Luhakkepenuhan.com Pendidikan & Kebudayaan

Siswa Ditantang Bernalar

Diposkan Oleh : Luhak Kepenuhan |
Siswa Ditantang Bernalar
Siswa Ditantang Bernalar

 

Ujian akhir SD, SMP, dan SMA/SMK sederajat tahun ini menantang siswa untuk bernalar lebih luas. Sebagian soal berwujud esai atau uraian. Cara menjawab soal tak lagi terjebak pilihan ganda. Kebijakan ini mendobrak pola lama yang dinilai memasung kreativitas siswa.

JAKARTA, KOMPAS — Mulai tahun 2018, penyelenggaraan ujian se­kolah berstandar nasional diber­lakukan pada semua jenjang dari SD, SMP, dan SMA/SMK sedera­jat. Para siswa kelas akhir akan disuguhi soal kombinasi dari pe­merintah pusat dan guru di dae­rah masing-masing.

Sebagian soal berformat urai­an, tidak melulu pilihan ganda seperti yang berlaku selama ini.

Penyelenggaraan ujian seko­lah berstandar nasional (USBN) ini sebagai upaya memberdayakan guru dalam menjalankan sa­lah satu tugas, yakni mengevalu­asi siswa. Pemerintah pusat tetap memiliki peta terhadap kemam­puan guru membuat soal dan pencapaian kompetensi siswa se­cara nasional.

Menteri Pendidikan dan Ke­budayaan Muhadjir Effendy di Jakarta, Rabu (10/1), mengata­kan, penyelenggaraan USBN su­dah dikenalkan pada 2017 untuk tingkat SMP dan SMA/SMK sederajat. Mulai tahun ini, diber­lakukan pula pada tingkat SD.

Berarti, di tingkat SMP dan SMA/SMK sederajat, siswa kelas akhir menjalani ujian nasional (UN) yang soalnya sepenuhnya dibuat oleh pemerintah pusat. Selain itu, siswa SMA/SMK men­jalani USBN untuk semua mata pelajaran di luar UN. Pelaksana­an USBN diserahkan ke sekolah, bisa sebelum atau sesudah UN.

Di tingkat SD, siswa menjalani USBN untuk tiga mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Mate­matika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selain itu, ujian sekolah untuk mata pelajaran lainnya.

’’Lewat penyelenggaraan USBN, pemerintah ingin mem­berdayakan guru dalam pembu­atan soal dan evaluasi. Dengan demikian, guru dapat memasti­kan siswa mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan,” kata Muhadjir.

Menurut dia, penilaian siswa merupakan wewenang guru/sekolah. Dengan meningkatkan mutu USBN, memberi ruang yang besar pada otonomi guru dalam menilai siswa.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Totok Suprayitno mengatakan, se­lama ini, umumnya ujian yang dihadapi siswa berbentuk pilihan berganda Akibatnya, siswa cen­derung spekulatif dengan mene­bak-nebak jawaban yang benar.

”Di USBN, kami minta guru membuat soal esai atau uraian. Porsinya 10 persen dari keseluruhan soal. Pembiasaan menger­jakan ujian esai diharapkan ban­tu siswa terbiasa bernalar dan berargumentasi,” katanya.

Totok menyadari kondisi guru yang tergabung dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk tingkat SD serta Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk tingkat SMP/SMA/SMK beragam. Untuk itu, pemerintah pusat menyiap­kan kisi-kisi soal sebagai pan­duan bagi guru di daerah dalamsoal-soal USBN, sekaligus sebagai pemetaan terhadap kemampuan guru merakit soal yang bermutu. Sejak tahun lalu, para guru dilatih membuat soal-soal ujian yang bermutu. Kemampuan evaluasi guru dipetakan dan dilatih.

’’Selama ini, guru tidak terbia­sa untuk membuat soal-soal uji­an yang bermutu untuk mengukur capaian pendidikan. Hal ini karena soal-soal selalu datang da­ri pemerintah pusat. Kami harus memperbaiki kondisi ini dengan memberdayakan guru dalam mengevaluasi siswa,” ujar Totok

SD pun dapat soal esai

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad mengatakan, pelaksanaan USBN di ting­kat SD sebenarnya tak jauh ber­beda dari tahun sebelumnya.

Sejak 2008, siswa SD menja­lani ujian akhir yang soalnya di­buat pemerintah daerah dan pusat. Pada 2008-2013 dinamakan ujian akhir sekolah berstandar nasional, lalu diubah jadi ujian sekolah/madrasah. Mulai tahun 2018, namanya menjadi USBN.

Untuk pertama kalinya, siswa SD diperkenalkan dengan soal urai­an di USBN perdana ini.

Pada Februari 2018, para guru yang tergabung dalgm KKG dan MGMP di setiap kabupaten/kota membuat soal-soal USBN. Pe­nyusunan soal yang terstandar sudah diperkenalkan kepada gu­ru dalam pelatihan sejak tahun lalu.

Hamid mengatakan, anggaran USBN sudah dialokasikan dalam bantuan operasional sekolah (BOS). ’’Kami akan pastikan agar pencairan dana BOS tidak ter­lambat lagi supaya jangan meng­hambat penyelenggaraan USBN di sekolah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Bambang Suryadi mengatakan, sejak 2015, UN tidak lagi sebagai penentu kelulusan. Dengan de­mikian, USBN menjadi sangat strategis untuk menentukan ke­lulusan siswa, selain syarat lain­nya, seperti menuntaskan semua pembelajaran dan mendapat ni­lai minimal baik untuk pendi­dikan karakter.

’’USBN ini dinilai oleh satuan pendidikan (sekolah). Para guru harus memastikan siswa mengu­asai kompetensi sesuai jenjang,” kata Bambang.

Secara terpisah, pendiri Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Najelaa Shihab, mengatakan, pe­nyelenggaraan USBN harus jelas fungsinya, apakah sebagai alatukur atau untuk hal lain Selain itu, penggunaan data USBN un­tuk kepentingan siswa, guru, se­kolah, ataupun daerah bentuknya seperti apa.

’’USBN cenderung heboh ten­tang penyelenggaraannya Na­mun, tujuan kenapa kita harus melakukan USBN dan seberapa besar pemanfaatannya sering lu­put dari perhatian,” ujar Najelaa,yang juga pendiri Sekolah Cikal.

Menurut dia, perlu ada kajian mengenai evaluasi secara keselu­ruhan. Sebab, metode yang dipa­kai untuk setiap jenjang itu sama. Misalnya, ujian berstandar nasio­nal pada SD, SMP, dan SMA/ SMK. Padahal, dari tahap per­kembangan di setiap jenjang, for­mat itu tepat belum tentu tepat.(ELN)

 

SUMBER : KOMPAS, KAMIS 11 JANUARI 2018

BERITA TERKAIT

KOMENTAR ANDA