Luhakkepenuhan.com Adat Limo Luhak

Inilah Aturan Tentang Pengusulan dan Pengangkatan Wagub, Wabup, dan Wakil Walikota.

Diposkan Oleh : Luhak Kepenuhan |
Inilah Aturan Tentang Pengusulan dan Pengangkatan Wagub, Wabup, dan Wakil Walikota.
Inilah Aturan Tentang Pengusulan dan Pengangkatan Wagub, Wabup, dan Wakil Walikota.

01 April 2018

PASIRPENGARAIAN- Pembicaraan terkait siapa Calon Wakil Bupati Rokan Hulu pendamping Bupati Sukiman kian menghangat. Pasalnya, sesuai PP non 102 Tahun 2014 mengamanahkan, pengusulan jabatan Wakil bupati paling lambat dilakukan satu bulan pasca Bupati dilantik.                             

Namun, meski bupati rohul Sukiman sudah dilantik sejak Tanggal 14 Februari 2018 lalu, sampai saat ini belum ada tanda-tanda  Jabatan Wakil Bupati Rohul tersebut akan segera terisi

Seperti yang dikutip dari Situs Resmi Sekretariat Kabinet WWW.setkab.go.id. aturan tentang pengusulan dan pengangtakan Wakil Gubernur (Wagub), Wakil Bupati (Wabup) dan Wakil Walikota sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota.

PP Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dikeluarkan atas pertimbangan melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (5) dan 176 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Disebutkan dalam PP tersebut, Pengisian Wagub, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota.  bunyi Pasal 3 Ayat (1) PP tersebut disebutkan, masa jabatan Wagub, Wakil Bupati/Wakil Walikota berakhir bersamaan dengan masa jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

jika Sukiman dilantik menjadi bupati sisa masa akhir jabatan pada tanggal 14 februari 2018 lalu, artinya proses pengisian jabatan Wakil Bupati Rohul tersebut sudah molor selama satu bulan.

selain itu Dalam PP tersebut pengusulan Calon Wakil Bupati juga dipengaruhi kriteria jumlah penduduk.

  1. untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 jiwa tidak memiliki Wakil Bupati/Wakil Walikota.

  2. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 100 ribu – 250 ribu jiwa memiliki 1 (satu) Wakil Bupati/Wakil Walikota.

  3. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk di atas 250 jiwa dapat memiliki 2 (dua) Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Berdasarkan PP tersebut, Artinya dalam Proses Pemilihan Wabup Rohul ini , jumlah Calon yang diusulkan Partai Pengusung Maksimal 2 orang calon Wakil Bupati  dikarenakan Jumlah Penduduk Rohul saat ini mencapai 500 ribu jiwa.

Tak hanya berasal dari Partai Pengusung, dalam PP tersebut juga disebutkan, bahwa Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau nonPegawai Negeri Sipil juga berpeluang mengisi jabatan wakil bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk calon PNS, menurut PP ini, golongan kepangkatan paling rendah IV/c dan pernah menduduku jabatan eselon IIa untuk calon Wagub, dan IV/b dan pernah menduduki jabatan eselon IIb untuk calon Wakil Bupati/calon Wakil Walikota.

“Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon Wakil Gubernur, dan 25 tahun untuk calon Wakil Bupati/Wakil Walikota,” bunyi Pasal 4 Ayat (1f) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2014 itu.

Tata Cara Pengusulan

Menurut PP ini, untuk calon wakil Bupati diusulkan oleh Bupati kepada Mendagri melalui Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah pelantikan Bupati/Walikota.

Selain itu sesuai  bunyi Pasal 5 ayat (4) PP tersebut. bagi Gubernur, Bupati dan Walikota yang tidak mengusulkan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Mendagri untuk Gubernur, dan teguran tertulis Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan Walikota

Dalam hal Wakil Gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Gubernur mengusulkan calon Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Mendagri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah pengesahan pemberhentian Wakil Gubernur.

Hal yang sama berlaku bagi Wakil Bupati dan Wakil Walikota yang berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun usulannya disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur.

Setelah dilakukan verifikasi paling lama 4 (empat) hari kerja, Mendagri akan menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur yang memenuhi persyaratan kepada Presiden. Sementara untuk Wakil Bupati dan Wakil Walikota, usulan disampaikan Gubernur kepada Mendagri.

“Pengangkatan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pengangkatan Wakil Bupati dan Wakil Walikota ditetapkan dengan Keputusan Mendagri,” bunyi Pasal 9 Ayat (1,2) PP No. 102/2014 itu.

Selanjutnya, Wakil Gubernur dilantik oleh Gubernur atau Mendagri paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya Keputusan Presiden. Sementara Wakil Bupati dilantik oleh Bupati dan Wakil Walikota dilantik oleh Walikota paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya Keputusan Mendagri.(Ar/Setkab.go.id

Sumber : Rokanhulu,com

BERITA TERKAIT

KOMENTAR ANDA