Home Olahraga & Kesehatan Mencegah Lebih Baik daripada Mengobati

Mencegah Lebih Baik daripada Mengobati

20
Mencegah Lebih Baik daripada Mengobati

Kesehatan dan Dokter (ilustrasi). Foto: Republika/Agung Supriyanto

 

Senin 18 Nov 2019 14:53 WIB

Anggaran kesehatan lebih banyak digunakan untuk mengobati daripada pencegahan.

REPUBLIKA.CO.ID, Adagium yang menyatakan “mencegah lebih baik daripada mengobati” memang tidak pernah sepenuhnya diterapkan di dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Dari hasil laporan National Health Account (NHA) tahun 2017 mempublikasikan 73,3 persen dari total alokasi anggaran kesehatan dipergunakan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan kuratif (pengobatan dan penyembuhan penyakit). Jumlah ini kontras perbedaannya bila dibandingkan dengan porsi pelayanan kesehatan preventif promotif (pendidikan hidup sehat masyarakat) yang hanya memberikan 9,6 persen dari anggaran kesehatan.

Kecenderungan pembangunan kesehatan di Indonesia faktanya memang selama ini masih terfokus pada sektor kuratif dibandingkan urusan preventif dan promotif kesehatan. Dapat dikatakan bahwa watak dari pola pembangunan kesehatan kita masih memposisikan obat, dokter dan rumah sakit sebagai primadona. Begitupun  dengan paradigma yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat: berobat ketika sakit, ke rumah sakit supaya bisa sembuh. Kesadaran betapa pentingnya memelihara kesehatan dalam kondisi apa pun masih berjarak dengan hidup masyarakat.

Padahal, tanpa disadari polarisasi demikian yang akhirnya mengakibatkan pengembangan pembangunan kesehatan di Indonesia berjalan kian lambat. Dari corak berpikir dan juga postur anggaran yang tidak akomodatif terhadap pelayanan kesehatan preventif promotif menjadi catatan penting dari kondisi pembangunan kesehatan di Indonesia yang seolah masih berjalan di tempat.

Tahun 2018, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menemukan sepanjang lima tahun terakhir, angka stunting hanya menurun sebesar 7 persen dari 37,2 persen menjadi 30,8 persen. Demikian juga dengan angka gizi buruk yang tidak menurun secara signifikan yakni dari angka 19,6 persen menjadi 17,6 persen.

Artinya kegiatan intevensi gizi, pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat-yang merupakan bagian dari upaya kesehatan preventif promotif-adalah kegiatan yang setengah hati dilakukan pemerintah. Terlihat dari tidak adanya perubahan yang berarti. Tidak ada lompatan besar yang terjadi dari perbaikan gizi penduduk Indonesia.

Bukan hanya ihwal gizi. Akibat dari abainya pembangunan kesehatan pada aspek prefentif dan promotif, krisis kesehatan lainnya terus membayangi Indonesia. Diperoleh dari data profil kesehatan tahun 2018, Indonesia hari ini diperhadapkan dengan peningkatan prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti kanker, stroke, gangguan ginjal kronis, diabetes melitus, penyakit darah (leukemia dan thallasemia) dan hipertensi, yang setiap tahunnya terjadi. Penyakit yang notabenenya sebetulnya berasal dari hulu kehidupan manusia dan sangat mungkin untuk dapat dicegah.

Walhasil dari peningkatan jumlah orang sakit, anggaran kesehatan yang dibutuhkan tentu bukanlah dalam jumlah yang sedikit. Perlu menghabiskan triliunan rupiah untuk dapat mengobati jumlah orang sakit di Indonesia. Butuh dana yang sangat besar untuk bisa menyembuhkan penyakit kronis yang diderita oleh masyarakat.

Pada konteks ini, tengoklah Badan Pengelolaan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS kes) misalnya, yang setiap tahunnya harus menghadapi gejolak defisit keuangan. Pangkalnya tidak lain berasal dari belanja biaya pengobatan jumlah orang sakit yang begitu tinggi terutama untuk penyakit katastropik (penyakit dengan biaya pengobatan yang mahal).

Sesuai data dari realisasi anggaran BPJS kesehatan tahun 2019, terlihat bahwa total anggaran yang dihabiskan khusus penyakit katastropik telah mencapai Rp 94,2 triliun di tahun 2018. Sementara, dalam 3 bulan pertama di tahun 2019 defisit keuangan sudah mencapai Rp 25,5 triliun. Angka nominal yang sebenarnya cukup untuk menutup lobang defisit keuangan yang dialami oleh BPJS kesehatan setiap tahunnya.

Dengan demikian, hal yang mesti disadari bersama bahwa jumlah orang sakit yang sangat tinggi adalah masalah utama terhadap pembiayaan kesehatan kita. Dan beban morbiditas yang harus ditanggung oleh BPJS kesehatan selama ini mesti dilihat sebagai akibat dari tidak efektifnya pemerintah dalam mengurangi orang sakit. Karena itu, selama jumlah orang sakit terus semakin naik maka di waktu yang sama keuangan BPJS kesehatan akan semakin tercekik.

Dalam keadaan tercekik seperti itu, tentu akan membuat pembangunan kesehatan kita, tidak jauh beranjak. Pembangunan kesehatan kita, mau tidak mau, selamanya akan terus berfokus pada orang sakit. Sedangkan di sisi yang lain, menjaga derajat kesehatan masyarakat agar selalu baik adalah sesuatu yang luput dari perhatian kita.

Malfungsi Puskesmas
Belakangan muncul wacana dari pemerintah untuk memperkuat kembali fungsi Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat). Puskesmas harus diposisikan menjadi playmaker dalam pembangunan kesehatan Indonesia. Dikatakan secara tegas oleh Menteri Kesehatan, Dokter Terawan, bahwa Puskesmas harus segera kembali ke fitrahnya sebagai pelayan prefentif dan promotif bagi masyarakat.

Terlepas apakah sekedar bagian dari politik jargon ataukah semacam sindrom pejabat baru. Harus diakui selama ini Puskesmas cenderung lebih difungsikan sebagai klinik pengobatan alih-alih menjadi pusat dari pembinaan kesehatan di dalam masyarakat dengan melakukan kegiatan preventif dan promotif. Yang dominan dari wajah puskesmas adalah justru menjadi rumah berobat bagi warga.

Kunjungan masyarakat ke Puskesmas didominasi oleh pengunjung yang sakit bukan dalam rangka mencari pelayanan prefentif dan promotif. Antrean panjang di Puskesmas adalah antrian orang sakit yang ingin sembuh. Padahal dengan jumlah yang sangat banyak, ini akan memberikan beban yang sangat besar terhadap daerah. Daerah menjadi tulang punggung dalam pengelolaan sistem kesehatan.

Seperti diketahui, sejak tahun 2000 pelaksanaan desentralisasi pembangunan, pengelolaan Puskesmas yang dulunya berada di bawah Departemen Kesehatan (sekarang: Kementerian Kesehatan) kini telah dilimpahkan kepada daerah, termasuk dalam hal pembiayaan kesehatannya. Sejak itu pula pengembangan Puskesmas terus bergantung pada kemampuan fiskal belanja yang ada di pemerintah daerah.

Sayangnya, tidak semua pemerintah daerah yang punya daya mampu untuk melakukan itu. Tidak semua daerah berkomitmen untuk melaksanakan isi dari Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014.

Bahwasanya tujuan inti dari fasilitas kesehatan Puskesmas adalah berfokus untuk menjadikan Puskesmas sebagai pelayan prefentif dan promotif dalam masyarakat. Puskesmas bertugas untuk melakukan intevensi hulu dalam proses pencegahan penyakit dalam masyarakat.

Pelayanan kuratif dan rehabilitatif penyakit bukanlah fokus utama dari puskesmas.  Sehingga tujuan agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (goodness of health) dapat terwujud.

Upaya pelayanan prefentif dan promotif ini bisa diantaranya adalah upaya kesehatan ibu dan anak, upaya kesehatan lingkungan, upaya perbaikan gizi, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, upaya kesehatan sekolah, upaya penyuluhan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan jiwa, upaya pembinaan pengobatan tradisional dan seterusnya. Semua kegiatan yang basisnya adalah pemberian pelayanan dasar (health primer care) kepada masyarakat sebelum jatuh sakit.

Pertanyaan lain yang kemudian muncul, mengapa hingga sampai saat ini Puskesmas begitu sering dalam mengurusi kegiatan pengobatan? Kenyataan ini barangkali tidak bisa kita lepaskan dari adanya peraturan BPJS kesehatan no 2 tahun 2015 yang mengatur tentang posisi Puskesmas sebagai provider Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penting untuk diketahui, kapasitas sebagai FKTP secara otomatis melekatkan tugas dan tanggung jawab kepada Puskesmas untuk melakukan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) kepada peserta BPJS dan juga sebagai fasilitas kesehatan jenjang rujukan pertama sebelum ke rumah sakit. Kebijkan dari BPJS kesehatan ini sebetulnya berimplikasi pada terabaikannya program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) pada Puskesma. Posisi puskesmas terkonsentrasi pada pelayanan klinis kepada peserta BPJS.

Posisi ini yang pada akhirnya menciptakan ambiguitas tersendiri bagi Puskesmas; disatu sisi menjadi lembaga kesehatan prefentif dan promotif namun disisi yang lain tak ubahnya sebuah rumah sakit. Berangkat dari keadaan ini, maka agenda untuk mempertegas kembali indentitas puskesmas sebagai lembaga prefentif promotif adalah sesuatu yang urgen untuk saat ini.

Menegasikan kembali bahwa pelayanan perseorangan seperti melakukan pemeriksaan fisik, mengadakan pemeriksaan laboratorium, membuat diagnosa, hingga membuat rujukan diagnostik ke rumah sakit, bukanlah rutinitas yang mesti dilakukan oleh Puskesmas. Semua menyangkut hal ini sudah mesti dikembalikan lagi kepada asalnya yaitu rumah sakit.

Mengubah Tabiat
Sepanjang nyaris dua puluh tahun, pemerintahan silih berganti. Sejak era Presiden Habibie hingga Presiden Joko Widodo, tabiat pemerintah Indonesia dalam membangun bidang kesehatan masih tetap sama ; upaya promotif dan prefentif hanya menjadi urusan belakang. Padahal persoalan inilah yang menjadi paramater dari baik buruknya suatu derajat kesehatan masyarakat.

Hendrik L Blum, salah seorang pengagas reformasi pelayanan kesehatan, dalam bukunya Kesehatan Perencanaan” dan “Perencanaan untuk Kesehatan (1960) mengatakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit merupakan kunci dalam memajukan pembangunan kesehatan dari suatu negara. Penelusuran empirik oleh Blum selanjutnya menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat 4 faktor penentu derajat kesehatan masyarakat. Keempat faktor tersebut adalah faktor perilaku/gaya hidup (life style), faktor lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya), faktor pelayanan kesehatan (jenis cakupan dan kualitasnya) dan faktor genetik (keturunan).

Setidaknya sejumlah faktor ini memiliki relevansi dengan apa yang kini terjadi di Indonesia. Dari aspek politik, terlihat dari kebijakan pemerintah yang selalu berorientasi pada penyembuhan pasien sehingga terlihat jelas bahwa peranan dokter, perawat dan bidan sebagai tenaga medis dan paramedis mendominasi.

Dari aspek perilaku, belum ada kesadaran cara pandang masyarakat yang melihat bahwa, masyarakat yang sehat adalah tidak dilihat dari sudut pandang tindakan penyembuhan penyakit melainkan upaya yang berkesinambungan dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dari segi hukum, kita bisa melihat tidak ada cerminan ketegasan di lapangan.

Dengan demikian, maka kondisi mandegnya pembangunan di bidang kesehatan di Indonesia haruslah dibenahi secara mendasar,  jika ingin benar-benar mewujudkan kesehatan yang maju. Pekerjaan untuk memperbaiki dari yang hulu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang sepele dan  membuang-buang energi. Tidak ada lagi pengabaian -pengabaian yang dilakukan terhadap prinsip-prinsip dasar pengelolaan kesehatan.

Kalau kita cukup serius dan sungguh-sungguh melakukannya , maka secepatnya kita bisa segera keluar dari situasi ketertinggalan ini. Saya selalu percaya Indonesia memiliki potensi besar untuk keluar dari situasi pembangunan kesehatan seperti ini. Keluar dari jebakan kesehatan kuratif. Sama dengan keyakinan saya bahwa indonesia punya peluang besar keluar dari middle income trap, predikat yang selalu meninabobokan kemajuan kita.

TENTANG PENULIS:
Muktamar Umakaapa, Peneliti di Merial Institute, menempuh Magister Ilmu Kebijakan dan Hukum Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.

 

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID