Luhakkepenuhan.com Bumi Melayu

Gesa Gunakan Anggaran di Awal Tahun

Diposkan Oleh : Luhak Kepenuhan |
Gesa Gunakan Anggaran di Awal Tahun
Gesa Gunakan Anggaran di Awal Tahun
Gesa Gunakan Anggaran di Awal Tahun
 
Jumat, 01 Desember 2017 - 10:28 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Rabu (29/11) jelang tengah malam, APBD Provinsi Riau 2018 disahkan. Total angkanya mencapai Rp10,091 triliun. Setelah ketuk palu, esok harinya (kemarin) langsung diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diverifikasi. Setelah itu memasuki tahun anggaran berjalan, pagu sudah dapat dilaksanakan sesuai aturan.

Pengesahan APBD Riau 2018 diha­diri Wakil Gubernur Riau (Wagubri) H Wan Thamrin Hasyim mewakili Gubri H Arsyadjuliandi Rachman dan Sekdaprov Riau Ahmad Hizaji di Gedung DPRD Riau. Kegiatan juga dihadiri seluruh pimpinan dewan serta anggota. Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sunaryo.

APBD Riau 2018 menurun dibanding tahun ini. Anggota Banggar DPRD Riau Sugeng Pranoto dalam laporannya mengatakan, APBD Riau 2017 (setelah perubahan) sebesar Rp10,379 triliun lebih. Sementara APBD Riau 2018 sebesar Rp10,091 triliun.

“Terdapat penurunan sebesar Rp306.537.596.971,30 atau 2,95 persen,” katanya.

Adapun rincian dari total pagu senilai Rp10,091 triliun tersebut terdiri dari belanja tidak langsung Rp5,7 triliun dengan rincian belanja pegawai Rp2,3 triliun, belanja hibah Rp1,3 triliun, belanja bantuan sosial Rp12 miliar, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota Rp1,4 triliun lebih. Selanjutnya belanja bantuan keuangan kabupaten/kota/desa Rp482 miliar lebih, belanja tak terduga Rp10 miliar. Sedangkan belanja langsung sebesar Rp4,3 triliun lebih. 

Kemudian Sugeng Pranoto menjelaskan dalam paparannya pendapatan daerah sebesar Rp9,001 triliun lebih. Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp3,9 triliun yang terdiri dari, pajak daerah Rp3,2 triliun, retribusi daerah Rp15,7 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp218 miliar, ditambah lain-lain PAD yang sah Rp526 miliar. Kemudian dana perimbangan sebesar Rp5,02 triliun dengan rincian, bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp2,099 triliun, Dana Alokasi Umum Rp1,4 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Rp1,4 triliun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp10,475 miliar dengan rincian pendapatan hibah Rp2,9 miliar, dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp7,5 miliar.


Sugeng Pranoto kemudian menyampaikan beberapa rekomendasi Banggar terhadap Perda APBD Riau 2018. Di antaranya, Banggar meminta Pemprov Riau agar serius dan sungguh-sungguh menindaklanjuti catatan penting yang terdapat dalam pandangan umum fraksi-fraksi dan masukan yang disampaikan komisi-komisi. Kemudian, mencermati semua rekomendasi yang dikemukakan untuk setiap permasalahan dan melaksanakan tindaklanjutnya sehingga Perda APBD Riau 2018 dapat terlaksana secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku.

‘’Membentuk tim reformasi manajemen pengelolaan Pendapatan Daerah dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan penguatan reformasi manajemen pengelolaan pendapatan daerah yang mencakup aspek organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur, penganggaran, peraturan perundang-undangan, basis data, proses dan teknologi informasi,’’ urainya.

Wagubri Wan Tamrin Hasyim dalam pendapat akhir kepala daerah mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Riau yang sudah mengesahkan APBD Riau Tahun 2018.

‘’Semoga APBD Riau yang disahkan bisa bermanfaat bagi masyarakat Riau,’’ ujarnya.

Terpisah, Gubri Arsyadjuliandi Rachman berharap APBD yang sudah disahkan dapat dilaksanakan segera. “Setelah tahapan dan proses pengesahan, verifikasi hingga selesai Ranperda, memasuki tahun anggaran berjalan, mulai awal 2018 sudah harus dilaksanakan segera. Jalani sesuai aturan dan laksanakan program yang tertuang,” ujar Gubri.
Terhadap APBD yang sudah disahkan, memang ada persetujuan dan tahapan. Di mana setelah pengesahan bakal dibawa verifikasi ke pusat terlebih dahulu. Nantinya menurut Asisten II Setdaprov Riau H Masperi, evaluasi atas catatan-catanan Kemendagri RI akan ditindaklanjuti.

“Kalau perlu diperbaiki, harus diperbaiki. Catatan-catatan dari verifikasi akan ditindaklanjuti,” tambahnya.

Kemudian setelah verifikasi, bakal dibawa ke dewan untuk disetujui dan disiapkan Ranperda. Baru setelah itu dimasukkan nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Selanjutnya, diharapkan Masperi sesuai arahan Gubri, setiap OPD yang diperkirakan perlu waktu lama dan anggaran besar, maka perlu dilakukan percepatan pelelangan.

“Ada Pra Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), jadi boleh percepat lelang untuk OPD yang proyek fisik dan anggaran besar. Bisa dilakukan karena sudah ada fix cost, di mana ada dana tersedia untuk dilelangkan,” ungkap Masperi.

Pra DIPA, lanjutnya, bisa dilelangkan segera untuk kegiatan yang bersifat fisik. Misalnya pembangunan fly over, pembangunan gedung Polda dan Kejati, pembangunan gedung Satuan Kerja (Satker) APBN dan beberapa kegiatan yang menyedot anggaran besar lainnya bisa segera dilelangkan OPD terkait.

Masih terkait pelaksanaan APBD yang sudah diketuk palu, kata Masperi, setelah DPA turun maka dinas bersangkutan memasukkan pada Rencana Umum Pengadaan (RUP). Sehingga diharapkan percepatan penggunaan anggaran bisa segera dilaksanakan di awal tahun berjalan.(egp/ali)

 
 
Sumber : RIAUPOS.CO

BERITA TERKAIT

KOMENTAR ANDA