Home Pilkada 2020 Indonesia Disebut di Bawah Sistem Politik Kebangsawanan,

Indonesia Disebut di Bawah Sistem Politik Kebangsawanan,

8
Indonesia Disebut di Bawah Sistem Politik Kebangsawanan,

 

Seperti Apa Penjelasannya?

 

Kompas.com - 15/09/2020, 09:05 WIB

Politik hari ini lekat maknanya dengan urusan pemerintahan dan kenegaraan. Soal para pejabat, birokrasi, partai, dan sebagainya. Kondisinya sangat cair dan dinamis. Namun, politik bisa saja berubah dengan begitu cepat tergantung dengan situasi dan kepentingan ketika itu. Indonesia menganut sistem politik demokratis, di mana pemerintahan diyakini dari, oleh, dan untuk rakyat.

 

Namun, ditilik dari kacamata sosiologi, ada "sistem" tak tertulis lain yang sesungguhnya sedang berjalan saat ini, namanya politik kebangsawanan atau royal politics. Pandangan ini disampaikan oleh sosiolog dari Universitas Negeri Surakarta (UNS), Drajat Tri Kartono. "Kondisi perkembangan politik Indonesia sekarang itu namanya adalah royal politic, politik kelompok bangsawan," kata Drajat kepada Kompas.com, baru-baru ini.

 

Biaya politik yang mahal

 

Ada dua ciri yang bisa dilihat dari politik kebangsawanan, ciri pertama adalah posisi politik yang diduduki oleh para elit dan kalangan berada secara ekonomi. "Yang bermain di politik itu adalah kelas atas, enggak bisa dimasuki oleh ekonomi kelas bawah, karena ada biaya politik yang mahal. Biaya kampanye, untuk bayar partai politik, dan sebagainya. Yang ini biasa juga disebut plutokrasi," jelas Drajat.

 

Ciri yang kedua adalah kondisi politik di mana kehormatan lebih diutamakan daripada kompetensi. "Cirinya adalah sangat menjaga dan menghormati kehormatan, representasinya, kehadirannya merupakan sesuatu yang sangat dihormati banyak orang. Jadi kehormatan jauh lebih penting dari kompetensi," papar dia.

 

Drajat menyebut, di kondisi perpolitikan yang semacam itu, pencitraan dan kebaikan reputasi dinomorsatukan. Seorang pejabat atau pemimpin penting untuk terlihat peduli dan mengerti pada permasalahan rakyatnya. Meski pada praktiknya tidak demikian, itu tidak menjadi soal, karena orang sudah menghormati sosoknya.

Jika sudah begini, maka posisi elit sulit digoyahkan secara sistematis. "Ya mau ganti apa, wong yang di bawah tidak punya apa-apa (ekonomi dan kewibawaan), tidak bisa diganti," ujar Drajat. "Maka untuk bisa menggantikan orang yang kaya dan sudah dihormati banyak orang tadi yaitu satu, bukan melalui jalan politik, demokrasi, karena nanti pasti akan kalah, tetapi melalui menjelekkan nama baik," lanjutnya.

Bahasa sosiologi menyebutnya sebagai kekakuan struktural dalam sirkulasi elit politik. Ada hambatan struktural yang terjadi sehingga para elit sulit dijatuhkan.

 

" Puan Maharani misalnya, itu kan enggak bisa digulingkan, karena dia orang yang kaya dan sudah banyak dihormati oleh orang PDI ya tidak bisa diturunkan, maka untuk menghancurkan dia ya (melalui menjatuhkan) reputasi nama baik," Drajat mencontohkan. Begitu pula dengan Megawati yang menjadi pimpinan tertinggi partai tersebut.

Status kehormatannya sudah begitu tinggi, jika ia digoyang, otomatis siapa pun yang ada di bawahnya akan terdampak. Siapa saja akan mengalami proses ini dalam politik kebangsawanan.
 

Drajat kembali mencontohkan Presiden Joko Widodo. Sosoknya sudah sangat dihormati oleh rakyat Indonesia, ia tidak bisa dikalahkan melalui jalur demokrasi, misalnya pemilu. Maka, banyak orang akan mencoba menggoncangnya dari sisi identitas. Banyak celah digunakan untuk melakukan serangan. Sayangnya, serangan ini tidak selalu pada kinerjanya, namun juga pada sosoknya, pribadinya. "Royal politics, politik kebangsawanan ini sedang terjadi di Indonesia," ucap dia.

Drajat melihat saat ini politik tidak bisa dikendalikan dan dikuasai elit-elit ekonomi. Mereka sudah membangun relasi atau klik-klik berdasarkan relasi kehormatan sebagaimana disebutkan tadi. Sebelumnya, Indonesia ada dalam sistem politik yang dikendalikan oleh rezim. Ini terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. Sementara di masa pemerintahan Soekarno, sistem politik lebih pada politik yang terpimpin, karena Presiden ke-1 RI itu menjadi simbol paling menarik di masa itu sehingga menjadi sentral.

Kekurangan dan kelebihan politik kebangsaan

Sistem semacam ini tentu menawarkan kelebihan dan kekurangannya. Dari segi kekurangan, Drajat menyebut politik kebangsawanan ini tidak luwes dan tidak terbuka, orang yang tidak memiliki kehormatan dan kemampuan ekonomi, sulit untuk menembus masuk. "Ini sulit sebenarnya mengharapkan orang yang betul-betul pintar, betul-betul bertanggung jawab masuk ke ranah itu (politik) kalau dia tidak memiliki dua itu (kehormatan dan kekayaan)," kata Drajat.

Selain itu, kekurangan sistem ini adalah dekatnya kepentingan ekonomi dan politik akibat dikuasai oleh orang-orang yang ada dalam lingkaran yang sama. Akibatnya, kebijakan politik yang diambil bisa dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi yang ada, dan sebaliknya. Namun ada satu kelebihan dari royal politics ini, yakni pemerintahan yang cenderung stabil, karena sulit digoyahkan.

 

Sumber : KOMPAS.com –

 

- Pucuk Suku Nan Sepuluh -
Banner Pucuk Suku Nan Sepuluh
- Makna dan Arti Logo -
Banner makna Logo luhak kepenuhan
Gssb
Banner gssb
Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
New Poster Luhak Kepenuhan Beradat
Jadwal Sholat & Imsakiah 1441 H
Banner Waktu Sholat dan Imsakiyah 1441 H
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Petuah Ketua LAM Rohul
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Sambutan Ketua LKA Kepenuhan
Banner Ketua LKA Kepenuhan
Banner Ketua LKA Kepenuhan
Sekapur Sirih Mamak Sutan Kayo Moah
Banner Sekapur Sirih
Banner Sekapur Sirih
Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Banner Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Banner Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Add
Banner ADD
Banner ADD
One Day One Juz
Banner One Day One Juz
Banner One Day One Juz
Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur
Banner Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur
Banner Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur
Banner Gerakan Negeri Beradat
Banner Gerakan Negeri Beradat
Banner Buku Super Quotion
Banner Buku Super Quotion
Banner Lam Kabupaten ROkan Hulu
Banner Lam Kabupaten ROkan Hulu
Banner LKA Kepenuhan
Banner LKA Kepenuhan