Rp4,87 T Dana Pemda Parkir di Bank

Diposkan Oleh : Luhak Kepenuhan |
Rp4,87 T Dana Pemda Parkir di Bank
Rp4,87 T Dana Pemda Parkir di Bank
Rp4,87 T Dana Pemda Parkir di Bank
 
Kamis, 30 November 2017 - 11:36 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Tidak maksimalnya penyerapan anggaran pemerintahan daerah (pemda) masih terjadi setiap tahun. Termasuk di Provinsi Riau dengan 12 kabupaten/kota yang ada.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dana pemda pada perbankan di Riau per akhir Oktober 2017 mencapai Rp4,87 triliun.

 Jumlah itu lebih rendah Rp529 miliar (9,80 persen) pada periode yang sama tahun sebelumnya (Oktober 2016) sebesar Rp5,40 triliun.

Meski begitu, posisi dana simpanan pemda di perbankan pada akhir Oktober mengalami peningkatan sebesar Rp348 miliar dari pada akhir bulan sebelumnya (September 2017) yang mencapai Rp4,52 triliun atau naik sebesar Rp348 miliar (7,70 persen).

Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo menyampaikan, dana simpanan pemda di bank merupakan pendapatan APBD yang belum dapat digunakan untuk mendanai rencana belanja daerah. Antara lain karena sebagian kegiatan fisik/proyek belum dilaksanakan. Atau kegiatannya sudah dilaksanakan namun belum selesai. Sehingga belum dapat dilunasi pembayarannya.

“Tidak berarti semua simpanan dana Pemda di bank itu merupakan dana yang menganggur (dana idle, red). Sepanjang jumlah dana simpanan tersebut masih sesuai dengan keperluan belanja operasi dan belanja modal untuk tiga bulan ke depan, maka hal itu masih tergolong wajar,” ujar Boediarso kepada Riau Pos di Jakarta, Jumat (24/11) lalu.

Dari data Kemenkeu, jumlah dana simpanan pemda di perbankan yang berlokasi di wilayah Riau per akhir Oktober 2017 tersebut terdiri dari  Pemprov Riau sebesar Rp1,81 triliun. Sementara Pemkab se-Riau sebesar Rp2,66 triliun. Dengan rincian per lokasi bank  Indragiri Hilir Rp467,37 miliar, Bengkalis Rp428,18 miliar, Pelalawan Rp337,44 miliar, Kampar Rp311,45 miliar, Siak Rp262,08 miliar, Kuantan Singigi Rp215,18 miliar, Rokan Hilir Rp214,77 miliar, Kepulauan Meranti Rp180,21 miliar. Sementara Indragiri Hulu Rp166,67 miliar dan Rokan Hulu Rp73,10 miliar.

Sedangkan untuk  pemerintah kota se-Riau sebesar Rp403,14  miliar. Dengan rincian per lokasi bank Kota Pekanbaru Rp216,42 miliar, dan Kota Dumai Rp186,72 miliar.

Boediarso menjelaskan, jumlah dana simpanan pemda itu berdasarkan lokasi di mana bank-bank umum berada. Sehingga bukan berarti simpanan tersebut hanya milik pemda yang bersangkutan. Namun bisa juga merupakan milik beberapa pemda yang menyimpan dananya pada bank yang berada di wilayah provinsi, atau kabupaten, atau kota yang bersangkutan.
Menyikapi kondisi itu, pemerintah tidak tinggal diam. Sejumlah langkah ditempuh untuk mendorong daerah meningkatkan penyerapan anggaran dan agar Pemda bisa lebih optimal dalam mengendalikan posisi kas yang wajar. Termasuk dana pemda yang disimpan di perbankan.

Langkah-langkah itu antara lain pengenaan sanksi penundaan penyaluran sebagian DAU terhadap pemda yang terlambat menyampaikan Perda APBD, sesuai ketentuan Peratuan Pemerintah No.56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah. Kemudian, sesuai ketentuan Undang-Undang No. 18/2016 tentang APBN 2017 dan  PMK No. 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau DAU dalam Bentuk Nontunai, pemerintah dapat melakukan konversi penyaluran DAU dan/atau DBH ke dalam Surat Berharga Negara (SBN) bagi daerah yang mempunyai posisi kas tidak wajar. 

“Dengan demikian yang dilakukan pemerintah bukan memotong, namun mengkonversi penyaluran DBH dan/atau DAU ke dalam nontunai,” jelas Boediarso.

Pemda juga diingatkan pada PMK No.93/PMK.07/2016 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU sebagaimana telah di revisi dengan PMK No.18/PMK.07/2017, yang mengatur kewajiban daerah menyampaikan laporan posisi kas bulanan, perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan untuk 12 bulan. Serta ringkasan realisasi APBD bulanan.
 Apabila kepala daerah tidak menyampaikan data dimaksud, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran DBH atau DAU yang dikenakan paling tinggi 50 persen dari nilai DBH atau DAU sesuai tahap penyalurannya.

“Penundaan penyaluran DBH atau DAU tersebut antara lain ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Selain itu, sesuai ketentuan PMK No. 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah direvisi dengan PMK No. 112/PMK.07/1017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, penyaluran Transfer ke daerah, terutama DAK dan dana desa dilaksanakan berdasarkan kinerja penyerapan dana dan capaian output kegiatan dari daerah.

Bukan Mengendap, tapi Dana Tersedia
Adanya anggaran sebesar lebih Rp4 triliun di perbankan dari uang transfer pemerintah pusat ke kabupaten/kota dan pemprov, menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau Syahrial Abdi, bukan dana mengendap. Sebab, anggaran tersebut sudah proses pencairan sesuai waktu dan administrasi penggunaan anggaran. Saat dikonfirmasi perihal adanya uang yang mengendap di perbankan Riau senilai Rp4 triliunan dan sekitar Rp1,8 triliunnya adalah anggaran Pemprov Riau, menurut mantan Pj Bupati Kampar tersebut merupakan hal yang wajar.

“Bukan mengendap. Posisi pemprov Rp1,8  triliun itu bagus. Merupakan dana transfer pemerintah pusat atas beberapa bagi hasil dan memang hak daerah. Prosesnya digunakan sesuai aturan dan itu sudah mulai dipakai sesuai penganggaran dan peruntukan,” kata Syahrial Abdi kepada Riau Pos, Selasa (28/11).

Posisinya, lanjut Kepala BPKAD Riau yang juga merupakan bendahara daerah, sekarang anggaran tersebut sudah proses pencairan. Di mana dengan nilai nominal tersebut menurutnya normal dan berproses seiring pencairan anggaran akan termanfaatkan sesuai peruntukan. Hitungannya di APBD, lanjut Syahrial sebagai perbandingan atas ketersediaan anggaran. Selain itu angka tersebut juga belum masuk seluruhnya dari sisi pendapatan pemprov.

 “Kalau sudah masuk transfer dari pusat memang nampaknya membengkak. Namun begitu digunakan dalam pencairan dan transfer daerah ke kabupaten/kota sesuai peraturan, tentu tidak begitu lagi di rekening,” tambahnya.

Dengan rasionalisasi anggaran Pemprov Riau di angka kegiatan fisik sebesar 75 persen, dan realisasi keuangan sebesar 60 persen. Posisinya pada pengujung November hingga Desember, lanjut Syahrial Abdi, memang sedang berlangsung proses pencairan.

Artinya, anggaran pemerintah tersedia. Sehingga target pencapaian realisasi keuangan hingga kewajiban-kewajiban pembayaran pemerintah sampai transfer kabupaten/kota juga bisa terlaksana. Dengan demikian, program kegiatan dan realisasi keuangan juga diharapkan dapat berjalan lancar dan aman.

“Jadi kewajiban kita ke kabupaten yang harus ditransfer, pekan ini sudah bisa dikirim semua. Kabupaten/kota agar segera proses pencairan mereka juga,” tutupnya.

Terkait dana yang terparkir milik Pemkab Siak di bank sebesar Rp200 miliar lebih,  menurut Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupatem Siak Ucok,  itu bukan tidak terserap. “Itu data lama,  bulan Oktober kalau tidak salah.  Sekarang angkanya tidak segitu,  yang tersisa di sana saat ini tinggal  Rp7 miliar lebih, “ sebut Ucok.

Dijelaskan ucok,  bahwa Kementerian Keuangan meminta BKD terus melaporkan terkait kondisi keuangan di daerah. Laporan itu kemudian dikirimkan secara berkala. Jadi bukan dana yang mengendap,  melainkan uang yang diparkirkan sementara di Bank sebelum diambil untuk membiayai kegiatan.
 “Ya kita laporkan terus,  angkanya memang  segitu.  Tapi terus bergerak dan bekurang. Karena kami tarik untuk mendanai berbagai kegiatan dan program.  Jadi bukan tidak terserap ya,  tidak begitu, “ ujarnya.

Sementara Pemkab Pelalawan memastikan telah melakukan penggunaan APBD Pelalawan 2017 dengan baik dan maksimal. Dimana APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2017 setelah perubahan sebesar Rp1.495.561.363.792,41.

“Penggunaan anggaran daerah ini kami gunakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” terang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan Devidson SH MH kepada Riau Pos.

Disinggung terkait adanya simpanan Pemkab Pelalawan diperbankan sebesar Rp337,44 miliar, mantan Kabag Hukum Setdakab Pelalawan ini membantah adanya simpanan jumlah anggaran itu di bank yang ada di Riau.

“Yang ada anggaran yang kami simpan di perbankan karena memang tidak bisa digunakan. Yakni Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) sebesar Rp182 miliar. Dana itu merupakan akumulasi dari beberapa tahun anggaran yang tidak dapat dilaksanakan. Pasalnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/Menhut-V/2008 Tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan, maka yang mengatur proporsi penggunaan anggaran pada tahun bersangkutan dilaksanakan minimal 60 persen di dalam kawasan hutan dan minimal 40 persen di luar kawasan hutan,” ujarnya.(fat/egp/dik/amn)

 
Sumber : RIAUPOS.CO

BERITA TERKAIT

KOMENTAR ANDA