Luhakkepenuhan.com Hukum & Kriminal

Suparman Ajukan PK

Diposkan Oleh : Luhak Kepenuhan |
Suparman Ajukan PK
Suparman Ajukan PK
 
Rabu, 21 Maret 2018 - 11:23 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Mantan Bupati Rokan Hulu (Rohul) menilai hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung (MA) kepada dirinya, keliru. Tak puas dengan itu, terpidana kasus suap pengesahan RAPBD Riau 2014 dan 2015 ini, mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK).

Dalam kasus tersebut, Suparman tidak sendirian. Dia bersama mantan Ketua DPRD Riau Johar Firdaus yang juga dinyatakan bersalah dan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

Kepada mereka, telah dijatuhkan vonis masing-masing selama 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan. Putusan MA itu memperbaiki putusan lembaga peradilan tingkat pertama yang sebelumnya membebaskan Suparman, dan Johar Firdaus dihukum 5,5 tahun penjara.

Atas putusan MA itulah Suparman kemudian mengajukan PK. Sidang perdana digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Selasa (20/3) siang. Adapun agendanya adalah pembacaan memori PK oleh Suparman melalui tim penasihat hukumnya.

“Tadi (kemarin, red), pembacaan memori PK. Jaksa KPK hadir, majelis hakim langsung Ketua PN Pekanbaru Arifin),” ungkap Evanora selaku Kuasa Hukum Suparman, Selasa siang.
Dalam memori PK yang diajukan, Evanora menyebut pihaknya tidak mengajukan bukti baru atau novum. Menurut Eva, pengajuan PK tersebut dikarenakan adanya kekhilafan atau kekeliruan terhadap putusan kasasi. 

“Putusan MA tidak mempertimbangkan putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Itu namanya judex juris,” terang Eva.

Usai pembacaan memori PK tersebut, sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan jawaban dari Jaksa KPK. “Nanti bermusyawarah hakimnya. Kemudian apakah ini layak diajukan ke MA atau tidak. Jadi sifatnya hanya rekomendasi saja. Pemeriksaannya di MA,” sebut Evanora.

Sebagaimana diketahui, kasus ini bermula ketika Suparman menjabat sebagai anggota DPRD Riau periode 2009-2014. Gara-gara kasus ini, ia ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Suparman sempat bernapas lega ketika divonis bebas oleh majelis hakim tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dia menghirup udara bebas dan kemudian memimpin roda pemerintahan di Kabupaten Rokan Hulu.

Namun, itu tidak berlangsung lama. Hanya sekitar delapan bulan Suparman menikmati empuknya kursi bupati. Itu lantaran upaya hukum kasasi yang diajukan jaksa KPK dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) dan putusannya keluar awal November 2017.

MA memvonis Suparman bersalah dan menghukumnnya dengan hukuman penjara selama 6 tahun serta denda Rp200 juta. Tak cuma itu, MA memerintahkan hak politik Suparman dicabut selama lima tahun terhitung pidana pokok dilaksanakan.

Putusan MA diambil majelis kasasi dipimpin Hakim Agung MS Lumme, dengan anggota Hakim Agung Krisna Harahap dan Hakim Agung Artidjo Alkostar. Seiring dengan keluarnya putusan kasasi itu, MA memerintahkan agar Suparman segera ditahan dan menjalani hukuman

Dia menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Masa hukumannya itu mulai berjalan sejak Rabu (6/12/2017) lalu.(dal)

 

Sumber : RIAUPOS.CO

TIDAK ADA BERITA.
Tidak ditemukan Artikel Setelahnya.

BERITA TERKAIT

KOMENTAR ANDA