Home Pembagian Daerah Administratir

Pembagian Daerah Administratir

116

GAMBARAN UMUM DAN WILAYAH KEPENUHAN

 

  1. PEMBAGIAN DAERAH ADMINISTRATIF

Kecamatan Kepenuhan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hulu resmi dibentuk sebagai sebuah kabupaten melalui surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999, dan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999, tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM.

Dengah ibu kota Pasir Pengaraian (Pasal 16 ayat 2 UU No 53 Tahun 1999), ketika pemekaran daerah Kabupaten Rokan Hulu memiliki 7 (tujuh) kecamatan dan 2 (dua) pembantu kecamatnn, yaitu:

1. Kecamatan Tambusai dengan ibu kota Dalu-dalu,

2. Kecamatan Kepenuhan dengan ibu kota Kota Tengah,

3. Kecamatan Kunto Darussalam dengan ibu kota Kota Lama

4. Kecamatan Tandun dengan ibu kota Ujung Batu,

5. Kecamatan Rokan IV Koto dengan Ibu Kota Rokan

6. Kecamatan Rambah dengan ibu kota Pasir Pengaraian

7. Kecamatan Rambah Samo dengan ibu kota Kubu Baru

 

Ketujuh poin di atas dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 4 UU No 52 Tahun 1999.Dalam undang-undang tersebut ada kata pengecualian untuk tiga desa di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun.

Selain ketujuh kecamatan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau telah dibentuk dua perwakilan Keca­matan (Pembantu Kecamatan), yaitu Pembantu Kecamatan Rambah Hilir (Pemekaran Kecamatan Rambah) dengan ibu kota Muara Rumbai dan Pembantu Kecamatan Tambusai Utara dengan ibu kota Rantau Kasai.

Untuk menguatkan keterangan di atas, lebih jelasnya dapat dilihat pada  PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DAN KOTA BATAM

 

  1. UMUM

Provinsi Riau pada umumnya serta Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kotamadya Batam pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, namun dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi daerah, luas wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.

Provinsi Riau mempunyai luas wilayah 94.561 km2 dengan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi yang relatif rnasih terbatas, khususnya di wilayah Kabupaten Kampar bagian Timur dan Barat, Kabupaten Bengkalis bagian Selatan dan Barat, Kabupaten Kepulauan Riau bagian Utara dan Barat, serta Kabupaten Indragiri Hulu bagian Barat.

Kabupaten Kampar mempunyai luas wilayah 30.563.72 km2. Dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, di kawasan timur dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah II yang meliputi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Bunut, Kecamatan Langgam, Kecamatan Kuala Kampar, dan Kecamatan Pangkalan Kuras dengan luas wilayah 12.490,42 km2. Sementara itu di sebelah barat dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I yang meliputi tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Tambusai, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Tandun, KecamatanRokan IV Koto dan Kecamatan Kunto Darussalam dengan luas wilayah keseluruhan 7.449,85 km2.

Kabupaten Bengkalis mempunyai luas wilayah 28.919.72 km2. Dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, di kawasan selatan dibentuk tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Siak, dan Kecamatan Minas, dengan luas wilayah keseluruhan 8.566.03 km2. Sementara itu di sebelah barat dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Bengkalis Wilayah I yang meliputi lima kecamatan yaitu Kecamatan Kubu, Kecamatan Bangko, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Rimba Melintang, dan Kecamatan Bagan Sinembah dengan luas wilayah keseluruhan 8.881,59 km2.

Kabupaten Kepulauan Riau mempunyai luas wilayub 9.982,88 km2. Dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, di kawasan barat dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Kepulauan Riau Wilayah II yang meliputi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Karimun, Kecamatan Kundur, danKecamatan Moro, dengan luas wilayah keseluruhan 1.521 km2 Sementara itu di sebelah utara dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Kepulauan Riau Wilayah I yang meliputi enam kecamatan, yaitu Kecamatan Jemaja, Kecamatan Siantan, Kecamatan Midai, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Bunguran Timur, dan Kecamatan Serasan dengan luas wilayah keseluruhan 3.404,40 km2.

Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai luas wilayah 15.854,29 km2. Dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, di kawasan barat dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Indragiri Hulu Wilayah I yang meliputi enam kecamatan, yaitu Kecamatan Cerenti, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Benai, dan Kecamatan Singingi dengan luas wilayah keseluruhan 7.656,03 km2.

Kotamadya Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 dengan luas wilayah keseluruhan 61.253km2, dan terdiri atas tiga kecamatan yaitu kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batam Barat dan kecamatan Batam Timur. Dalam perkembangannya, Kotamadya Batam tumbuh sebagai pusat perdagangan dan industri.la juga mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Kemajuan yang diraih Kotamadya Batam tidak terlepas dari keberadaan Badan Otorita Batam sebagai pengelola

Industri di Kotamadya Batam. Dalam rangka pengembangan Kotamadya Batam pada masa mendatang sesuai denganpotensinya, khususnya untuk sarana dan prasarana fisik kota, Kotamadya Batam diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, dan menata kecamatannyamenjadi delapan kecamatan, yaitu Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Bulang, Kecamatan Sungai reduk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Nongsa, dan Kecamatan Bolang yang luas seluruhnya 1.570,35km2.

Wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I dan wilayah II, wilayah kerja Pembantu Bupati Bengkalis Wilayah I, dan tiga kecamatan yang terdiri atas Kecamatan Sungai Apit,Kecamatan Siak, dan Kecamatan Minas, wilayah kerja Pembantu bupati Kepulauan Riau Wilayah I dan II, dan wilayah kerja pembantu Bupati Indragiri Hulu Wilayah I serta Kotamadya batarn telah menunjukkan perkembangan dan pembangunan yang cukup pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemandirian kemasyarakatan sehingga perlu penyesuaian struktur pemerintahannya. Secara geografis wilayah kerja pembantu Bupati kampar Wilayah I dan Wilayah II, wilayah kerja Pembantu Bupati Bengkalis Wilayah I dan wilayah Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Siak, dan Kecamatan Minas, wilayah kerja Pembantu Bupati Kepulauan Riau Wilayah I dan Wilayah II, dan wilayah Pembantu Bupati Indragiri Hulu Wilayah I serta KotamadyaBatam mempunyai kedudukan strategis jika ditinjau dai segi politis, ekonomis, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Perkembangan wilayah kerja pembantu bupati tersebut dan kecamatan-kecamatan serta Kotamadya Batam di atas diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1997 penduduk wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah II berjumlah 202.723 jiwa, sedangkan pada tahun 1998 meningkat menjadi 213.393 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 5,26 % per tahun. Pada tahun 1997 penduduk wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I berjumlah 254.876 jiwa sedangkan pada tahun 1998 meningkat menjadi 268.291 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 5,94 % per tahun.

Pada tahun 1997 penduduk wilayah kerja Pembantu Bupati Bengkalis wilayah II berjumlah 361.946 jiwa, sedangkan padatahun 1998 berjumlah 364.880 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 8,04 % per tahun. Pada tahun 1997 penduduk wilayah Kecamatan Siak, Kecamatan Sungai Apit, dan Kecamatan Minas berjumlah 225.686 jiwa, sedangkan pada tahun 1.998 berjumlah 231.616 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2,56 % per tahun. Pada tahun 1997 penduduk wilayah kerja Pembantu Bupati Kepulauan Riau Wilayah II berjumlah 152.031 jiwa, sedangkan pada tahun 1998 berjumlah 155.186 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2,04 % per tahun.

Pada tahun 1997 penduduk wilayah kerja Pembantu Bupati Kepulauan Riau Wilayah I berjumlah 76.372 jiwa, sedangkan.pada tahun 1998 berjumlah 78.273 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2,49 % per tahun. Pada tahun 1997 penduduk wilayah kerja Pembantu Indragiri Hulu Wilayah I berjumlah 200.477 jiwa, sedangkan pada akhir tahun 1998 meningkat menjadi 206.744 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 3,13 % per tahun.

Pada tahun 1997 penduduk Kotamadya Batam berjumlah 252.480 jiwa, sedangkan pada akhir tahun 1998 berjumlah 281,904 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 11,65% per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemandirian masyarakatan di wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah Idan Wilayah II, wilayah kerja Pembantu Bupati bengkalis Wilayah I dan wilayah Kecamatan Sungai Apit, kecamatan Siak dan Kecamatan Minas, Wilayah Kerja Bupati kepulauan Riau Wilayah I dan II, dan wilayah kerja Pembantu bupati Indragiri Hulu Wilayah I serta Kotamadya Batam. berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan rnemperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sejak tahun 1953 yang  selanjutnya dituangkan secara formal dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tanggal 28 Juni  1999 No. 05/KPTS/DPRD/1999 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten dalam Wilayah Daerah Tingkat II Kampar, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkalis tanggal 22 Juni 1999 No.12/KPTS/P/DPRD/1999/2000, Keputusan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 14 Juni 1999 No. 14/KPTS/DPRD/1999 tentang Persetujuan pemekaran Kepulauan Riau, Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Indragiri Hulu tanggal 24 Juni 1999 No. 02/KPTS/ DPRD/VI/1999 tentang Persetujuan Melepaskan Sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu Untuk dijadikan Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Keputusan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau tanggal 24 Juni 1999 No. 19/KPTS/Pimp/DPRD/1999 tentang Rekomendasi Dukungan terhadap Usul Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II di Provinsi Riau serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkanperan aktif masyarakat, maka dipandang perlu wilayah Kabupaten Kampar ditata menjadi tiga kabupaten, yaitu membentuk Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu, menata Kabupaten Bengkalis menjadi tiga kabupaten yaitu membentuk Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak, menataKabupaten Kepulauan Riau menjadi tiga kabupaten yaitu membentuk Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna, dan menata Kabupaten Indragiri Hulu menjadi dua "kabupaten yaitu membentuk Kabupaten Kuantan Singingi serta Kota Batam sebagai peningkatan struktur pemerintahan Kotamadya Batam.

Mengingat penyelenggaraan sebagian tugas dan kewenangan di Kota Batam dilaksanakan oleh Badan Otorita Batam, dalam mendudukkan tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, maka diperlukan pengaturan hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam untuk menghindari tumpang tindih penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan terbentuknya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, maka wilayah Kabupaten Kampar berkurang seluas wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu Wilayah Kabupaten Bengkalis berkurang seluas wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak. Wilayah Kabupaten Kepulauan Riau berkurang seluas wilayah Kabupaten KarimunKabupaten Natuna dan sebagian wilayah Kecamatan GaLvni serta Kecamatan Bintan Utara. Kabupaten Indragiri Huh: berkurang seluas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan terbentuknya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, maka wilayah kerja Pembantu Bupati Kabupaten Kampar Wilayah I dan II, wilayah kerja Pembantu Bupati Bengkalis, wilayah kerja Pembantu Bupati Kepulauan Riau Wilayah I dan II, dan wilayah kerja Pembantu Bupati Indragiri Hulu wilayah I serta Kotamadya Batam yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 dihapus.

Penghapusan wilayah-wilayah kerja Pembantu Bupati dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

 

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIKINDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 19 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILU, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DAN KOTA BATAM

 

    1. UMUM

Menurut sejarah, jauh sebelum terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu, Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun sudah berada  dalam Kecamatan Tandun  dalam  wilayah  eks Kewedananaan Pasir Pengaraianwilayah kerja Pembantu Bupati Karnpar Wilayah I yang menjadi dasar wilayah pembentukan Kabupaten Rokan Hulu.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 53 Tahun1999tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dalam Pasal 4 huruf d. Dalam undang-undang tersebut terdapat kekeliruan, yaitu Desa Tandun, Desa Aliantan dan Desa Kabun yang semula menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Tandun tidak termasuk ke dalam wilayah Kecamata Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

Kekeliruan Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahar 1999tersebut dapat dilihat dari adanya pertentangan Pasal huruf d. dengan Pasal 14 ayat (2) b, yang menyatakan bahwa Kabupaten Rokan Hulu mempunyai batas wilayah :

a.Sebelah utara dengan ?, b. sebelah timur dengan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kecamatan?, dan Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar?, dan juga bertentangan dengan data yang terdapat dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa luaswilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I meliputi 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Tambusai, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Kepenuhan,kecamatan Tandun, Kecamatan Rokan IV Koto, dan Kecamatan Kunto Darussalam dengan luas wilayah keseluruhan 7.449,85 km dan jumlah penduduk (1998) sebanyak 268.291 jiwa, dimana di dalamnya termasuk wilayah dan penduduk Kecamatan Tandun dengan Desa Tandun, Desa Aliantan dan Desa Kabun.

Data dalam penjelasan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tersebut adalah sesuai dan mengacu pada data yang diusulkan oleh Gubernur Riau melalui surat Nomor 136/TP/ 433 tanggal 15 Juni 1999 perihal Usulan Pemekaran Daerah Tingkat II di Provinsi Riau dengan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tanggal 24 Juni 1999 No.19/KPTS/Pimp/DPRD/1999 tentang Rekomendasi Dukungan terhadap Usul Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah tingkat II di Provinsi Riau dan surat Bupati Kampar Nomor 180/ HK/86/1999 tanggal 3 Juni 1999 perihal Usulan Pemekaran kabupaten dalam Wilayah Dati II yang diperkuat dengan surat d