Alat Antidemokrasi dari Perppu Ormas

Diposkan Oleh : Luhak Kepenuhan |
Alat Antidemokrasi dari Perppu Ormas
Alat Antidemokrasi dari Perppu Ormas

Alat Antidemokrasi dari Perppu Ormas

26 Oktober 2017 - 10.38 WIB

RIAUPOS.CO - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2/2017 tentang Ormas akhirnya disahkan DPR. Melalui mekanisme voting, partai-partai pendukung pemerintah mendominasi keputusan dan akhirnya Perppu kontroversial ini disahkan jadi Undang-Undang. Dari 445 anggota DPR yang hadir dalam paripurna, 314 di antaranya setuju dengan pengesahan Perppu dan 131 menolak. Fraksi pendukung pengesahan Perppu Ormas adalah PDIP, Golkar, Nasdem, dan Hanura. Tiga fraksi lainnya, Demokrat, PKB, dan PPP mendukung dengan syarat. Sedangkan tiga fraksi yakni Gerindra, PKS, dan PAN menolak Perppu Ormas ini.

Kontroversi Perppu Ormas ini terjadi karena beberapa klausul dalam pasal-pasal Perppu yang dinilai antidemokrasi. Dalam UU No 17/2013 tentang Ormas, mekanisme pembubaran ormas hanya bisa dilakukan di pengadilan. Artinya, saat pemerintah menilai sebuah ormas bertentangan dengan undang-undang, maka pemerintah mengajukannya ke pengadilan. Hakimlah yang akan menilai apakah memang ormas itu melanggar ketentuan perundangan atau tidak.

 Akan tetapi dengan Perppu ini, maka pemerintah bisa membubarkan ormas “sesuka hati”. Jika pemerintah tak menyukai sebuah ormas, maka mereka bisa membubarkannya begitu saja, tanpa melalui mekanisme pengadilan, melalui pembuktian yuridis. Hal inilah yang dinilai berbahaya bagi pertumbuhan iklim demokrasi di Indonesia yang sudah mulai tumbuh dan berkembang dengan baik. Rezim ini berpotensi membunuh demokrasi.

Pandangan dari fraksi yang menentang Perppu Ormas ini jelas menunjukkan arah demokrasi negeri ini ke depan. Salah satunya Mardani Ali Sera dari PKS. Dia menilai, Perppu Ormas ini bisa memunculkan pemerintahan otoriter di Indonesia. Dengan penghapusan mekanisme pengadilan, maka akan ada penafsiran tunggal dari pemerintah. Kondisi ini tentu saja mundur puluhan tahun. Justru pemerintah dinilai tak mampu mengelola kebhinnekaan karena punya alat gebuk kalau menunjukkan adanya perbedaan.

  Wacana sebaliknya disampaikan pendukung Perppu, dari partai pendukung pemerintah. Dwi Latifah dari PDIP misalnya menyampaikan, bahwa Perppu ini akan efektif untuk menindak kelompok radikal. Dia justru menolak anggapan bahwa Perppu ini akan membatasi hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, seperti yang dijamin dalam konstitusi.

  Wacana apapun bisa dibentangkan terkait Perppu Ormas ini. Akan tetapi, kenyataan politiknya sudah ada. DPR sudah mengesahkannya. Pemerintah kini punya “alat gebuk” yang sangat kuat untuk menghajar ormas yang berani “berbeda” dengan yang diinginkan pemerintah. 

Tinggal kini, apakah pemerintah ingin menggunakannya atau tidak. Rakyat tentunya akan menilai, ke arah mana alat gebuk pemerintah ini akan menyasar. Dan rakyat tak akan diam tentunya kalau alat gebuk itu digunakan secara tidak adil.***

Sumber : RIAUPOS.CO

GAmbar : internet

BERITA TERKAIT

KOMENTAR ANDA