Luhakkepenuhan.com Bumi Melayu

Inilah Sejarah Berdirinya Provinsi Riau

Diposkan Oleh : Luhak Kepenuhan |
Inilah Sejarah Berdirinya Provinsi Riau
Inilah Sejarah Berdirinya Provinsi Riau

Minggu, 9 Agustus 2015 10:18 WIB

Disarikan dari buku berjudul, Riwayat Gubernur-Gubernur Riau yang ditulis Badan Pustaka dan Arsip Daerah Provinsi Riau. 

Provinsi Riau dahulunya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah bersama Sumatera Barat dan Jambi. Penggabungan ini ternyata tak banyak manfaatnya untuk pembangunan dan rakyat Riau, timbullah keinginan mendirikan provinsi tersendiri, lepas dari Sumatera Barat dan Jambi.

Gerakan ini dipelopori beberapa pemuka masyarakat Riau yang menginginkan daerah otonomi sendiri. Gerakan ini ditandai dengan diadakanya Kongres Pemuda Riau (KRR) I, 17 Oktober 1954 di Pekanbaru.

 

Selanjutnya kongres membentuk Badan Kongres Pemuda Riau (BKPR), 27 Desember 1954, dengan mengirim utusan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Jakarta. Keinginan rakyat Riau untuk memiliki daerah otonomi sendiri didukung tekad pemuda dan Rakyat Riau secara serentak.

 

 

Konferensi Pemuda dan Pelajar Riau se-Sumatera Barat, 23 Oktober 1954, di BukittInggi, sangat menentukan dan penting. Lalu diperkuat lagi oleh Kongres Pemuda Riau Komisariat Indragiri di Rengat.

Kemudian diselenggarakan Kongres Komisariat Pemuda Riau dan Kepulauan, 22 Maret 1955. Pada sidang pleno DPRDS Bengkalis, 25 Februari 1955, dirumuskan bahan-bahan untuk konferensi Desentralisasi/DPRDS/DPDS se-Indonesia, di Bandung, pada 10-14 Maret 1955.

 

Keputusannya, Riau mutlak dijadikan satu provinsi tersendiri. Ini diterima kabupaten lainnya di Keresidenan Riau, lewat pertemuan Ketua DPRDS I antar empat kabupaten dalam keresidenan Riau di Bengkalis, 7 Agustus 1957.

 

Pada 1-9 September 1957, delegasi DPRDS empat kabupaten itu lalu mengadakan pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat Riau menghadap Menteri Dalam Negeri, Mr. R. Soenaryo. Pertemuan ini menghasilkan keterangan Nomor De/44/12/13/7, ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri.


Isinya: Persoalan itu akan diberi perhatian sperlunyadan pembagian wilayah RI dalam daerah yang baru sedang direncanakan. Saat itu di Jakarta juga dibentuk Badan Penghubung Persiapan Provinsi Riau dengan Wan Ghalib sebagai tokoh sentralmya.

Perkembangan berikutnya dilangsungkan Kongres Rakyat Riau (KRR), 31 Januari hingga 2 Februari 1958. Hasil Kongres Rakyat Riau I memberikan beberapa keputusan penting, yaitu:

 

1. Menuntut supaya Daerah Riau yang meliputi Kabupaten Kampar, Bengkalis, Indragiri dan Kepulauan Riau, segera dijadikan daerah otonomi tingkat satu Riau (Provinsi). 

2. Menyatakan bahwa yang dimaksud rakyat Riau adalah bangsa Indonesia tinggal dan mencari nafkah di sini  tanpa memandang suku.

3. Usaha untuk melaksanakan tujuan tersebut:


· Membuat dan mengirimkan resolusi kepada pemerintah dan DPR

· Kongres menugaskan kepada panitia persiapan Provinsi untuk membuat nota penjelasan mengenai keputusan tersebut.

· Kongres menugaskan kepada Panitia Persiapan Provinsi untuk menyelenggarakan dan melaksanakan segala pekerjaan guna mencapai tujuan tersebut.

· Panitia Persiapan Provinsi Riau diharuskan menambah anggotanya.

 

4. Tuntutan melalui parlemen, agar pembentukan Provinsi Riau dapat disamakan dengan pembentukan provinsi-provinsi di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Aceh.

 

Akhirnya Sidang Kabinet, 1 Juli 1957, menyetujui Riau dan Jambi menjadi provinsi dengan Undang-undang Darurat No 19 Tahun 1957, dan kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang No. 61 Tahun 1958 menjadi Provinsi Riau.

 

 

Dalam UU pembentukan daerah swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara No. 75 Tahun 1957, daerah swantatra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah Swantatra tingkat II;

1. Bengkalis

2. Kampar

3. Indragiri

4. Kepulauan Riau, termaktub dalam UU No. 12 tahun 1956 (Lem Negara Tahun 1956 No. 25)

5. Kotapraja Pekanbaru, termaktub dalam UU No. 8 Tahun 1956 No. 19

Dengan Surat Keputusan Presiden tanggal 27 Februari 1958 No 258/M/1958, maka diangkatlah seorang gubernur pertama dan diemban oleh Mr SM. Amin. Pelantikan Gubernur KDH Provinsi Riau ini dilakukan pada 5 Maret 1958 di Kota Tanjung Pinang (Provinsi Kepulauan Riau kini) oleh Mendagri diwakili Sekjen Mr. Sumarman.

Pelantikan tersebut dilakukan di tengah-tengah klimaksnya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI di Sumatera Tengah melibatkan langsung daerah Riau. Pemerintah Daerah Riau baru terbentuk harus mencurahkan perhatian dan kegiatannya untuk memulihkan daerahnya sendiri.

 

Seiring dengan terjadinya gerakan koreksi dari daerah oleh PRRI, menyebabkan kondisi perekonomian di Provinsi Riau yang baru terbentuk semakin tidak menentu.

 

Guna mengatasi kekurangan akan makanan, maka diambil tindakan darurat, para pedagang yang mampu dikerahkan mengadakan persedian makanan. Dengan demikian dalam waktu singkat arus lalu lintas barang yang diperlukan rakyat secara berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali.

Di Riau Daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI, pemerintahan di kabupaten mulai ditertibkan. Sebagai Bupati Indragiri di Rengat, ditunjuk Tengku Bay, Di Bengkalis Abdullah Syafei. Di Pekanbaru dibentuk filial Kantor Gubernur pimpinanya didatangkan dari kantor Gubernur Tanjung Pinang, Bupati Dt. Wan Abdurrachman, dibantu Wedana Tengku Kamaruzzaman.

 

Pemindahan Ibukota

Alasan situasi daerah telah mulai aman, maka oleh pemerintah (Mendagri) mulai dipikirkan menetapkan ibukota Provinsi Riau secara definif. Pertimbangan penetapan Tanjung Pinang sebagai Ibukota provinsi hanya bersifat sementara. Mendagri kemudian mengirim kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

 

Untuk menanggapi maksud kawat tersebut secara sungguh-sungguh dan penuh pertimbangan dapat dipertanggunjawabkan, maka Badan Penasihat meminta Gubernur supaya membentuk suatu panitia khusus.

 

Bermodalkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swantatra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk Panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swantantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah untuk mendengar pendapat-pendapat pemuka masyarakat, penguasa perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan.

 

Dari angket langsung, diambillah penetapan sebagai ibukota terpilih Kota Pekanbaru. Pendapatan ini langsung disampaikan kepada Mendagri. Akhirnya, 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des.52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau.

 

Untuk merealisir ketetapan tersebut, dibentuklah oleh pusat panitia interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua departemen.

 

Sebagai pelaksana di daerah dibentuk pula suatu badan di Pekanbaru diketuai Penguasa Perang Riau Daratan, Letkol Kaharuddin Nasution.

 

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru. Tahap pertama mempersiapkan bangunan-bangunan dalam waktu singkat mampu menampung pemindahan kantor-kantor dan pegawai-pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru.

Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintah daerah dilaksanakan berdasar Penpres No. 6/1959 sekaligus direalisir.

 

Gubernur Mr SM Amin digantikan Letkol Kaharuddin Nasution dilantik di Gedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru (belakang Kantor Damkar, Jalan Cempaka), 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru belum mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat acara.

 

Periode 6 Januari 1960–5 Nopember 1966

Dengan dilantiknya Letkol kaharuddin Nasution sebagai Gubernur, maka struktur pemerintahan Daerah Tingkat I Riau dengan sendirinya mengalami perubahan pula.

 

Badan Penasihat Gubernur Kepala Daerah dibubarkan dan pelaksanaan pemindahan ibukota dimulai. Rombongan pemindahan pertama dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru dimulai awal Januari 1960, dan mulai saat itu resmilah Pekanbaru menjadi Ibu kota.

 

Aparatur pemerintah daerah, sesuai dengan Penpres No. 6 Tahun 1959 mulai dilengkapi dan sebagai langkah pertama dengan urat Keputusan Mendagri tanggal 14 April 1960 No. PD6/2/12-10 telah dilantik Badan Pemerintah Harian bertempat di Gedung Pei Ing Pekanbaru, dengan anggota-anggota terdiri dari:

1.  Wan Ghalib

2. Soeman HS

3. A. Muin Sadjoko

 

Anggota-anggota Badan Pemerintahan Harian tersebut merupakan pembantu-pembantu Gubernur Kepala Daerah untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Di

Saat rapat Gubernur, Badan Pemerintah Harian dan Staf Residen Mr Sis Tjakraningrat, disusunlah program kerja Pemerintah Daerah Riau, yang dititik beratkan pada:

 

1. Pemulihan perhubungan lalu lintas untuk kemakmuran rakyat

2. Menggali sumber-sumber penghasilan daerah

3. Menyempurnakan aparatur.

 

Selain penyempurnaan aparatur pemerintahan oleh Pemerintah Daerah, dan luasnya Provinsi Riau dengan kabupaten-kabupatennya, serta batas-batasnya kurang sempurna, sehingga sering menimbulkan stagnasi dalam kelancaran jalannya roda pemerintahan.

 

Ditambah lagi adanya hasrat rakyat dari beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Rokan, Bagan Siapi-api dan lainnya menginginkan supaya daerah tersebut dijadikan kabupaten.

 

Untuk itu maka oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada tanggal 15 Desember 1962 dengan SK No. 615 Tahun 1962, dibentuklah panitia. Hasil kerja dari panitia tersebut menjadikan Provinsi Riau 5 (lima) daerah tingkat II dan satu buah kota madya: 

 

1. Kotaadya Pekanbaru : Walikota KDH Kotamadya Tengku Bay

2. Kabupaten Kampar : Bupati KDH R. Subrantas

3. Kabupaten Indragiri Hulu : Bupati KDH H. Masnoer

4. Kabupaten Indragiri Hilir : Bupati KDH Drs. Baharuddin Yusuf

5. Kabupaten Kepulauan Riau : Bupati KDH Adnan Kasim

6. Kabupaten Bengkalis : BUpati KDH H. Zalik Aris

 

Pascareformasi

Seiring dengan berhembusnyaangin reformasi telah memberikan perubahan drastic terhadap negeri ini, tidak terkecuali Provinsi Riau sendiri.

 

Perwujudannya, diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001. Ini berimplikasi timbulnya daerah-daerah baru di Indonesia, dari 27 provinsi awalnya sekarang sudah menjadi 34 provinsi.

Tidak terkecuali provinsi Riau, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2004 Kepulauan Riau resmi menjadi Provinsi ke-32 di Indonesia, itu berarti Provinsi Riau yang dulunya terdiri dari 16 Kabupaten/Kota sekarang hanya menjadi 12 Kobupaten/Kota saja;


1. Kota Pekanbaru ibukotanya Pekanbaru

2. Kota Dumai ibukotanya Dumai

3. Kabupaten Indragiri Hulu ibukotanya Rengat

4. Kabupaten Indragiri Hilir ibukotanya Tembilahan

5. Kabupaten Kuantan Singingi ibukotanya Teluk Kuantan (pemekaran dari Indragiri Hulu)

6. Kabupaten Kampar ibukotanya Bangkinang

7. Kabupaten Pelelawan ibukotanya Pangkalan Kerinci (pemekaran dari Kampar)

8. Kabupaten Bengkalis ibukotanya Bengkalis

9. Kabupaten Siak ibukotanya Siak Sri Indrapura (Pemekaran dari Bengkalis)

10. Kabupaten Rokan Hulu ibukotanya Pasir Pengaraian (pemekaran kabupaten Kampar)

11. Kabupaten Rokan Hilir ibukotanya Bagan Siapi-api (pemekaran Bengkalis)

12. Kabupaten Kepulauan Meranti ibukotanya Selat Panjang (pemekaran dari Bengkalis)

 

Sumber :Riauonline

BERITA TERKAIT

KOMENTAR ANDA