SEMPAT JADI POLEMIK Ternyata, Begini Prinsip Zakat 2,5 Persen Gaji PNS Menurut Menteri Agama

Diposkan Oleh : Luhak Kepenuhan |
SEMPAT JADI POLEMIK Ternyata, Begini Prinsip Zakat 2,5 Persen Gaji PNS Menurut Menteri Agama
SEMPAT JADI POLEMIK Ternyata, Begini Prinsip Zakat 2,5 Persen Gaji PNS Menurut Menteri Agama
 
Rabu, 07 Februari 2018 - 21:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Zakat 2,5 persen dari gaji yang diwacanakan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) akhirnya ditanggapi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Menurut Lukman, PNS tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat tersebut. Yang terjadi, kata dia, pemerintah memfasilitasi para aparatur sipil negara (ASN) alias PNS untuk menunaikan zakat sebagai bagian dari ajaran agamanya.

"Tidak ada terma kewajiban dalam rencana penerbitan regulasi tentang optimalisasi penghimpunan zakat ASN muslim," ujarnya di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Dia menerangkan, yang perlu digarisbawahi, tidak ada kata kewajiban. Sebab, zakat adalah kewajiban umat muslim. Lukman menyebut, walau umat Islam adalah mayoritas penduduk, Indonesia bukan negara Islam dan juga bukan negara sekuler.

Indonesia, imbuhnya, sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang agamis dan pemerintahnya ikut memfasilitasi pelayanan kebutuhan pengamalan ajaran agama. Pelaksanaan ibadah haji, misalnya, negara ikut memfasilitasi.

Sementara, dalam hal puasa, negara juga memfasilitasi warganya untuk tahu kapan memulai dan mengakhirinya. Itulah kenapa ada sidang isbat.

“Demikian halnya dengan zakat. Yang mewajibkan adalah agama. Pemerintah memfasilitasi umat muslim untuk berzakat. Dalam konteks ini, negara ingin memfasilitasi ASN Muslim untuk menunaikan kewajibannya,” jelasnya.

Diterangkannya, ada dua prinsip dasar dari rancangan regulasi itu. Pertama, fasilitasi negara sehingga tidak ada kewajiban, apalagi paksaan. Bagi ASN muslim yang keberatan gajinya disisipkan sebagai zakat, bisa menyatakan keberatannya.

Sebagaimana ASN yang akan disisipkan penghasilannya sebagai zakat, juga harus menyatakan kesediaannya.

“Jadi, ada akad. Tidak serta merta pemerintah memotong atau menghimpun zakatnya,” sebutnya.

Sementara, prinsip kedua, kebijakan itu hanya berlaku bagi ASN muslim. Pasalnya, pemerintah perlu memfasilitasi ASN muslim untuk menunaikan kewajibannya. Kewajiban itu tentunya bagi ASN muslim yang pendapatannya sudah mencapai nishab, yakni batas minimal penghasilan yang wajib dibayarkan zakatnya.

“Mereka yang penghasilannya tidak sampai nishab, tidak wajib berzakat. Jadi ada batas minimal penghasilan yang menjadi tolak ukur. Artinya ini juga tidak berlaku bagi seluruh ASN muslim,” terangnya.

Dana zakat itu secara operasional nantinya akan dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh ormas Islam dan kalangan profesional lainnya. Potensinya sekitar Rp10 triliun.

Nantinya, zakat yang dihimpun akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, baik untuk pendidikan, pesantren, madrasah, sekolah, beasiswa, rumah sakit, ekonomi umat, termasuk untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah bencana.

“BAZNAS dan LAZ setiap tahun diaudit akuntan publik. Melalui aturan ini, kami ingin menambahkan agar secara periodik mereka juga harus menyampaikan ke publik tentang progres penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Ini juga terkait trust atau kepercayaan,” paparnya.

Menag menambahkan, fasilitasi zakat sebenarnya bukan hal baru. Itu karena Indonesia sudah memiliki UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dari UU itu, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU 23 tahun 2014.

Selanjutnya, ada Instruksi Presiden No 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Kemudian, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

“Jadi, apa yang sedang kami persiapkan bukan barang baru. Ini upaya untuk lebih mengaktualisasikan potensi besar dana zakat ASN muslim,” tegasnya.

Di samping itu, dijelaskannya bahwa rancangan peraturan tersebut masih dalam tahap pembahasan di internal Kementerian Agama, belum melibatkan instansi lain. (esy)

 
Sumber : RIAUPOS.CO

BERITA TERKAIT

KOMENTAR ANDA