Luhakkepenuhan.com Parlementaria

Tunjangan Naik hingga Delapan Kali Lipat DPRD Harus Tingkatkan Kinerja

Diposkan Oleh : Luhak Kepenuhan |
Tunjangan Naik hingga Delapan Kali Lipat DPRD Harus Tingkatkan Kinerja
Tunjangan Naik hingga Delapan Kali Lipat DPRD Harus Tingkatkan Kinerja
Tunjangan Naik hingga Delapan Kali Lipat
DPRD Harus Tingkatkan Kinerja
 
 
Kamis, 22 Juni 2017 - 10:03 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Telah disetujuinya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan DPRD, membawa angin segar bagi kalangan anggota DPRD termasuk di Riau. Dengan kenaikan kesejahteraan tersebut, dewan mengaku akan terus berupaya meningkatkan kinerjanya.

Ketua DPRD Riau, Septina Primawati mengatakan, informasi kenaikan gaji tersebut sebelumnya juga pernah disampaikan oleh pihak perwakilan dari Kemendagri ketika berkunjung ke Riau beberapa waktu lalu. Dirinya berharap dengan adanya peningkatkan pendapatan tersebut, akan semakin meningkatkan kinerja para wakil rakyat.

‘’Dengan adanya perhatian dari pemerintah tersebut, tentunya juga harus dibarengi dengan peningkatan kinerja. Kemudian kasus-kasus anggota DPRD yang tersangkut masalah hukum juga harapannya tidak terjadi lagi terutama di Riau,’’ sebutnya.

Namun jika dengan peningkatan penerimaan tersebut masih juga ditemukan adanya oknum anggota DPRD yang tersangkut masalah hukum karena korupsi, Septina menyerahkan seluruh permasalahan tersebut sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

 ’Perlu dicatat juga bahwa kenaikan pendapatan inikan nantinya akan dibicarakan lagi dengan pemerintah provinsi untuk melihat kemampuan daerah. Karena aturan yang sudah disampaikan pemerintah pusat tentunya akan jadi acuan bagi pemerintah daerah,’’ sebutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman meminta pihak Kemendagri tidak mengumumkan kenaikan pendapatan anggota DPRD tersebut secara sepotong-potong. Karena hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

‘’Mendagri harus menjelaskan juga, yang naik enam sampai delapan kalilipat itu apa saja. Kalau yang naik tunjangan perumahan, baru besar itu bisa mencapai ratusan juta. Tapi ini yang naik tunjangan beras dari Rp120 Ribu menjadi Rp400 ribu, yang kisarannya hanya ratusan ribu, tapi terkesan besar jika tidak dijelaskan,’’ ujarnya.

Untuk itu, pihaknya mengaku akan segera membahas hal tersebut bersama dengan pihak-pihak terkait dan hasilnya akan diumumkan kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

‘’Kami akan segera melakukan rapat badan anggaran untuk membicarakan hal tersebut. Pernyataan Mendagri tersebut bisa merugikan kami di mata masyarakat, kalau untuk meningkatkan kinerja kami setuju itu. Tapi jangan diumumkan seolah-olah ada nilai fantastis seperti itu. Kami jadi bulan-bulanan masyarakat nanti kalau seperti itu, karena kami ini dipilih oleh masyarakat,’’ tutupnya.

 Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kulomo menyatakan, kenaikan kesejahteraan tersebut perlu dilakukan. Alasannya, sudah 12 tahun hak yang diterima anggota DPRD belum pernah mengalami kenaikan. Padahal, ada pertumbuhan harga keperluan setiap waktu.

Sedangkan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono menambahkan, kenaikan paling signifikan dari penghasilan anggota DPRD adalah tunjangan komunikasi intensif. Uang komunikasi itu digunakan untuk menjalin hubungan antara anggota DPRD dengan para konstituen. 

‘’Besarannya enam sampai delapan kali lipat dari uang representasi,’’ ujarnya. 

Besaran satu kali uang representasi sendiri setara dengan gaji pokok kepala daerah. Fasilitas lain yang akan diberikan adalah adanya tunjangan jaminan kecelakaan, kesehatan, kematian, hingga pakaian dinas. ‘’Untuk perjalanan dinas juga jadi lump sum (uang di depan), sebelumnya at cost (uang di akhir). Jadi nyaman,’’ imbuhnya.(rnl)

Read more: http://www.riaupos.co

BERITA TERKAIT

KOMENTAR ANDA