ASN Terlibat Politik Ditindak

Diposkan Oleh : Luhak Kepenuhan |
ASN Terlibat Politik Ditindak
ASN Terlibat Politik Ditindak
 
Selasa, 09 Januari 2018 - 10:05 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam acara penyambutan dan syukuran Firdaus-Rusli sebagai pasangan calon (paslon) Gubernur Riau (Gubri) menjadi perhatian khusus Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau. Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan mengatakan te­lah mendapatkan foto-foto keterlibatan ASN hari itu. Menurutnya, ASN tidak sepatutnya hadir dalam kegiatan bernuansa politis.

“Jadi begini, ASN tidak etis ikut dalam agenda politik seperti itu. Karena sama sudah diketahui bahwa Pak Fir (Firdaus, red) mendapat dukungan parpol untuk maju. Kemudian kedatangan beliau dari urusan politiknya di Jakarta disambut dan dihadiri ASN itu tidak etis,” kata Rusidi.

Soal apakah itu melanggar aturan pilkada, dia menyebutkan bahwa itu bukanlah pelanggaran. Karena sampai saat ini belum satupun kontestan Pilgubri ditetapkan KPU. Hanya saja lebih kepada profesionalisme ASN. Kejadian itu pun di­sebut Rusidi menjadi atensi pihaknya. Ke depan, Bawaslu akan mencoba mendiskusikan masalah ini. Kemudian mendalami siapa saja ASN yang terlibat saat itu.

“Di dalam aturan pilkada ini kan belum ada calon. Tapi ini secara profesionalisme dari ASN itu yang kami pertanyakan. Ya, kami diskusikan dulu ini. Di mana kejadiannya, apa kegiatannya kami belum tahu. Kami baru dikirim foto-foto ada ASN menyambut kehadiran Pak Fir,” ucapnya.

Menanggapi apa tindakan  yang diambil Bawaslu jika terbukti ASN melanggar aturan Rusidi menegaskan, pihaknya akan memberikan rekomendasi penindakan kepada instansi atau lembaga terkait. Seperti Kemenpan-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Inspektorat Jenderal Kemendagri. 

“Kaitannya dengan netralitas ASN pada pihak manapun, itu tetap menjadi prioritas kami. Kami akan rekomendasikan ke lembaga terkait,” tegasnya. 

Soal komentar Sekko Pekanbaru M Noer yang gamblang menyatakan mendukung, Rusidi meminta agar siapa saja yang memiliki bukti rekaman per­nyataan Sekko tersebut agar segera menyerahkan kepada pihaknya. Karena sebagai ASN, Rusidi menyebut tidak seharusnya Sekko berucap seperti itu. 

 “Kami akan tetap memantau terus dan tidak diam. Kami akan cari data kongkret,” ujarnya.

Tidak Ada Agenda Politik
Di sisi lain Sekko Pekanbaru M Noer menyebut, kedatangan pejabat serta ASN tidak ada agenda politik. Ia bersama jajaran hanya ingin mengucapkan rasa syukur bahwa atasan yang menjadi orangtua selama ini mendapat tiket untuk maju ke arena yang lebih tinggi. 

“Kami mau menyampaikan ke Pak Wali silaturahmi dan syukuran. Sampai saat ini pimpinan saya kan Pak Firdaus. Wajar kami sebagai anaknya ikut bersyukur. Atas perjuangan beliau dan hari ini (kemarin, red) membawa hasil perjuangan dari Jakarta,” sebutnya. 

Menurut M Noer adalah wajar pimpinan mendapat perahu untuk maju, para ASN tentu akan mendukung. 

“Namanya pimpinan mendapat sampan itu jelas didukung. Artinya dalam kegembiraan beliau dapat kesempatan dengan calon lain untuk pemilihan gubernur,” ucap M Noer.

Sekko bahkan menganggap kehadiran ASN dalam agenda syukuran Firdaus-Rusli bukanlah sebuah pelanggaran. Karena pertarungan kontestasi Pilgubri belum dimulai. Serta mempertegas bahwa peluit pertandingan belum ditiup. 

“Ini nggak ada pelanggaran. Kan peluit pertandingan belum ditiupkan. Ya, nggak ada,” ujarnya.

 Sementara itu pengamat politik Saiman Pakpahan menilai, agenda syukuran yang ditaja Firdaus-Rusli murni merupakan rangkaian politik. Bukan sebuah kegiatan tata negara yang melibatkan ASN. Kehadiran para ASN, khususnya para pejabat saat itu menurut Saiman bukan pada tempatnya. Karena ASN bukanlah abdi dalam atasan, tapi pelayan masyarakat yang tidak memiliki kewajiban melayani masyarakat.

“Apa hubungan ASN memberikan sambutan ataupun dukungan kepada calon yang pada saat ini merupakan pimpinan mereka? Ketika dia mendapat dukungan mereka datang. Harusnya ini tidak dimunculkan. Karena ini bukan konteks aparatur negara,” kata Saiman.

Hal itu menurut dia akan memberikan citra buruk untuk birokrasi politik. Apalagi para calon yang sudah bermunculan berasal dari elite pemerintahan. Seperti wali kota, bupati, gubernur bahkan pimpinan TNI di Riau. Ia berharap keikutsertaan ASN dalam acara syukuran Firdaus-Rusli menjadi alasan para bakal calon untuk menggunakan kewenangan yang dimilikinya. Sehingga membuat suasana perpolitikan menjadi tidak sehat. Bahkan rawan memunculkan perpecahan.

Danrem Sudah Diberhentikan 
Brigjen Edy Natar Nasution yang resmi berstatus calon wakil gubernur (cawagub) untuk mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau 2018 telah diberhentikan dari keanggotaan TNI. Pemberhentian pendamping calon gubernur Syamsuar yang terakhir menjabat komandan Komando Resort Militer 031 Wira Bima (Korem 031/WB), disampaikan Kepala Pe­nerangan Kodam Bukit Barisan Kolonel TNI Edi Hartono.  Hanya saja, Edi menyebutkan pimpinan Korem yang baru belum ada. 

“Pengganti beliau belum ada, tapi untuk pemberhentiannya sudah. Makanya beliau mendaftarkan diri,” ucap Edi melalui pesan elektronik, Senin (8/1).

Sementara Kepala Staf Korem (Kasrem) 031/Wirabima Kol Czi I Nyoman Parwata memaparkan, sesuai ketentuan dalam PKPU no 3 dan Surat Telegram Panglima TNI l 2016, anggota TNI yang ikut pilkada diwajibkan mengajukan pengunduran diri setelah ditetapkan sebagai calon.

 ’Yang digaris bawahi di sini adalah diwajibkan mengajukan pengunduran diri setelah ditetapkan sebagai calon, bukan saat pendaftaran. Namun, saat ini Danrem sudah mengajukan pengunduran diri untuk pensiun dini ditujukan kepada Pangdam 1/Bukit Barisan yang selanjutnya akan diteruskan secara berjenjang sesuai hirarki,’’ paparnya kepada Riau Pos, Senin (8/1).

Dalam pengajuan tersebut, Brigjen Edy mengajukan pengunduran diri Januari 2018. ‘’Padahal penetapan  calon sesuai agenda KPU dilaksanakan tanggal 12 Februari 2018. Jadi kesimpulannya beliau sudah menunjukkan keseriusan dan sudah me­laksanakan prosedur sesuai aturan yang ditetapkan oleh KPU dan ST Panglima TNI,’’ lanjutnya. 

Kasrem melanjutkan, hingga SK Presiden terbit yang menyatakan menerima pe­ngunduran diri Brigjen Edy, statusnya belum purnawirawan. ‘’Status beliau sampai sampai terbit SK Presiden belum purnawirawan,’’ katanya. 

Dengan aktivitas Brigjen Edy yang kini disibukkan dengan pencalonan dalam pilkada 2018, penunjukan penggantinya sebagai Danrem 031/Wirabima secara resmi masih menunggu keputusan Mabes TNI. ‘’Sampai saat ini belum ada pejabat sementara atau pelaksana tugas yang menggantikan. Kalau Danrem berhalangan berarti Kasrem (menggantikan melaksanakan tugas, red),’’ tutup Nyoman.(nda/fat/ali/ted/fiz)

Sumber : RIAUPOS.CO

BERITA TERKAIT

KOMENTAR ANDA