Luhakkepenuhan.com Bumi Melayu

Berseteru, Utang Pilkada Diungkit

Diposkan Oleh : Luhak Kepenuhan |
Berseteru, Utang Pilkada Diungkit
Berseteru, Utang Pilkada Diungkit
 
Kamis, 01 Februari 2018 - 13:57 WIB

TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO)-Wakil Bupati (Wabup) Kuantan Singingi (Kuansing) H Halim biasanya begitu rapi, gagah, dan mudah senyum. Namun, Rabu (31/1), se­nyumnya tidak terlihat lepas. Sekitar pukul 11.00 WIB, dia bergegas menuju ruangannya di lantai dua Kantor Bupati Kuansing setelah inspeksi mendadak di sejumlah kantor OPD. Bersama ajudannya, Halim menyapa sejumlah awak media yang sudah standby menunggu dia menyampaikan eterangan pers seperti yang sudah direncanakan sejak sebelumnya.

Dengan napas yang masih sesak, Halim yang biasanya tenang dalam berbicara, kali ini sangat beda. Begitu duduk, dia langsung bicara keras. Raut wajahnya memerah. Suaranya lantang. Omongannya ceplas-ceplos. Ia sangat marah, kecewa, dan  kesal terhadap Bupati Kuansing Drs H Mursini MSi. Pasalnya sang bupati kerap mengacuhkannya dan tidak konsisten dengan komitmen yang disepakati bersama pada saat pencalonan Pilbup Kuansing 2015.

Salah satu komitmen yang tidak dipenuhi orang nomor satu di Kuansing itu, disebutkan Halim, soal pembayaran utang biaya pencalonan kepada pihak ketiga yang nilainya miliaran rupiah. Dan kini, Halim mengaku diburu utang. Sebab, dirinyalah yang menjadi penjamin pinjaman dengan komitmen utang tersebut dibayar jika Mursini-Halim duduk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kuansing.

Hampir dua tahun kepemimpinan Mursini-Halim berjalan, upaya membayar utang dari Mursini selaku bupati, sebutnya, tak juga ada kejelasan. Akibatnya, Halim saat ini harus mencarikan uang Rp100 juta lebih setiap bulannya untuk membayar bunga utang. Ia semakin kecewa. Dia pun siap mengundurkan diri sebagai wabup kalau Mursini bersedia membayar utang itu secara penuh.

“Kalau ada oknum atau pihak ketiga yang mau bayar utang, silakan. Tapi bayar penuh seluruh utang itu dan saya siap berhenti, siap mundur dari jabatan wabup. Karena dari teken pinjaman utang sampai sekarang, saya harus bayar bunga utang Rp100 juta setiap bulannya. Itu bayarnya pakai uang hasil kebun sawit, bukan duit Kuansing yang membayarnya,’’ ujar Halim dalam jumpa pers, kemarin.

Hal ini menurutnya perlu disampaikan agar masyarakat tahu, bahwa hampir seluruh dana kampanye itu ditalanginya sendiri. Termasuk pula dengan menjual kebun seluas 36 hektare. Sedangkan Mursini modalnya, kata Halim, hanya dari hasil penjualan kebun sawit seluas 8 hektare.  “Itu faktanya. Semua dana kampanye saya yang talangi,’’ jelasnya.

Halim secara gamblang menjelaskan munculnya utang itu. Dia bersama Wakil Bupati Kuansing sebelumnya Drs H Zulkifli MSi dan Mursini membuat kesepakatan untuk maju di Pilbup Kuansing. Dari kesepakatan mereka, Mursini sebagai calon bupati, dia sebagai wakil, sedangkan Zulkifli sebagai sekretaris daerah (sekda).

“Itu komitmen awal kami bertiga,’’ tegasnya.

Dalam perjalanannya, Halim mengungkapkan, pihaknya bertiga membicarakan biaya. Dirinya siap mengeluarkan dana sebagai komitmen bersama. Setelah berjalan, waktu bergulir, pihaknya kekurangan dana untuk menyiapkan partai sebagai perahu untuk berpacu. Disadarinya, banyak kendala yang dihadapi.

“Keuangan sudah terbatas, banyak yang melobi. Dalam merekrut partai, dana pun habis. Kami bertiga kembali bicara, bagaimana kalau mengambil dana lagi. Lalu, pinjam ke pihak ketiga dengan jaminannya saya. Kami pun sepakat buat pernyataan pinjaman utang. Dana itu untuk pengurusan partai dan pemenangan Mursini-Halim. Dana itu akan dibayar setelah berhasil dengan jaminan saya. Nah, sampai hari ini, tidak ada kejelasan dari Mursini untuk bayar utang ini. Sementara, Pak Zul tidak jadi dilantik sebagai sekda. Dan utang itu menjadi beban bagi Pak Zul dan saya. Dan sampai hari ini tidak ada pembicaraan untuk itu,’’ bebernya.

Komitmen awal, kata Halim, telah dikhianati. Utang itu kini harus dipikulnya. Komitmen lain pun juga demikian. Halim menuding Mursini telah mengkhianatinya. Dan dia sadar dengan jabatannya sebagai wakil. Namun komitmen yang telah dibuat bersama  hendaknya dilaksanakan.

“Dua kali pelantikan, saya tidak diajak berunding. Saya SMS, tak pernah dibalas. Saya telepon, tapi tak diangkat. Kalau dia berniat baik, tentu dia telepon balik, tapi ternyata tidak,’’ kesalnya lagi.

Sebagaimana diketahui, Mursini-Halim dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kuansing pada 1 Juni 2016 lalu. Sudah lebih dari satu setengah tahun perjalanan keduanya menakhodai Kuansing. Kini, mereka dirundung masalah komitmen yang tidak direalisasikan. Selain komitmen membayar utang kepada pihak ketiga, komitmen lain yang tidak ditepati Mursini adalah soal jabatan Sekda Kuansing. Jabatan Sekda Kuansing yang harusnya diamanatkan kepada Zulkifli, akhirnya gagal. Seterusnya, komitmen dalam penyusunan kabinet pemerintahan, Mursini dinilainya kerap ingkar.

“Pada saat kami berunding, Mursini bilang iya dan setuju dengan usulan wabup. Tapi di belakang saya, itu dilanggar. Jauh dari komitmen,’’ ungkap Wabup.

Halim sendiri enggan menyebut berapa total utang yang harus dibayar Mursini. Namun utang tersebut ditagih pihak ketiga sejak dilantik. Dan utang itu tertuang dalam surat pernyataan bersama antara Mursini, Halim dan Zulkifli.

Emosi Halim semakin meledak-ledak saat dirinya tidak tahu-menahu soal pelantikan pejabat eselon III dan IV dan kepala sekolah pada 27 Januari lalu. Padahal dirinya sudah sepakat menyusun rencana pelantikan itu bersama Mursini, dan Plt Sekda Muharlius. Namun diam-diam, apa yang diusulkannya batal. Lantas, muncul susunan yang lain tanpa persetujuan bersama. “Saya pun diteror orang dekat Mursini. Dia bilang sekarang ada Kuansing satu, dan Kuansing dua. Ini saya sampaikan ke Bupati, bahwa tak ada Kuansing satu dan Kuansing dua. Yang ada sekarang Mursini-Halim. Sekarang nyatanya mereka yang bikin kelompok. Mereka itulah yang saya nilai mengendalikan Mursini,’’ sebut Halim lagi.

Pada saat kampanye bersama, ujar Halim, setelah duduk, pihaknya komit untuk terus bersama mewujudkan Kuansing unggul, agamis dan sejahtera. Setelah dua tahun berjalan, disadarinya komitmen itu tak dilaksanakan.

“Memang, semuanya tergantung Bupati, bukan Wabup. Namun wabup mengusulkan, tapi tak pernah ditepati. Dari awal saya sudah menjumpai Bupati. Kalau mau bersama, silakan. Kalau mau Bupati sendiri, silakan. Mau berbagi komitmen silakan. Tapi sampai hari ini tidak tahu kejelasannya seperti apa maunya Mursini. Sekarang biar masyarakat tahu, bahwa saya tidak mendukung Mursini,’’ tegasnya.

Sebelum bertarung di Pilkada Kuansing 2015, pasangan Mursini-Halim tidak lepas dari peran Zulkifli. Karena diketahui, mantan Wabup Kuansing inilah yang “mengawinkan” mereka berdua sebagai pasangan calon sehingga dikenal dengan istilah MHZ (Mursini-Halim-Zulkifli).

“Pada waktu itu, kami berkumpul membahas masalah dana. Pak Halim waktu itu terus terang, ada dana Rp8 miliar lebih. Sedangkan Pak Mursini waktu itu mengaku akan menjual tanah. Jadi, berkomitmenlah kami bertiga. Saya habis sekitar Rp4,5 miliar seluruhnya,’’ ujar Zulkifli.

Jadi, hasil jual tanah Mursini itu diperoleh dana sekitar Rp1,5 miliar. Dari jumlah itu, satu miliar diserahkannya ke Halim. Sedangkan sisanya tetap dipegang Mursini. Dana yang jumlahnya hampir Rp13 miliar itu habis untuk mengurusi partai dan biaya selama 48 hari di Jakarta.

“Jadi, partai sudah dapat. Tapi duit tak ada lagi. Selanjutnya tentu perlu biaya untuk biaya kampanye, saksi dan sebagainya. Dan saat itu, kami perlu dana Rp12 miliar. Jadi, dipinjam kepada donatur. Kami sepakat bertiga untuk membayarnya sesuai dengan kontribusi masing-masing. Itu kesepakatan kami secara tertulis,’’ ungkapnya.

Uang pinjaman itu, lanjut Zulkifli, kalah atau menang tetap dibayar kepada pihak ketiga. Namun komitmennya, dibayar sesuai kontribusi. Dengan kesepakatan, jabatan Sekda Kuansing diberikan kepada Zulkifli, sebagaimana harapan dari konstituennya.

“Konstituen yang mendesak, saya harus diberi jabatan sekda. Makanya mereka baru mau memilih Mursini-Halim. Kalau tidak, tak akan mau mereka memilih Mursini-Halim sehingga saya rela menghabiskan dana sebesar Rp4,5 miliar,’’ jelasnya lagi.

Sesuai kontribusi, sebutnya, Halim telah menghabiskan dananya lebih dari Rp8 miliar. Sedangkan dirinya habiskan dana sekitar Rp4,5 miliar. Sementara Mursini, dananya habis hanya Rp1 miliar lebih.

“Kalau dihitung kontribusi, tentu utang yang Rp12 miliar itu utang Mursini lagi,’’ sebutnya.

Setelah menjadi bupati, Mursini tidak ada keinginan untuk membayarnya. Sementara dirinya gagal menjadi Sekda Kuansing. Sehingga pembayaran utang itu tertumpu kepada Halim.

“Sebenarnya saya dengan Pak Halim ingin mendudukkan persoalan ini, menyelesaikan persoalan ini secara baik, karena namanya utang tentu wajib dibayar, tapi Mursini mengelak. Kalau memang tak bisa bayar, itu kan bisa dicarikan jalan keluarnya. Kan bisa diangsur,’’ jelas Zulkifli.

Tapi komitmen itu yang tidak tepat. Kalau memang tak mampu bayar, disarankannya duduk lagi bersama.

“Sekarang Pak Halim yang harus menanggung. Sudah cukup sabar juga Pak Halim, sudah hampir dua tahun tak ada kepastian bayar utang ini,’’ jelasnya lagi.

Sementara itu Mursini yang dikonfirmasi terpisah menyampaikan, bahwa permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia berharap, persoalan tersebut tidak meluas di masyarakat Kuansing.

“Persoalan seperti itu (utang, red), bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Kalau soal pelantikan yang kemarin, Pak Halim sedang berada di luar kota, makanya Pak Sekda saya suruh melantik, karena pelantikan itu kebanyakan mengisi jabatan kosong,’’ jawab Mursini.

Kemudian, soal biaya utang pada waktu pencalonan yang disebut Halim, Mursini enggan berkomentar banyak. “Persoalan seperti itu bisa diselesaikan dengan cara baik-baik,” ujar  Mursini.

Begitu juga dengan pelantikan pejabat yang disebut Halim bahwa bupati tidak ada koordinasi dengan wabup sebelum pelantikan. Mursini menjelaskan, bahwa kapan waktu pelantikan tersebut adalah hak kepala daerah. Meskipun begitu, lanjut Mursini, memang bupati dan wapub tetap koordinasi.

“Pelantikan kemarin itu, Pak Halim sedang ada acara di luar kota, makanya Pak Sekda saya suruh melantik. Karena pelantikan itu kebanyakan mengisi jabatan yang masih kosong,” terang Mursini.(jps/cr6/ted)
 

Sumber : RIAUPOS.CO

BERITA TERKAIT

KOMENTAR ANDA