Home Pilkada 2020 Mendagri Minta Dana Pilkada Tidak Dialihkan

Mendagri Minta Dana Pilkada Tidak Dialihkan

57
Mendagri Minta Dana Pilkada Tidak Dialihkan

 Minggu, 26 April 2020 - 12:40 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Kementerian Dalam Negeri memerintahkan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota tidak mengalihkan dana pilkada untuk kegiatan lain, meski pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda hingga Desember mendatang.

Hal itu disampaikan melalui Surat Edaran bernomor 270/2931/SJ berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2020. Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian.

Surat tertanggal 21 April 2020 itu membahas soal anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak yang mestinya digelar September mendatang oleh tiap-tiap pemerintah provinsi, kota atau kabupaten yang menggelar Pilkada.

“Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota yang telah menganggarkan pendanaan hibah kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota pada APBD TA 2020 tidak mengalihkan pendanaan hibahnya untuk kegiatan lain,” demikian bunyi salah satu poin surat edaran, Sabtu (25/4).

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar membenarkan perihal Surat Edaran Kemendagri untuk pemda yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020. “(Surat Edaran) Betul,” kata Bahtiar.

Terkait pendanaan hibah untuk kegiatan Pilkada Serentak 2020, meski ditunda namun harus tetap dianggarkan dalam Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Pemprov juga tidak dianjurkan melakukan pencairan dana sesuai tahapan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Kecuali sesuai keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020,” bunyi surat itu.

Dalam surat edaran itu disebutkan jika sebelumnya pencairan telah dilakukan berpedoman pada kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pengamanan serta kegiatan yang berkaitan dengan pilkada, maka pencairan berikutnya tidak boleh dilakukan hingga tahapan pilkada kembali resmi digelar.

Sementara berkaitan dengan pengamanan seperti TNI dan Polri hingga kegiatan pada perangkat daerah, maka pemerintah daerah tak harus melakukan pencairan dana untuk program berikutnya hingga keputusan penundaan pilkada berlaku. Serta Pemerintah Daerah tidak diharuskan mencairkan dana untuk kegiatan keamanan berkaitan dengan Pilkada hingga kegiatan itu benar-benar digelar.

Sebelumnya, KPU dan DPR telah menyepakati Pilkada Serentak 2020 ditunda. Mereka juga sepakat mengalihkan anggaran pilkada untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan kesepakatan itu dibuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan KPU RI pada Senin (30/3). “RDP juga menyepakati bahwa anggaran pilkada yang belum dipakai perlu direalokasi oleh pemda masing-masing untuk penyelesaian penanganan pandemi Covid-19. Semua sepakat bahwa penanganan pandemi harus lebih didahulukan dibanding kontestasi politik,” kata Pramono.(tst/jpg)

 

Sumber : RIAUPOS.CO

- Pucuk Suku Nan Sepuluh -
Banner Pucuk Suku Nan Sepuluh
- Makna dan Arti Logo -
Banner makna Logo luhak kepenuhan
Gssb
Banner gssb
Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
New Poster Luhak Kepenuhan Beradat
Jadwal Sholat & Imsakiah 1441 H
Banner Waktu Sholat dan Imsakiyah 1441 H
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Petuah Ketua LAM Rohul
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Sambutan Ketua LKA Kepenuhan
Banner Ketua LKA Kepenuhan
Banner Ketua LKA Kepenuhan
Sekapur Sirih Mamak Sutan Kayo Moah
Banner Sekapur Sirih
Banner Sekapur Sirih
Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Banner Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Banner Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
One Day One Juz
Banner One Day One Juz
Banner One Day One Juz
Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur
Banner Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur
Banner Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur
Banner Gerakan Negeri Beradat
Banner Gerakan Negeri Beradat
Banner Buku Super Quotion
Banner Buku Super Quotion
Banner Lam Kabupaten ROkan Hulu
Banner Lam Kabupaten ROkan Hulu
Banner LKA Kepenuhan
Banner LKA Kepenuhan