Luhakkepenuhan.com Olahraga & Kesehatan

BPJS Kesehatan Terapkan Close Payment System

Diposkan Oleh : Luhak Kepenuhan |
BPJS Kesehatan Terapkan Close Payment System
BPJS Kesehatan Terapkan Close Payment System
 
Selasa, 30 Januari 2018 - 15:01 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang didaftarkan badan usaha atau sektor pekerja penerima upah (PPU) kini bisa menikmati sistem pembayaran tertutup (close payment system) dari BPJS Kesehatan. Sistem pembayaran tertutup diterapkan mulai 1 Februari 2018.

Dengan sistem tersebut, data peserta terdaftar terkini (updated) diharapkan selalu sesuai dengan perubahan yang terjadi di masing-masing badan usaha atau perusahaan. Tidak hanya itu, pembayarannya juga sesuai dengan jumlah tagihan yang dikirimkan ke setiap badan usaha atau perusahaan.

Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso menjelaskan, close payment adalah sistem pembayaran iuran JKN-KIS yang mensyaratkan pembayaran iuran hanya dapat dilakukan sesuai jumlah tagihan yang ditagihkan oleh BPJS Kesehatan. Artinya, ba­dan usaha atau perusahaan ha­rus membayar besaran iu­ran sesuai jumlah yang ditagihkan.

”Kebijakan ini kami tetapkan dengan tujuan tak lain untuk kepentingan peserta. Terutama memastikan tidak ada kendala saat peserta membutuhkan pelayanan kesehatan. Misalnya kartu tidak aktif karena badan usaha membayar iuran tidak sesuai dengan yang ditagihkan. Pembayaran iuran tidak boleh kurang. Kalau lebih harus sesuai dengan kelipatannya,” kata Kemal.

Dari sistem tersebut, badan usaha atau perusahaan lebih mudah memprediksi biaya yang harus dikeluarkan untuk jaminan kesehatan pegawai/karyawannya. Saat ini, iuran JKN-KIS sektor pekerja penerima upah (PNS, Anggota TNI atau Polri, pejabat negara, serta pegawai pemerintah non-PNS dan pegawai swasta, red) dibayar pemberi kerja sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan sesuai ketentuan.

Masih menurut Kemal, perusahaan punya kewajiban membayar besaran iuran kepesertaan pegawai sebesar 4 persen. Sedangkan pegawai membayar 1 persen sisanya.

Agar berjalan sukses dan tidak terhalang hambatan pada 1 Februari 2018, saat ini BPJS Kesehatan terus melakukan sosialisasi dan rekonsiliasi data. Kemal juga mengimbau kepada badan usaha atau perusahaan yang belum melakukan rekonsiliasi data untuk segera melakukannya. Sebab, rekonsiliasi data penting untuk menghitung kekurangan atau kelebihan pembayaran iuran sebelum pelaksanaan close payment system.

”Kami juga mengimbau badan usaha menggunakan aplikasi New e-Dabu. Karena akan memudahkan dalam hal administrasi data peserta. Serta tidak perlu repot-repot mendatangi kantor BPJS Kesehatan,” jelas Kemal.(rs/gis/bay/jpg)

Sumber : RIAUPOS.CO

BERITA TERKAIT

KOMENTAR ANDA