Luhakkepenuhan.com Adat Limo Luhak

Ir Damri Pensiun, Ruslan Atau Juni Plt Sekda Rohul ?

Diposkan Oleh : Luhak Kepenuhan |
Ir Damri Pensiun, Ruslan Atau Juni Plt Sekda Rohul ?
Ir Damri Pensiun, Ruslan Atau Juni Plt Sekda Rohul ?

April 28, 2018 07:32

PoskoNews.com – Ir Damri Harun, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Rokan Hulu (Rohul), Riau akan mengakhiri masa tugasnya atau pensiun pada 1 Mei 2018.

Jabatan struktural tertinggi di Kabupaten berjuluk Seribu Suluk yang ditinggalkan Damri dipastikan dalam tiga hari ke depan, akan diisi oleh pejabat Pelaksana Tugas (Plt), menjelang dilaksanakannya proses lelang jabatan atau assessment Sekda.

Pemkab Rohul melalui Badan Kepegawan Pendidikan Pelatihan (BKPP) Rohul tahun 2018 ini akan melaksanakan proses terbuka lelang jabatan Sekda tersebut serta beberapa jabatan tinggi pratama lainnya, dan anggarannya sudah disetujui dalam APBD Rohul 2018.

Lalu siapakah Plt Sekda Rohul pengganti Damri yang berpeluang akan ditunjuk Bupati Sukiman menjelang dilaksanakannya assessment dan diangkatnya Sekda defenitif itu ?

Sumber dari kantor Bupati Rohul menyebutkan, setidaknya ada dua nama yang berpeluang kuat akan menerima SK Plt Sekda tersebut.

Keduanya adalah Ir M. Ruslan M.Si yang saat ini adalah Asisten II Setdakab Rohul dan Juni Syafri S.Sos,MT, Asisten I Setdakab Rohul.

Namun, Bupati bisa saja menunjuk pejabat lain yang diinginkannya melaksanakan tugas yang ditinggalkan Damri itu, sesuai aturan yang berlaku.

Bisa saja mungkin Plt Sekda itu akan diberikan kepada pejabat tinggi pratama yang akan pensiun jelang akhir tahun ini sebagai bentuk penghargaan.

Beberapa pejabat yang akan memasuki masa pensiun itu yakni, Ir Sri Hardono, Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan, Sugiyarno SP, Staf Ahli Bupati dan Drs Munif, Inspektur Inspektorat Rohul.

Lalu bagaimana Tata Cara Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas (Plt) jabatan tersebut ?

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural telah ditentukan syarat untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural

Diantaranya adalah, serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah pangkat yang dipersyaratkan.

Apabila dilingkungan Instansi tersebut BENAR-BENAR TIDAK TERDAPAT PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah tersebut, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas organisasi, seorang PNS atau Pejabat lain dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pengangkatan sebagai Pelaksana tugas tidak perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan, melainkan cukup dengan surat perintah dari Pejabat Pembina Kepegawaian, atau pejabat lain yang ditunjuk, karena yang bersangkutan masih melaksanakan tugas jabatannya sebagai definitif.

PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya

Plt bukan jabatan definitif, oleh karenanya Plt yang diangkat tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, sehingga dalam surat perintah tidak perlu dibunyikan tunjangannya

Pengangkatan sebagai Plt tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangannya tetap dibayarkan sesui dengan tunjangan definitifnya.

PNS atau Pejabat yang menduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai pelaksana tugas dalam jabatan struktural yang eselonnya sama atau setingkat lebih tinggi didalam lingkungan kerjanya

PNS yang tidak menduduki jabatan Struktural hanya dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas dalam jabatan Struktural Eselon IV

PNS yang diangkat sebagai Pelaksana tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti menandatangani DP3, Penetapan Surat Keputusan, Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sebagainya

Tata Cara Pengangkatan tersebut sebagaimana telah diatur didalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26.-20/V.24-25/99. (Yth)

 

Sumber : PoskoNews.com

BERITA TERKAIT

KOMENTAR ANDA