drs. Yusmar M.Si membenarkan bahwa lambatnya dokumen lelang disampaikan karena lambatnya surat keterangan‎ dari Kemen LHK terkait keterangan status lahan di kawasan visitor center Syekh Abdul Wahab Rokan di Desa Rantau Binuang Sakti.

"Agar tidak ada masalah di belakang nanti, maka kita dudukkan dulu maksimal," jelas Yusmar.

Meski pagar keliling visitor center Syekh Abdul Wahab Rokan batal dilaksanakan, ungkap Yusmar, namun paket proyek gerbang 4 meter di kawasan ini yang dibangun melalui DAK 2018 senilai Rp95 juta, lengkap dengan penunjangnya jadi dilaksanakan.

"Untuk gerbang jadi dilaksanakan, dan sudah mulai dilaksanakan," jelas Yusmar dan mengakui paket proyek pagar keliling dan paket gerbang berbeda.***(zal)

 

Sumber : Riauterkini