Luhakkepenuhan.com Olahraga & Kesehatan

Ini Penjelasan BPJS Kesehatan soal Tak Tanggung Biaya 8 Penyakit

Diposkan Oleh : Luhak Kepenuhan |
Ini Penjelasan BPJS Kesehatan soal Tak Tanggung Biaya 8 Penyakit
Ini Penjelasan BPJS Kesehatan soal Tak Tanggung Biaya 8 Penyakit
SESUAI ATURAN DAN PROSEDUR
Ini Penjelasan BPJS Kesehatan soal Tak Tanggung Biaya 8 Penyakit
 
Senin, 27 November 2017 - 18:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kabar yang menyebut BPJS Kesehatan tak lagi menanggung biaya delapan penyakit katastropik 100 persen langsung dibantah Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat.

Adapun delapan penyakit itu, yakni jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, thalassemia, leukimia, dan hemofilia. Menuru Nopi, sampai sekarang, sesuai aturan dan prosedur berlaku BPJS masih menanggung seluruh biaya peserta.

"Berita yang mengatakan 8 penyakit tak ditanggung, itu hoax. Sampai saat ini kami nyatakan BPJS masih menjamin dan tak ada aturan lainnya," katanya kepada JawaPos.com, Senin (27/11/2017).

Mulanya, kabar itu datang Kamis lalu (23/11/2017) saat BPJS Kesehatan diminta memaparkan tentang perkembangan pengelolaan JKN-KIS. Lantas, dalam paparan tersebut ditampilkan sebagai gambaran di Jepang, Korea, Jerman, dan negara-negara lainnya yang menerapkan cost sharing.

"Pada saat itu kami memberikan referensi akademik. Jadi, jangan salah paham duluan ya," tuturnya.

Nopi menerangkan, saat era Askes dulu, pemerintah memberikan dana subsidi bagi penyakit-penyakit katastropik. Pemberian dana tersebut dilakukan mulai 2004 hingga 2013.

"Sejak PT Askes (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan pada 2014 lalu sampai sekarang, belum ada regulasi tentang subsidi pemerintah untuk penyakit katastropik. Padahal dulu ada subsidi. Saat ini hal tersebut tengah diusulkan untuk revisi Perpres," paparnya.

Ditegaskannya juga, hingga saat ini, BPJS Kesehatan tetap menjamin delapan penyakit tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah.

"Jadi, masyarakat tak perlu khawatir. Selama peserta JKN-KIS mengikuti prosedur dan ketentuan, maka kami akan jamin biayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," urainya.

Lebih jauh, sebagai badan hukum publik yang berada di bawah naungan Presiden langsung, dia menegaskan bahwa pihaknya tunduk dan patuh terhadap segala kebijakan yang ditetapkan nantinya oleh pemerintah.

"Dalam mengambil kebijakan, pemerintah pasti memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan. Yang jelas prioritas kami saat ini adalah memberikan pelayanan terbaik bagi peserta JKN-KIS," tandasnya. (ika)
 

Sumber : RIAUPOS.CO

BERITA TERKAIT

KOMENTAR ANDA