Home Pilkada 2020 Kata Kemendagri soal Aturan Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada

Kata Kemendagri soal Aturan Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada

285
Kata Kemendagri soal Aturan Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO

 

 Minggu, 8 Desember 2019 10:30 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar mengatakan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pilkada 2020 yang ditetapkan pada 2 Desember 2019, sesuai peraturan dan tak bertentangan dengan undang-undang.

PKPU ini tidak menyertakan larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri. Padahal sebelumnya, KPU bersikukuh ingin memasukkan aturan ini, seperti halnya pada Pileg 2019 lalu.

"PKPU sesuai dengan dengan peraturan dan tak bertentangan dengan undang-undang sebagaimana hasil rapat dengar pendapat antara, KPU RI, Bawaslu RI Pemerintah dan Komisi II DPR beberapa waktu lalu," kata Bahtiar lewat keterangan tertulis pada Ahad, 8 Desember 2019.

PKPU tentang Pilkada 2020 Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4) hanya menggunakan frasa 'mengutamakan' calon yang bukan mantan terpidana korupsi dan bukan melarang calon pasangan kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang memiliki latar belakang mantan narapidana kasus Tindak Pidana Korupsi untuk bisa mengikuti seleksi calon kepala daerah yang dilakukan oleh parpol. Hal itu sepenuhnya adalah kewenangan partai politik. 

 

Bahtiar mengatakan, apabila larangan pencalonan mantan napi kasus korupsi dimasukkan ke dalam PKPU, maka ketentuan tersebut melebihi amanat yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pembatasan hak seseorang berdasarkan pasal 28 J ayat (2) UUD 1945  harus dilakukan melalui UU, bukan melalui peraturan teknis.

Ketentuan tersebut juga telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dimana mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sepanjang mengemukakan secara terbuka dan jujur kepada publik sebagai mantan terpidana.

"Untuk itu, pemahaman tentang PKPU Nomor 18 tahun 2019 perlu disebarluaskan kepada publik agar masyarakat memahami substansinya dan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 mendatang," ujar Bahtiar.

 

Sumber : TEMPO.CO

- Bertanjak -
Bertanjak
- Pucuk Suku Nan Sepuluh -
Banner Pucuk Suku Nan Sepuluh
- Makna dan Arti Logo -
Banner makna Logo luhak kepenuhan
UMKM Negeri Beradat
UMKM Negeri Beradat
KAI Negeri Beradat
KAI Negeri Beradat
Gssb
Banner gssb
Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
New Poster Luhak Kepenuhan Beradat
Banner Ismail Datuk Montoi
Banner Ismail Datuk Montoi
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Petuah Ketua LAM Rohul
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Sambutan Ketua LKA Kepenuhan
Banner Ketua LKA Kepenuhan
Banner Ketua LKA Kepenuhan
Sekapur Sirih Mamak Sutan Kayo Moah
Banner Sekapur Sirih
Banner Sekapur Sirih
Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Banner Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Banner Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Add
Banner ADD
Banner ADD
One Day One Juz
Banner One Day One Juz
Banner One Day One Juz
Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur
Banner Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur
Banner Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur

POPULER

Banner Gerakan Negeri Beradat
Banner Gerakan Negeri Beradat
Banner Buku Super Quotion
Banner Buku Super Quotion
Banner Lam Kabupaten ROkan Hulu
Banner Lam Kabupaten ROkan Hulu
Banner LKA Kepenuhan
Banner LKA Kepenuhan