Luhakkepenuhan.com Pilkada Serentak

PPATK Bantu Monitor Peserta Pilkada Serentak KPK Sudah Kantongi Nama-Nama

Diposkan Oleh : Luhak Kepenuhan |
PPATK Bantu Monitor Peserta Pilkada Serentak KPK Sudah Kantongi Nama-Nama
PPATK Bantu Monitor Peserta Pilkada Serentak KPK Sudah Kantongi Nama-Nama
 
Rabu, 07 Maret 2018 - 14:00 WIB

(RIAUPOS.CO) - Sebagian peserta pilkada serentak harus menelan pil pahit. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) memberikan warning bahwa masih ada peserta pilkada alias calon kepala daerah yang potensial menjadi tersangka kasus korupsi. Komisi antirasuah itu juga sedang mempertimbangkan pengumuman tersangka sebelum atau sesudah pencoblosan dilakukan. Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, memang ada beberapa peserta yang mengikuti pilkada serentak tahun ini terindikasi sangat kuat untuk menjadi tersangka kasus korupsi. 

"Mereka diduga melakukan korupsi di waktu-waktu yang lalu," terangnya ditemui dalam Rakernis Bareskrim Polri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Selasa (6/3).

Namun, Agus mengaku tidak bisa menyebut satu per satu nama calon kepala daerah itu. Yang pasti, ada beberapa orang yang potensial ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Saat ditanya berapa persentasenya, dia menyebut 90 persen. 

”Tapi, bukan 90 persen dari semua peserta. Hanya 90 persen (pasti tersangka) dari beberapa peserta,” beber mantan kepala LKPP itu. 

Calon kepala daerah yang berpotensi menjadi tersangka itu di antaranya petahana atau pemenang pilkada sebelumnya. Serta ada pula birokrat yang telah berhenti dari jabatannya. 

”Namun, sekarang maju untuk pilkada yang tingkatannya lebih tinggi,” papar Agus. 

Dia menjelaskan, monitoring sementara ini peserta pilkada yang potensial tersangka tersebar di sejumlah daerah. Seperti Jawa dan Sumatera.  

”Banyak daerah, maaf tidak bisa disebutkan satu per satu,” jelasnya. 

Saat ini KPK masih mempertimbangkan kapan akan diumumkan tersangka untuk para peserta pilkada tersebut, apakah sebelum pilkada atau setelahnya. Namun, kalau bisa tentu akan diumumkan sebelum pilkada serentak. 

”Kalau diduga terlibat korupsi, tentu masyarakat bisa mengerti untuk memilih yang lebih baik. Juga agar tidak perlu kecewa dengan pilihannya,” tutur Agus. 

Pria berkaca mata itu pun menyampaikan, pihaknya tidak bisa mengumumkan calon kepala daerah yang bakal menjadi tersangka secepatnya lantaran masih harus melalui sejumlah proses. 

”Saya belum dapat izin dari empat pimpinan KPK lain,” imbuhnya. 

Sebab, sambung dia, keputusan meningkatkan status hukum seseorang selalu diambil bersama oleh lima pimpinan KPK.  ”Nanti kesepakatan bersama. Apakah diumumkan sebelum atau sesudah pilkada,” imbuhnya.

Saat ditanya soal penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah yang akan dilakukan KPK, Agus belum bisa menjelaskan secara detail. Apakah akan dilakukan bersamaan atau satu per satu. Malahan dia menyampaikan, bisa saja penetapannya melalui proses OTT. 

”Melalui OTT itu salah satu cara ya,” kata dia.  

Tentu saja Agus tidak sembarangan bicara. Dia berani buka suara soal calon kepala daerah yang bakal dijadikan tersangka lantaran sudah memiliki dasar kuat. Termasuk di antaranya informasi dari PPATK. Agus mengakui PPATK juga dilibatkan dalam memonitor tindak-tanduk calon kepala daerah. 

”Sekiranya ada transfer–transfer besar yang terkait dengan orang-orang yang running menjadi calon kepala daerah mau pun pendukung-pendukungnya,” tegasnya. 


Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin membenarkan hal itu. Dia mengakui, instansinya membantu KPK dalam mengawasi gerak-gerik calon kepala daerah. Pekerjaan itu dilaksanakan oleh instansinya bersama Bawaslu. Mereka membentuk tim agar pengawas lebih optimal. Namun demikian, Badaruddin tidak bisa mengungkap secara detail bentuk pengawasan yang dilakukan. Yang pasti, kata dia, pihaknya tidak akan sembarangan me­nuduh. 

”Atau menarget-nargetkan. Itu kan nggak baik,” ujarnya.

Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan, untuk Polri sudah ada instruksi agar jajaran menunda proses hukum kepada paslon yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

”Kenapa, ya karena untuk menghormati proses demokrasi,” terangnya.

Apalagi, peserta yang telah ditetapkan sebagai perserta KPU ini bukan hanya mewakili perseorangan. Namun, juga para pendukungnya dan partainya.  

”Kalau diproses justru Polri nanti dianggap bermain politik,” tuturnya.
Perlu dipahami bahwa demokrasi dengan pilkada langsung itu berdampak pada keper­luan-keperluan biaya yang tinggi. Polri memiliki caranya untuk menekan biaya-biaya tinggi yang berdampak negatif, yakni Satgas Money Politic. 

”OTT-nya ke penyelenggara pemilu dan peserta pilkada. Sehingga, demokrasi yang sehat bisa terbentuk dengan penegakan hukum,” ujarnya.(idr/syn/ted)


sumber : RIAUPOS.CO

BERITA TERKAIT

KOMENTAR ANDA