Luhakkepenuhan.com Bumi Melayu

PMD Riau Minta Pendamping Desa Terlibat Politik untuk Mundur

Diposkan Oleh : Luhak Kepenuhan |
PMD Riau Minta Pendamping Desa Terlibat Politik untuk Mundur
PMD Riau Minta Pendamping Desa Terlibat Politik untuk Mundur

Rabu, 7 Maret 2018 18:07
Kepala Dinas PMD ingatkan kepada ratusan tenaga pendamping desa untuk tidak terlibat politik. Mereka diminta tetap fokus dengan tugasnya atau mengundurkandiri.

Riauterkini - PEKANBARU - Dari 875 Pendamping Desa (PD) di Riau, diantaranya ada terindikasi terlibat dalam memenangkan salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) yang akan dihelat pada Juni mendatang. 

Demikian ditegaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Riau Syarifuddin AR, usai memimpin rapat bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru, Bidang Program, Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di kantornya. 

"Ada beberapa indikasi adanya keterlibatan para pendamping desa dalam usaha memenangkan salah satu pasangan. Kita ingatkan agar tetap fokus dengan tugas pendampingan, jangan terlibat politik," kata Syarifuddin yang juga selaku pembina tenaga pendamping desa, Rabu (7/3/18). 

Mantan Kepala Dinas Sosial Riau ini mengingatkan, ada kontrak kerja yang telah mengikat setiap tenaga pendamping desa yang ditempatkan di daerah. Kemudian ada juga fakta integritas yang telah ditandatangani secara tertulis. 

Dimana, setiap pendamping desa dilarang atau terlibat dalam Partai Politik (Parpol). Baik hanya sebagai kader, pengurus bahkan hanya sebatas berorganisasi yang berafiliasi dengan Parpol. Kemudian pendamping desa juga dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon kepala negara/daerah, legislatif dan desa. 

Hal ini sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Kementerian Desa, dengan nomor nomor 727/DPPMD.6/X/1/2016. Karena itu diharapkan, setiap pendamping desa agar tetap menjaga netralitasnya, sebagai tenaga profesional. 

"Saya kira dalam perjanjian kontrak kerja itu sudah sangat jelas. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam kontrak kerja, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara pendata atau dilaporkan secara pidana, bagi yang melanggar. Dalam fakta integritas yang dibuat juga ada penegasan ini," papar Syarifuddin. 

Lebih lanjut, Syarifudin juga mengaku akan melakukan roadshow untuk mengamati secara langsung kepada tenaga pendamping desa yang disebut-sebut terindikasi dalam memenangkan salah satu pasangan calon tersebut. 

"Saya selaku pembina tenaga pendamping desa akan road show nanti. Terus kita juga akan segera berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kita tidak ingin nantinya pemerintahan diseret-seret dalam politik. Saya tak membela siapa pun, tapi ada aturan yang mengikat kita," ujar Syarifudin lagi.***(mok)

 

Sumber :  Riauterkini

BERITA TERKAIT

KOMENTAR ANDA