Home Opini Ekpresi Politik Islam dan Nasib Khutbah Yang Diseragamkan

Ekpresi Politik Islam dan Nasib Khutbah Yang Diseragamkan

52
Ekpresi Politik Islam dan Nasib Khutbah Yang Diseragamkan

Raja Pakubuwono X ketika berkunjung ke Masjid Luar Batang 1920 Foto: Gahetna.nil

 

Jumat 31 Jan 2020 04:31 WIB

Apakah sejarah politik umat Islam akan terulang kembali?

Oleh: Muhammad Subarkah, Jurnalis Republika

Pada zaman Orde Lama, ketika Soekarno berada dalam puncak kekuasaan usai dekrit Presiden 1959 ada situasi menarik bagi umat Islam. Suasana politik semakin panas lagi ketika Partai Masyumi dan PSI dibubarkan.  Seoekarno saat itu menafikan demokrasi. Atas nama ‘penyambung lidah rakyat’ dia berkuasa mutlak. Parlemen dibubarkan dan dia berkuasa seumur hidup.

Dalam situasi ini proklamator yang sempat menjadi rekan Soekarno menjadi Wakil Presiden, Moh Hatta, lantang memprotes melalui tulisan yang menyengat berjudul ‘Demokrasi Kita’.  Di artikel ini Bung Hatta sangat marah atas penyelewengan praktik demokrasi di Indonesia. Akibatnya, setelah itu hubungan Soekarno-Hatta yang sudah renggang setelah Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden, makin menjadi. Di publik terlihat kentara keduanya tak akur. Dan situasi makin panas ketika ‘para aktivis kiri’ makin mengomporinya. Tak hanya dengan Hatta, hubungan Soekarno dengan ‘Bung Kecil’ Syahrir juga memburuk.

Umat Islam saat itu juga resah. Ekpresi politiknya  dikebiri dengan adanya keinginan Sukarno untuk memasukannya ke koalisi tiga kaki: Nasionalis, Agama, dan Komunis. Ide Soekarno saat itu keren ingin menciptakan kerukunan nasional untuk memacu derap pembangunan secara revolusioner. Jargonnya yang membahana kala itu: Revolusi Belum Selesai, Hancurkan Kepala Batu!

Namun, ali-alih menyatukan bangsa, kolaisi Nasakom justru memecah, bahkan kemudian memicu situasi hubungan antar kemlompok layaknya minyak dan air. Memang golongan Islam, misalnya Nahdhatul Ulama, awalnya kompak dengan jargon Nasakon itu. Tapi lama-lama gerah, ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) terus membabatnya. Awalnya hanya cari maki biasa, tapi lama kelamaan mulai tawuran massal. Ini mulai marak di tahun 1962-an, ketika NU tersudut dengan isu ‘Tujuh Setan Desa’ dan penguasaan tanah oleh para Kyai di Pesantren akibat UU Pokok Agraria /UU No 5 tahun 1960.

Make setelah tu, NU gerah. Diam-diam dia keluar dari barisan koalisi Nasakom. Sikapnya kemudian tak berbeda dengan Masyumi yang saat itu sudah keluar dan menjadi oposan kekuasaan. Gelar keulamaan kepada Soekarno yang sempat diberikan sebagai ‘wali negeri’ diam-diam hanya dijadikan etalase beku tanpa arti. Dan sebagai akibat sikapnya itu, PKI kemudian makin keras ‘membuly NU’. Saat itu ada ujaran yang sangat kondang yang sebenarnya bermula dari aktivis PNI. Hadi Subeno, di Semarang yang kemudian diamini juga oleh DN Aidit: Waspadalah terhadap kaum sarungan!

Apa efek berikutnya dari kebijakan tersebut. Tentu saja gerak aktivisi Islam diawasi ketat. Khutbah Jumat juga diawasi. Pengajian Buya Hamka dikuntit aparat intelejen negara. Khubtah dan pengajian rutinnya yang berlangsung di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta, diawasi. Puncaknya dalam sebuah acara pengajian untuk menyunatkan anak seorang rekan Masyumi di Banten, Hamka ditangkap. Tuduhannya tidak-main main: Melakukan rapat gelap yang merencanakan makar! Setelah itu Hamka ditangkap. Dia dipenjara tanpa diadili hingga rezin Soekarno jatuh setelah geger berdarah G30S/PKI 1965.

Celaknya, meski rezim telah berganti ekpresi umat Islam tetap saja terbatas. Bung Hatta yang sempat ingin membuat partai berbasis Islam layaknya Masyumi gagal total. Pemerinatah Orde Baru di bawah Jendral Soeharto tak mengijinkannya. Alasannya pun masih sama: Curiga adanya usaha gerilya kembali ke Piagam Jakarta.

Maka kemudian ekpresi politik umat Islam dikebiri kembali. Memang ada awalnya masa Orde Baru. yakni di Pemilu 1971 masih ada partai berbasis Islam yang berdiri, seperti Partai Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Muslimin Indonesia, dan Partai Islam Indonesia (Perti). Namun ini sesuai pemilu ini, kemudian dipaksa untuk melebur dalam satu fusi yakni menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berlambang Ka’bah.

Dan sama dengan zaman Orde Lama, pada saat yang sama ekpresi umat Islam juga mulai diawasi secara ketat. Khutbah diam-diam diawasi. Pengajian juga diintai. Entah dari mana datangnya, riba-tiba ketika seorang kiai hendak memberikan ceramah meski hanya ceramah perkawinan, tiba-tiba didatangi aparat keamaan untuk membatalkannya. Bahkan, situasi ini sempat penulis saksikan secara langsung dalam sebuah acara perkawinan seorang 'Bu Lik' di sebuah kampung di Jawa Tengah.

Dipublik, wacana yang muncul pun tetap sama. Ada petinggi keamanan tetap saja mengatakan dengan terus membangunkan jargon pejoratif lama: Gerilya kembali ke Piagam Jakarta. Ucapan ini dia ucapkan saat memberi komentar tentang pengesahan undang-undang peradilan agama di awal atau menjelang dekade 90-an.

Uniknya saat itu kemudian kondisinya berbalik arah. Entah mengapa Presiden Soeharto memberikan angin kepada ekpresi politik Islam. Maka lahirlah apa yang disebut Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). Penguasa saat itu getol membangun masjid hingga bank. Dan pada saat yang sama, golongan yang terus percaya bahwa  tengah ada gerilya kembali ke Piagam Jakarta, berganti  peran dari yang semula berada dalam lingkar kuasaan menjadi kaum oposan Orde Baru. Maka lahirlah Forum Prodemokasi yang kala itu diketuai mendiang Gus Dur.

Eforia ini berlangsung hingga masa reformasi dengan Amien Rais sebagai maskotnya. Kala itu memang sudah terasa ada angin lain yang menumpang gerakan ini. Entah mengapa sebagian golongan Islam yang dahulu tersingkir dalam kekuasaan kini bergandengan tangan dengan golongan ‘penerus’ jargon bahwa ada gerilya kembali ke Piagam Jakarta. Tampaknya ini persis dengan pepatah bijak: Musuh lawanku adalah sahabatku! Mereka seolah bersatu meski beda tujuan politik. Mereka paham betul dan tahu bahwa tidak ada yang abadi dalam politik selain kepentigan itu sendiri.

 

Maka hasilnya. sama nasib dengan rezim Orde lama, Rezim Orde Baru pun tumbang. Hasilnya pun luar biasa. Pada awal reformasi puncak elit politik negeri dipangku orang Islam: seperti Presiden (Gus Dur/kader NU, Ketua MPR (Amien Rais/kader Muhammadiyah), dan Ketua DPR Akbar Tanjung (Kader Himpunan Mahasiswa Islam). Dan Akbar Tanjung ini dalam sebuah perbincangan kerap menceritakan situasi unik sekaligus ‘hebat’ ini. Sebuah pencapaian yang tak pernah terbayangkan dalam rezim sebelumnya, baik Orde Lama dan Orde Baru.

Tapi dengan bergulirnya waktu, diam-diam situasi ini mulai memudar. Awalnya, dipicu dari peristiwa robohnya menara kembar di New York akibat aksi teror dengan cara menabrakkan pesawat udara sipil ke gedung itu. Dunia geger. Amerika Serikat marah besar. Presiden George Bush kala itu menyerukan perang suci atau perang salib (Crussaide).

Maka isu teror menjadi isu dunia. Seruan untuk mengawasi gerakan Islam menjadi sangat nyaring dan menjadi gerakan global. Padahal sebelum itu, Amerika Serikat memakai gerakan Islam untuk memberantas dan berperang dengan dedekongkot negara komunis, yakni Rusia, di Afghanistan. Lagi-lagi, layaknya ‘persatuan politik’ kemesraan yang telah terbangun menjadi ambyar ketika ketika politik berkehendak lain.

Maka berturut-turut muncul aneka gerakan seperti pembungkaman ekpresi politik Islam di Aljazair, Afrika Utara (Libya dan Mesir). Sikapnya ekpresi politik Islam harus diberangus. Tak cukup dengan itu dianggap membahayakan karena berani melawan kepentingannya sebagai ‘polisi’ dan penggenggam merah-biru keadaan dunia.

Indonesia sebagai lazinya dalam sejarah negari semenjak zaman ‘kiwari’, juga terkena imbas. Apaagi dengan posisi demograsi sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Maka kekeuatan dunia tak kasat mata alias tak teraba ikut terasa bermain di sini. Lagi-lagi isu lama ‘Adanya Gerilya Kembali Ke Piagam Jakarta’ bangkit kembali.

Dan, memang sekilas terkesan berbeda, tapi sebenarnya isunya sama saja. Maka istilah radikal hingga fundamentalis Islam bersliweran dan kuyup membasahi wacana politik Indonesia.

Uniknya, sama dengan zaman Orde Lama atau Orde Baru wacana pengawasan pengajian hingga khutbah pun kembali berlangsung. Sertikasi guru ngaji atau ustaz kembali hadir dengan argumen mencontoh Saudi Arabia, Mesir dan Turki. Celakanya aas wacana ini banak yang tak sadar bila negara tersebut bukan negara yang menganut demokrasi yang mengedepankan kebebasan berbicara dan berorganisai warganya.

Polemik soal pengawasan khutbah misalnya belakangan menggelinding seru sehingga seorang Staf khusus Menteri Agama Fachrul Razi bidang Hubungan Antarorganisasi Kemasyarakatan Sosial dan Komunikasi Publik, Ubaidillah Amin, angkat bicara terkait maraknya pemberitaan tentang rencana sertifikasi dai dan penyeragaman khutbah.

Seperti yang ditulis Republika.co.id, Ubaid yang akrab dipanggil Gus Ubaid mengatakan, ada informasi yang tidak utuh dari pemberitaan tersebut. “Saya rasa ini ada informasi yang tidak utuh yang sampai ke masyarakat, penting saya jelaskan, itu tidaklah benar,” kata dia Jakarta, Kamis (30/1).   

Gus Ubaid menjelaskan, Menag di beberapa sambutannya mengatakan beliau menceritakan terkait moderasi beragama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Di UAE itu semua khatib masjid di sana harus tersertifikasi negara, dan mereka hanya boleh memberikan khutbah di salah satu masjid yang ditunjuk saja.

Tak hanya itu, materi khutbahnya itu diatur negara dan tidak boleh keluar dari konteks yang setiap pekannya diberikan kepada masing-masing pengkhutbah di masjid-masjid tersebut.

Masih menurut Gus Ubaid menyampaikan maksud Menag, biasanya di akhir khutbah itu para khatib doanya ditutup dengan doa untuk kedamaian negaranya dan pemimpinnya.
Menurut Gus Ubaid, Menag menceritakan, beliau sempat menanyakan kepada Menteri Wakaf dan Agama di sana, mengapa hal itu dilakukan? Menteri wakaf Dan Agama UAE mangatakan, mereka belajar dari masa lalu dan negara Timur Tengah saat ini, karena banyak propaganda yang dilakukan sekelompok golongan yang ingin memecah belah bangsa mereka itu lewat jalur khutbah-khutbah di masjid.

“Menteri Agama hanya mencontohkan bukan berarti menerapkan di Negara Indonesia,” tutur Gus Ubaid menggarisbawahi poin pembicaraan Menag. 

Kendati demikian, Gus Ubaid mengatakan, doa untuk kedamaaian bangsa di akhir khutbah bisa ditiru, bahkan Menag mengatakan kepada beberapa teman media, negara seperti UAE dan Arab saudi gaya baru telah menerapkan moderasi beragama, padahal Indonesia sudah lama mempraktikkannya.

Lebih lanjut Gus Ubaid menerangkan, terkait sertifikasi dai, Menag mengatakan tidak mewajibkan, akan tetapi Kementerian agama akan memberikan sertifikat kepada dai yang berkenan.

Hal ini, ungkap Gus Ubaid, berangkat dari masukan para tokoh ormas agama yaitu agar pada dai di lembaga negara benar-benar harus dipilah agar dapat memberikan pencerahan agama yang lembut, menjaga toleransi, dan keutuhan negara dengan semangat Islam rahmatan lil alamin.

Alhasil, atas adanya situasi seperti ini silahkan pahami sendiri. Tentu saja dengan melihat kembali kepada latar belakang sejarah politik umat Islam di negeri ini? Dan mudah-mudahan pula kita tidak tengah mengulang politik belah bambu peninggalan Snuck Hugronje di era kolonial: Islam kalau sekedar ekpresi ibadah dibiarkan dan malah harus didukung, tapi ketika menjadi ekpresi politik harus ditebas sebab akan timbulkan kekacauan!

Wallahu’alam

Sumber : Republika.co.id