Luhakkepenuhan.com Bumi Melayu

Horee! ! Pajak Pertalite Sah 5 Persen, Masyarakat Segera Beli Pertalite dengan Harga Baru

Diposkan Oleh : Luhak Kepenuhan |
Horee! ! Pajak Pertalite Sah 5 Persen, Masyarakat Segera Beli Pertalite dengan Harga Baru
Horee! ! Pajak Pertalite Sah 5 Persen, Masyarakat Segera Beli Pertalite dengan Harga Baru

 Kamis, 29 Maret 2018 13:58

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Paripurna pengesahan revisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2015 tentang pajak daerah untuk penurunan harga pajak pertalite akhirnya terlaksana, melalui sidang paripurna di DPRD Riau, Kamis (39/3/2018).

Dengan tuntasnya revisi Perda tersebut, selanjutnya pihak Pemerintah Provinsi Riau diminta untuk segera menyiapkan peraturan teknis terkait pajak baru tersebut.


 "Pansus juga sekaligus meminta Pemerintah Provinsi Riau melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan menyiapkan peraturan teknis pajak baru pertalite tersebut," kata juru bicara Pansus revisi Perda pajak daerah, Soniwati.

 

Selain itu, pihak Pansus juga meminta agar pihak Pertamina memenuhi standarisasi kuota BBM di Provinsi Riau, sehingga setelah pajak diturunkan nantinya tidak ada lagi persoalan kuota kurang dari pihak Pertamina.

"Kami juga meminta kepada pemerintah daerah, agar lebih aktif dalam mencari potensi pendapatan lainnya, sehingga pendapatan pajak dari sektor lainnya dapat ditingkatkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus revisi pajak daerah, Aherson mengatakan, kira-kira seminggu lamanya setelah proses paripurna ini dilaksanakan baru masyarakat akan bisa membeli pertalite dengan harga baru.


 Dijelaskan Aherson, saat pembahasan finalisasi Pansus, ada dua opsi kalimat yang akan digunakan untuk mengubah kata dalam pasal pajak daerah tentang harga BBM, khususnya pertalite tersebut, yakni maksimal 5 persen, dan ditetapkan 5 persen.


 Dalam rapat finalisasi tersebut menurutnya disepakati kata yang digunakan adalah, ditetapkan 5 persen. Dengan demikian, realisasi perubahan tersebut bisa dilaksanakan langsung karena sudah ditetapkan dalam revisi Perda tersebut.


"Kalau misalnya dibuat dengan kata maksimal, maka prosesnya akan lama, karena butuh Pergub lagi, dan harus ada penghitungan secara teknis, yang dituangkan dalam Pergub tersebut, dan juga proses lainnya yang harus dijalankan. Kalau pakai kata ditetapkan, maka itu langsung mengikat tidak perlu ada Pergub lagi, dan langsung bisa direalisasikan, tinggal koordinasi dengan pihak Pertamina," jelasnya.

 

Setelah paripurna dilaksanakan, maka selanjutnya menurut Aherson pihak Pemprov akan menyurati pihak Pertamina terkait penyamaan harga pajak yang baru.

"Selanjutnya masyarakat bisa membeli dengan harga Rp 7.750 nantinya," ujar politisi Demokrat Riau ini. (adv)

Pertalite di Riau Paling Mahal

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) kembali mengerek harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis pertalite sebesar Rp 200 per liter. Kenaikan BBM beroktan 90 itu berlaku mulai Sabtu (24/3/2018) lalu.

Dengan kenaikan ini, setidaknya Pertamina sudah menyesuaikan harga Pertalite sebanyak dua kali dalam kurun waktu 3 bulan. Akan tetapi, besaran kenaikan Pertalite ini berbeda-beda tiap daerah, ada yang Rp 150 per liter dan Rp 200 per liter

Sebelumnya, pada 20 Januari lalu, perseroan telah menaikkan harga Pertalite sebesar Rp100 per liter. Artinya, kenaikan pertalite sejak awal tahun telah mencapai Rp 300 per liter.

Mengutip situs resmi perseroan, Sabtu (24/3), kenaikan harga pertalite terjadi merata di seluruh wilayah pemasaran di Indonesia.

Setidaknya ada dua daerah yang menjual harga Pertalite paling mahal, yakni di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yakni sebesar Rp 8.150 per liter.

Selain itu, ada juga harga Pertalite dibanderol Rp 8.000 per liter, yakni di Jambi, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.


 Sedangkan untuk harga Pertalite sebesar Rp 7.600 per liter ada di daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT.

 

 Sumber : TRIBUNPEKANBARU.COM, 


 

BERITA TERKAIT

KOMENTAR ANDA