Tanah Ulayat

Di antara masalah adat Luhak Kepenuhan yang perlu diangkat adalah masalah tanah ulayat. Menurut sejarah, asal mula terdapatnya tanah ulayat adalah pada umumnya Luhak Kepenuhan yang dikepalai oleh raja merupakan berasal dari bagian kekuasaan Kerajaan Pagaruyung. Rajanya saat itu adalah Bundo Kandung. Datuk-datuk dari daerah Kepenuhan sebagai wakil dari masing-masing suku nan tujuh.

Pimpinan adat Kerajaan Pagaruyung yang bernama Datuk Popatih Nan Sobatang. la memohon (menyembah) agar wilayah Kepenuhan diserahkan langsung kepada datuk-datuk adat di Luhak Kepenuhan untuk dikuasai sepenuhnya. Niat baik tersebut dikabulkan oleh Raja Bundo Kandung. Oleh masing-masing pimpinan suku mulailah membuka hutan untuk tempat bercocok tanam. Tanah itu akhirnya dikuasai secara turun temurun, dan menjadi tanah ulayat (soko pusako) kelompok atau suku.

Padahal pada waktu penyerahan wilayah Luhak Kepenuhan dari Raja Bundo Kandung kepada datuk-datuk adat Luhak Kepenuhan, Raja Bundo Kandung tidak membagi wilayah itu secara suku yang ada di Kepenuhan. Namun hanya menyerahkannya dalam skala yang ada di Kepenuhan.

Kepenuhan merupakan salah satu dari lima di antara kerajaan pada zaman penjajahan Belanda. Kelima kerajaan itu adalah sebagai berikut :

1.    Kerajaan Luhak Rambah dengan ibu negerinya Pasir Pengaraian.
2.    Kerajaan Luhak Tambusai dengan ibu negerinya Dalu-dalu.
3.    Kerajaan Luhak Kepenuhan dengan ibu negerinya Kor Tengah.
4.    Kerajaan Luhak Rokah IV Koto dengan ibu negei inya Rokan IV Koto.
5.    Kerajaan Luhak Kunto dengan negerinya Kota Lama.

Menurut letak geografisnya kerajaan Luhak Kepenuhan berbatasan dengan :

1.    Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis Dengan wilayah sebagai berikut.
2.    Daerah Batang Lubuh (Sungai Rokan Kanan) adalh kualo Sungai Air pindah di hilir Rantau Benuang.
3.    Daerah Air Hitam adalah kuala Sungai Jambu wilayah Kepenuhan.
4.    Daerah Air Hitam Kiri hulu Sungai Jambu wilayah Kepenuhan, dan kanan hulu sampai simpang kanan adalah wilayah Bengkalis.

Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatau Rambah, dengan daerah sebagai berikut :

1.    Daerah Batang Lubuh (Sungai Rokan Kauan) adalah kuala Sungai Duo, arah kiri dan mudik hingga ke bukit dalam wilayah Kepenuhan.
2.    Daerah daratan adalah Bukit Sisirih (Bukit Liai).
3.    Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kunto Darussalam, dengan daerah sebagai berikut.
4.    Daerah cucuran air tunggang tanah Sungai Bilah-bilah kiri dan kanan, hulu hingga hilir wilayah Kepenuhan.


Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tambusai, dengan daerah sebagai berikut :

1.    Daerah Sungai Batang Sosah, daerah Buluh Nan Suri (di hulu Kepayang).
2.    Arah ke selatan adalah daerah Bukit Buluh Apo, Daerah Bukit Buluh Apo terdapat dua sungai, yaitu Sungai Aek Nandengan di wilayah Rambah dan Sungai Batang Lubuh di wilayah Tambusai. (Sumber: peta topografi, 1945)

Keberadaan tanah ulayat telah dijamin oleh pemerintah keberadaannya, yaitu melalui Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dalam pasal 3 disebutkan, "dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan nasional, yang berdasarkan atas persatuan dan kesatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lainnya yang lebih tinggi".

Ini adalah suatu sinyalemen terhadap penguasa adat yang harus segera membenahi tanah ulayat yang ada di daerahnya masing-masing untuk dapat dibudayakan bagi kepentingan adatnya. Aktualisasi tanah ulayat perlu segera dikaji ulang, supaya warisan yang turun temurun itu tidak hilang begitu saja.

Dalam pelaksanaan Pengkajian Tombo Adat Luhak Kepenuhan, diambil beberapa keputusan tentang keberadaan tanah ulayat di daerah Kepenuhan, yaitu :

Pendataan ulang mengenai keberadaan tanah yang ada di Kepenuhan, mana tanah yang dimiliki oleh anak kemenakan, perusahaan, dan mana tanah yang dimiliki oleh adat Luhak Kepenuhan.

Setelah pelaksanaan Pengkajian Tombo Adat, diambil suatu keputusan bahwa segala tanah ulayat yang ada di Luhak Kepenuhan hanya boleh digunakan sebagai Hak Pakai dan bukan Hak Milik, setelah mendapat persetujuan Lembaga Kerapatan Adat Luhak Kepenuhan.

1.    Tanah Sako

Yang dimaksud dengan tanah sako adalah tanah yang dimiliki oleh masing-masing suku di Luhak Kepenuhan. Keberadaan tanah ini sudah menjadi ketetapan dari adat, Penempatan tanah sako ini adalah pada waktu dulu keberadaan suku bertempat tinggal secara terpisah-pisah. Jadi, yang tinggal di daerah tersebut hanya suku mereka, tidak bergabung dengan suku lainnya.

Daerah yang mereka tempati sebelumnya sudah banyak ditinggalkan oleh suku-suku itu karena keadaan yang membuat mereka meninggalkan tanah sako yang dimiliki. Namun demikian, keberadaan tanah itu tetap menjadi tanah sako bagi suku yang bersangkutan. Pada umumnya tanah-tanah tersebut mulai ditinggalkan oleh suku yang bersangkutan dan kondisi tanah tersebut menjadi silang pendapat di kemudian hari.

Karena terjadinya perubahan zaman, ada tanah sako ditempati oleh anak kemenakan dari suku lain. Namun demikian tanah itu tetap dimiliki oleh suku pertama yang menempati tanah sako itu. Sedangkan anak kemenakan suku lain itu hanya diberikan Hak Pakai, bukan Hak Milik.

Mengenai sampai kapan tanah itu dapat dipakainya, hal tersebut berdasarkan kesepakatan dari kedua belah. Contohnya adalah tanah sako kembali menjadi milik suku yang memiliki tanah tersebut jika dipandang akan digunakan untuk anak kemenakan mereka. Jadi, keputusan yang diambil menguntungkan kedua belah pihak.

2.    Pusako

Adapun yang dimaksud dengan tanah pusako adalah tunah yang dimiliki oleh Mamak Adat atau Ninik Mamak dalam salah satu suku. Keberadaan tanah pusako ini diharapkan,  dengan adanya tanah itu sehingga mamak tersebut punya usaha sendiri. Penggarapan tanah tersebut juga dibantu oleh anak kemenakan dari mamak yang bersangkutan.