Dirjen Otda Pastikan Pembentukan DOB Masih Status Quo

Diposkan Oleh : Luhak Kepenuhan |
Dirjen Otda Pastikan Pembentukan DOB Masih Status Quo
Dirjen Otda Pastikan Pembentukan DOB Masih Status Quo

Jum’at, 24 Nopember 2017 20:18


Dirjen Otda Pastikan Pembentukan DOB Masih Status Quo



Pebentukan otonom baru atau pemekaran sampai sekarang waktunya belum ditentukan. Kebijakan status quo dari Pemerintah pusat hingga saat ini masih berlaku.

Riauterkini-JAKARTA- Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) atau pemekaran daerah sampai sekarang masih ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan status quo dari Pemerintah pusat hingga saat ini masih berlaku. Hal ini ditegaskan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/17).

Menurut Soni, DOB memang selalu menarik, baik di pemerintah pusat atau Pemda. “Cuma ada permasalahan di lapangan pasca DOB ini menjadi materi kampanye pasangan calon (paslon) kepala daerah. Ini yang bahaya, dan berlebihan sebab itu bukan kewenangan bupati, tapi kewenangan absolut nasional," kata mantan Plt Gubernur DKI Jakarta itu.

Masalah lain, lanjut Soni, ada paslon yang mengkampanyekan pemindahan ibu kota. Hal ini juga bisa menimbulkan konflik sosial karena tidak ada pembatasan materi kampanye. “Jadi kebijakan pemerintah pusat, DOB masih status quo sementara pemekaran ditunda dulu," tambah Soni.

Menanggapi hal itu anggota Komisi II DPR Tamanuri dapat menerima keputusan pemerintah sementara menunda DOB. Ia merujuk hasil evaluasi persiapan DOB dari sekian ratus tetapi hanya 5 yang dianggap lulus antara lain Sumsel, Kepri dan Garut Jawa Barat.

"Kalau DOB kita sesuaikan saja, sebab keuangan daerah belum mampu. Kalau belum mampu tetap dipaksakan bagaimana, apalagi utang kita cukup besar saat ini," ujarnya.

Namun anggota Komisi II DPR Tagore Aboebakar meminta pemerintah tidak menunda pembentukan DOB hanya karena alasan keuangan negara. "Kita sudah lelah bahas DOB, berkali-kali rapat sampai rapat tertutup, namun gampang betul menunda hanya alasan keuangan negara. Pada hal dengan pemekaran negara ini bisa lebih cepat sejahtera," ungkapnya.

Lebih lanjut politisi dari Dapil Aceh ini mengingatkan, jangan mudah menunda DOB oleh satu orang dengan alasan yang belum bisa dijelaskan secara tuntas. Pada hal mestinya dibentuk tim dan DPR diajak musyawarah.

"Kami siap dipanggil, hargailah DPR ini jangan diserahkan pada satu orang akhirnya distop semua," ujarnya.***(jor)

 

 

Sumber : Riauterkini

Sumber Fhoto : Okezone News

BERITA TERKAIT

KOMENTAR ANDA