Terkait Isu Revisi UU No. 22 Tahun 2009, Dekan Fakultas Hukum UPP Zulkifli SH MH : Tak Perlu di Revisi Karena Masih Relevan Untuk Dijalankan

Diposkan Oleh : Luhak Kepenuhan |
Terkait Isu Revisi UU No. 22 Tahun 2009, Dekan Fakultas Hukum UPP Zulkifli SH MH : Tak Perlu di Revisi Karena Masih Relevan Untuk Dijalankan
Terkait Isu Revisi UU No. 22 Tahun 2009, Dekan Fakultas Hukum UPP Zulkifli SH MH : Tak Perlu di Revisi Karena Masih Relevan Untuk Dijalankan
12 April 2018
Pasir Pengaraian (Rokanhulu.com) - Isu revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menuai beberapa tanggapan dari berbagai elemen masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah.
 
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian Zulkifli Mansur, SH MH, yang ditemui di ruang kerjanya ikut angkat suara tentang isu yang sedang berkembang saat ini.
 
Menurutnya, terkait angkutan umum online/daring yang berdasarkan pendapat sebagian orang belum terakomodir dalam UU nomor 22 tahun 2009. Alumni Magister Hukum Universitas Indonesia (UI) ini menjelaskan, bahwa transportasi online ini bukanlah bentuk model angkutan umum yang baru, karena pada prinsipnya sama dengan angkutan umum cara sewa lainnya.
 
Perbedaan hanya pada pola pemesanannya saja dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menggunakan aplikasi online dan berharap angkutan online ini untuk menjadi plat kuning dan tergabung pada badan usaha maupun koperasi, sehingga Peraturan Menteri (PM) 108 / 2017 sudah tepat dan tidak perlu merevisi UU nomor 22 tahun 2009.
 
Dirinya menerangkan,  terkait kendaraan roda dua sebagai kendaraan umum, sebaiknya diakomodir melalui Perda sebagai local wisdom, karena apabila dinaikkan dalam perubahan UU nomor 22 / 2009 akan membawa dampak secara nasional.
 
Selain itu kendaraan ojek daring hanya ada dibeberapa daerah tertentu saja sehingga tidak perlu diatur dalam UU nomor 22 / 2009, dan apabila kendaraan roda dua akan dijadikan kendaraan umum berplat kuning, maka pelaksanaannya bisa mengacu pada penerapan perizinan plat kuning untuk becak motor seperti di Kota Medan Sumatera Utara. 
 
"Ditempat kita kan gak ada taxi daring dan ojeknya, Sehingga,   rencana revisi  UU  tersebut belum mendesak untuk dilakukan, jika hanya beberapa persoalan teknis bukan substansi yang belum diatur di dalamnya," katanya, Kamis (12/4/2018). 
 
Lebih lanjut dijelaskanya, melihat   perkembangan kekinian maraknya sepeda motor sebagai angkutan umum dengan aplikasi  online atau daring ini, selain melihat tujuan UU tersebut menekankan pada aspek keselamatan juga dapat ditinjau dari regulasi penyedia jasa Aplikasi onlinenya,  yang memfasilitasi keberadaan sepeda motor atau angkutan pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum.
 
"Sementara meninjau kelemahan yang lain pada UU tersebut  sebaiknya dapat diatur dengan regulasi dibawah UU yang sifatnya lebih teknis," imbuhnya. 
 
Menurut Zulkifli, apabila ada ojek daring beroperasi di daerahnya yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat, maka sebaiknya Pemerintah Daerah dapat mengakomodir dengan Perda yang mencakup wilayah operasi serta tarifnya tanpa perlu merevisi UU 22 / 2009 yang masih relevan saat ini dalam pelaksanaannya.
 
"Intinya UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan ini masih sangat relevan dan justru harus lebih konsisten untuk dijalankan," pungkasnya. (Rhc)
 
Sumber : Rokanhulu.com

BERITA TERKAIT

KOMENTAR ANDA