TANGGAPI PERMINTAAN MENTERI LHK Kata DPR, Harga Pertalite Diatur, Premium Tak Perlu Dihilangkan, Alasannya..

Diposkan Oleh : Luhak Kepenuhan |
TANGGAPI PERMINTAAN MENTERI LHK Kata DPR, Harga Pertalite Diatur, Premium Tak Perlu Dihilangkan, Alasannya..
TANGGAPI PERMINTAAN MENTERI LHK Kata DPR, Harga Pertalite Diatur, Premium Tak Perlu Dihilangkan, Alasannya..

 

Rabu, 28 Maret 2018 - 17:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya beberapa waktu lalu meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar penggunaan BBM standar Euro-4 ditindaklanjuti lebih serius.

Indonesia sendiri sejauh ini masih menggunakan BBM standar Euro-2, seperti Premium, Pertalite, dan Pertamax. Sementara, Pertamax Turbo menjadi BBM yang memenuhi standar Euro-4.

Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha, seluruh jenis BBM standar Euro-2 boleh dihilangkan, kecuali Premium. Sebab, masih banyak masyarakat yang bergantung pada BBM dengan RON 88 itu.

"Positifnya karena itu komitmen implementasi dari komitmen Paris yang sudah disepakati dari 2016. Nah, hanya ada catatan, kita minta Premium tetap ada," katanya kepada JawaPos.com di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Jika tidak bisa, dia meminta agar pemerintah membuat aturan yang mengatur soal harga BBM jenis Pertalite. BBM dengan RON 90 itu saat ini harganya tidak diatur oleh pemerintah. Harga jual yang diberlakukan mengikuti fluktuasi nilai pasar.

"Kalau Premium rencana pemerintah tidak ada, itu pertalitenya harganya harus diatur. Karena kami tidak boleh dua atau tiga bahan bakar semua di market price kan. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kemarin Pertalite market price, Pertamax market price, itu maskudnya dia sesuai dengan kenaikan harga minyak tetapi margin-nya diatur," urainya.

Apabila harga Pertalite diatur oleh pemerintah, BBM itu harus dievaluasi setiap tiga bulan layaknya Premium saat ini. Dengan begitu, substitusi dari BBM jenis Premium bisa lebih mudah diteima oleh masyarakat.

"Nah Premium tidak boleh dilepas di pasar. Makanya persetujuan dengan Komisi VII bahwa dilakukan evaluasi setiap tiga bulanan supaya harga tidak berfluktuasi. Kalau sekarang Premium dihilangkan, yang memang dalam Paris Agreement itu BBM yang harus dihilangkan karena merusak lingkungan. Nah, kami minta supaya Pertalite yang octane number-nya lebih tinggi diatur tiga bulanan sebagai pengganti Premium," tutupnya. (ce1/hap)

 

Sumber : RIAUPOS.CO

BERITA TERKAIT

KOMENTAR ANDA