Home Pemilu Presiden/ Legislatif 2019 Menteri

Menteri

69
Menteri

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin, usai menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden-wakil presiden terpilih di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Ahad, 30 Juni 2019. TEMPO/Friski Riana

 

Oleh : Putu Setia

Sabtu, 6 Juli 2019 07:00 WIB 

Beredar nama-nama menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf di media massa. Ada yang serius, ada yang bercanda, dan banyak yang satire. Memang orang bebas membuat daftar para menteri sesukanya, mematutkan dengan sinyal yang disampaikan Jokowi.

Misalnya, Jokowi ingin menterinya dari kalangan muda. Jika dia perempuan, ada syarat tambahan: cantik. Latar belakang berimbang antara partai politik dan profesional. Kali ini Jokowi tak lagi berucap bahwa dia tidak akan bagi-bagi kursi ke partai pendukungnya, seperti yang dikatakannya pada periode pertama, 2014. Maklum, janji itu sulit dilaksanakan.

Pimpinan partai koalisi Jokowi sudah melakukan manuver. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku menyiapkan 20 kader calon menteri. Targetnya, 10 menteri lolos plus dia sendiri mendapat jabatan Ketua MPR karena ogah jadi menteri lagi. Partai NasDem membalas, kalau PKB minta 10 menteri, NasDem tentu boleh 11 menteri. Alasannya, anggota DPR dari NasDem nanti akan lebih banyak dari PKB, meskipun suara yang dikumpulkan PKB di atas NasDem.

Bagaimana dengan PDI Perjuangan? Puan Maharani, calon kuat Ketua DPR mendatang, berharap partainya yang paling banyak dapat jatah menteri sebagai pemenang pemilu. Jika begitu, dari 34 pos menteri, berapa jatah yang tersisa untuk Golkar dan PPP? Apalagi jika Partai Demokrat bergabung, tentulah Jokowi harus membalas "niat baik" itu. Akan halnya PAN, yang rekam jejaknya buruk selama periode pertama pemerintahan Jokowi, barangkali tak menjadi perhatian benar. Jokowi lebih senang melirik Gerindra, meski bergabungnya partai pimpinan Prabowo itu sangatlah kecil.

Kabinet bisa penuh kader parpol. Terus, dari mana diambilkan jatah profesional? Suka atau tidak, Jokowi harus menolak jatah-jatahan versi partai koalisi ini. Kecuali Jokowi mau menambah pos menteri dengan dalih menampung keinginan partai dan memberikan ruang bagi para profesional untuk ikut memimpin bangsa. Penambahan pos menteri itu pun mulai diwacanakan oleh para pemimpin partai. Misalnya, Bambang Soesatyo, politikus Golkar yang kini Ketua DPR, mengusulkan ada kementerian kebahagiaan dan toleransi. Bercanda? Tidak, Bambang serius. Dia menyebutkan, di Uni Emirat Arab, kementerian itu sudah ada. Dia lalu bertanya, bukankah kebahagiaan masyarakat itu adalah tujuan bangsa? Luar biasa. Jika Jokowi tertarik, mungkin akan ada usul tambahan, misalnya kementerian urusan sampah plastik, kementerian reklamasi, dan seterusnya.

Padahal, sejumlah pengamat menyebutkan, kementerian di Indonesia itu terlalu banyak dan perlu diciutkan. Di Amerika Serikat, kementerian dan badan setingkat menteri hanya ada 14. Di Jerman sedikit lebih banyak, 16. Christianto Wibisono, pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia, mengusulkan agar kementerian cukup 17. Beberapa kementerian bisa digabung.

Kita pernah punya kementerian (saat bernama departemen) yang menggabungkan beberapa pos. Perhubungan digabung dengan pariwisata. Perindustrian digabung dengan perdagangan dan urusan BUMN. Ada yang populer, Departemen TKTK, gabungan dari Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi. Olahraga masuk ke dalam Pendidikan dan Kebudayaan. Urusan desa dipusatkan di Dalam Negeri.

Penciutan kementerian tentu berdampak menghemat anggaran negara. Persoalannya, apakah ini jadi perhatian Jokowi-Ma’ruf? Boro-boro mengurangi kementerian, Jokowi justru dipusingkan untuk menampung kader partai pendukungnya. Presiden memang punya hak prerogatif memilih menteri, tapi presiden perlu balas jasa kepada partai. Sebab, hanya partai yang bisa mencalonkannya.

Sumber : TEMPO.CO