Luhakkepenuhan.com Pilkada Serentak

Per TPS Pemilih Dibatasi 300 Orang

Diposkan Oleh : Luhak Kepenuhan |
Per TPS Pemilih Dibatasi 300 Orang
Per TPS Pemilih Dibatasi 300 Orang

Per TPS Pemilih Dibatasi 300 Orang

PROBLEM durasi waktu pe­mungutan suara untuk Pemi­lu 2019 akhirnya teratasi. Dalam simulasi yang dilak­sanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bogor Sabtu lalu (30/9), pemungutan su­ara hingga penghitungan hasil di tempat pemungutan suara (TPS) tidak sampai melampaui tengah malam. Kuncinya adalah penguran­gan jumlah pemilih di tiap TPS dari 500 menjadi 300 orang.

Komisioner KPU Ilham Saputra menyatakan, simulasi kali ini digelar di Bogor karena jumlah penduduknya besar. Begitu juga wilayahnya yang cukup luas. Simulasi di Desa Kadumangu, Kecamatan Ba­bakan Madang, Kabupaten Bogor, itu sekaligus menguji jumlah ideal pemilih untuk satu TPS. "Pada simulasi sebelumnya, jumlah pemilih 500 orang. Yang di Bogor dikurangi menjadi 300 orang,” ujarnya.

Menurut dia, Undang-un­dang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memang menyebutkan bahwa jum­lah pemilih di setiap TPS maksimal 500 orang. Ang­ka itu sebenarnya mengacu pada pemilu sebelumnya.

Namun, kala itu pemilihan tidak dilaksanakan serentak antara pemilu legislatif dan pemilu presiden.

KPU pun telah mencoba melakukan simulasi pemi­lu serentak dengan jumlah pemilih 500 orang. "Pada simulasi di Banten, jumlah pemilih 500 orang. Proses penghitungan suara sampai melebihi pukul 00.00 atau berganti hari,” jelasnya. Itu terjadi lantaran jumlah surat suara yang harus dicoblos pemilih lebih banyak.

Problem tersebut menjadi sorotan Komisi II DPR saat ra­pat dengar pendapat dengan KPU. Komisi yang membidan­gi masalah pemerintahan itu meminta penghitungan suara tidak sampai berganti hari, karena tenaga petugas akan terkuras. Salah satu cara untuk mempercepat penghitungan adalah men­gurangi jumlah pemilih di TPS. Maka, dalam simulasi di Bogor, KPU hanya mengerah­kan 300 orang.

Ilham menerangkan, den­gan 300 pemilih per TPS, penghitungan bisa selesai sebelum pukul 00.00. "Peng­hitungan selesai di hari yang sama,” papar pria asal Aceh tersehut. Semua kotak suara bisa dihitung sampai tuntas.

Bawaslu juga mempunyai catatan dalam simulasi itu.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengungkap­kan, catatan pertama terkait proses pungut hitung. Pihak­nya merekomendasikan agar TPS baru bisa dibuka setelah pukul 07.00. "Setelah semua penyelenggara sudah lengkap datang. Termasuk pengawas TPS,” paparnya.

Afifuddin juga mengusul­kan agar panitia menyiapkan kursi untuk pengawas TPS.

Tujuannya, mereka tidak mondar-mandir. Fasilitas itu sama dengan yang diberikan kepada para saksi.

Dia juga menyoroti fasilitas untuk pemilih berkeperluan khusus. Menurut Afifuddin, TPS bisa dibuat agak luas sehingga penyandang disabilitas yang naik kursi roda bisa leluasa dan tidak berdesakan. Namun, hal itu bergantung kondisi wilayah masing-mas­ing. Begitu juga untuk bilik suara. Jika terlalu sempit, mereka akan kesulitan untuk mencoblos.

Komisi II juga memberikan evaluasi terhadap simulasi tersebut. Wakil Ketua Komisi II Fandi Utomo yang juga ikut dalam kegiatan itu menjelas­kan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan KPU. Salah satunya terkait C6 atau surat panggilan. KPU belum menyampaikan ancaman pi­dana bagi mereka yang men­yalahgunakan C6. "Apakah mereka menggunakan milik orang lain atau menjual C6. Itu perlu disampaikan kepada masyarakat,” papar politisi Partai Demokrat itu. (lum/ cl7/fat/ml)

 

 

SUMBER : RIAU POS, SENIN 2 OKTOBER 2017

BERITA TERKAIT

KOMENTAR ANDA