Luhakkepenuhan.com Pilkada Serentak

TINGGAL MENUNGGU PUTUSAN SELA MK

Diposkan Oleh : Luhak Kepenuhan |
TINGGAL MENUNGGU PUTUSAN SELA MK
TINGGAL MENUNGGU PUTUSAN SELA MK

TINGGAL MENUNGGU PUTUSAN SELA MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) merampungkan proses persidangan tahap awal delapan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP-Kada) dari Provinsi Riau. Sesuai jadwal, sidang kemarin hanya mendengar jawaban termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan keterangan pihak terkait.

Sesuai jadwal yang telah disusun MK, para pemohon tinggal menunggu putusan sela atau dismisalyang akan menentukan apakah permo­honan yang diajukan para pemohon memenuhi syarat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan dalam sidang panel atau tidak. Sidang putusan dismisa akan digelar pada 18 Januari mendatang.

Pantauaan Riau Pas, para termohon KPU melalui kuasa hukum masing-masing punya sikap yang sama dalam petitum mereka, mementahkan dalil para pemohon. Setidaknya itu terpantau di per­sidangan sengketa Pilkada Pelalawan dan Indragiri Hulu dalam sidang hakim panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman, serta ha­kim anggota Maria Farida indrati dan Aswanto.

KPU Indragiri Hulu, mela­lui Tengku Rachman selaku kuasa hukumnya menilai adanya kesalahan penghitungan suara yang didalilkan pemohon tidak benar. Karena selisih perolehan suara antara pemohon pasangan Mukhtaruddin-Aminah jauh dengan suara yang diliapat pasangan Yopi Arianto-Khairizal.

Selain itu, pemohon menurutnya tidak menjelaskan kesalahan penghitungan yang dituduhkan. "Panwas juga tidak mcngajukan keberatan terhadap selisih ha­sil suara," kata Tengku saat persidangan MK, Kamis (14/1).

Karenanya, pihak termohon dalam petitumnya mem­inta majelis hakim MK menolak semua permohonan pe­mohon dan memutuskan keputusan rekapitulasi suara KPU Inhu tetap berlaku.

Hal serupa juga disampaikan kuasa hukum Yopi-Khairizal selaku pihak terkait, Mujadi Prayoga. Menurutnya, permohonan tersebut tidak memenuhi syarat karena selisih suara kliennya dengan pemohon berbeda jauh. Sehingga, dalam petitumnya ia meminta eksepsi pihak ter­kait dikabulkan majelis ha­kim, dan menyatakan keputusan KPU Inhu, tetap berlaku.

Secara substansi, para ter­mohon dan pihak terkait dalam jawaban dan keterangan mereka saat persidangan kemarin, dalam petitumnya meminta majelis hakim menolak permohonan pemohon. Seperti juga KPU Pelalawan, melalui kuasa hukum­nya Indra Halid, menyebut permohonan pemohon Zukri-Abdul Anas tidak jelas, kabur, karena tidak disebutkan wilayah, waktu dan ternpat pelanggaran dan kecurangan.

Diketahui di sidang sebelumnya, pemohon pasan­gan Zukri dan Abdul Anas mempermasalahkan banyak warga tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberi kesempatan menyalurkan hak suara. Pemohon juga menduga terjadi pemanfaatan dana APBD oleh paslon nomor urut 1 Harris-Zardewan.

Namun, semua itu dipatahkan oleh kuasa hukum Harris-Zardewam, Yusril Ihza Mahendra. Pengacara kondang itu menyebut pemohon tidak punya legal standing menggugat karena selisih su­ara kliennya selaku pihak ter­kait dengan pemohon tidak memenuhi syarat menggugat ke MK.

Yusril juga menyebut dalil pemohon kabur dan ti­dak jelas lantaran lebih banyak mengajukan pelanggaran-pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan MK mengadilinya. "Tidak ada dalil pemohon yang bisa diterima karena tidak ada kesalahan dalam penetapan hasil. Jadi ini lebih kepada pemohon ti­dak bisa menerima kekala-han," tegasnya.

Untuk itu, dalam persi­dangan yang dihadiri juga oleh Harris, Yusril meminta MK menolak permohonan pemohon seluruhnya dan menyatakan keputusan KPU Pelalawan terkait rekapitu­lasi hasil Pilkada Kabupaten Pelalawan, berlaku sah,

Selain mendengar jawa­ban, keterangan termohon dan pihak terkait dari Ka­bupaten Inhu dan Pelala­wan, kemudian mengesahkan bukti-buktinya, sidang yang berlangsung sampai sore kemarin juga telah menyelesaikan proses seru­pa pada gugatan dari Pilka­da Bengkalis, Kuansing, Rokan Hilir, Rohan Hulu, Kepulauan Meranti, dan Siak. (fal/rul)

Sumber : RIAU POS, 15 JANUARI 2016

BERITA TERKAIT

KOMENTAR ANDA