Home Presiden dan DPR RI MK Minta Publik Pantau Sidang Pilpres dari Rumah

MK Minta Publik Pantau Sidang Pilpres dari Rumah

301
MK Minta Publik Pantau Sidang Pilpres dari Rumah

Sengketa pemilu (ilustrasi) Foto: Dok Republika.co.id

 

Selasa 11 Jun 2019 09:20 WIB

Publik bisa melihat sidang pilpres dari televisi nasional dan live streaming MK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, mengatakan pihaknya akan menggelar sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres secara terbuka dan dapat diikuti masyarakat. Namun, tidak semua orang dapat menyaksikan secara langsung persidangan di ruang sidang MK. 

"Kapasitas tempat duduk di ruang sidang terbatas, dan hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang ditunjuk para pihak (pihak terkait)," ujar Fajar saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (11/6).

Karena itu,  masyarakat bisa menyaksikan sidang sengketa PHPU pilpres melalui layar televisi yang disiapkan MK di tenda merah putih di samping gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.  Selain itu, masyarakat bisa menyaksikan jalannya sidang melalui live streaming di website resmi MK dan media sosial MK.

"Tak hanya itu, publik pun juga bisa menonton melalui layar televisi nasional karena sejumlah stasiun TV sudah mengajukan izin untuk meliput sidang secara live," jelas Fajar

Sementara itu, pada hari ini MK akan meregister perkara PHPU Pilpres yang diajukan Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Uno. Setelah perkara diregistrasi, MK akan menggelar sidang perdana PHPU Pilpres pada Jumat (14/6).

Pada sidang perdana, MK akan mendengarkan pokok permohonan yang diajukan oleh Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Uno dan pengesahan alat bukti. Kemudian, MK akan menggelar sidang pemeriksaan pada 17 Juni hingga 24 Juni. Pada persidangan ini, MK akan memeriksa alat bukti para pihak termasuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan para pihak.

Selanjutnya,sembilan hakim MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 25 Juni hingga 27 Juni 2019. RPH merupakan waktu bagi hakim MK untuk memutuskan sengketa tersebut. Hasil dari RPH akan dibacakan paling lama pada 28 Juni 2019.

 

Sumber ; REPUBLIKA.CO.ID

- Bertanjak -
Bertanjak
- Pucuk Suku Nan Sepuluh -
Banner Pucuk Suku Nan Sepuluh
- Makna dan Arti Logo -
Banner makna Logo luhak kepenuhan
UMKM Negeri Beradat
UMKM Negeri Beradat
KAI Negeri Beradat
KAI Negeri Beradat
Gssb
Banner gssb
Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
New Poster Luhak Kepenuhan Beradat
Banner Ismail Datuk Montoi
Banner Ismail Datuk Montoi
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Petuah Ketua LAM Rohul
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Sambutan Ketua LKA Kepenuhan
Banner Ketua LKA Kepenuhan
Banner Ketua LKA Kepenuhan
Sekapur Sirih Mamak Sutan Kayo Moah
Banner Sekapur Sirih
Banner Sekapur Sirih
Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Banner Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Banner Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Add
Banner ADD
Banner ADD
One Day One Juz
Banner One Day One Juz
Banner One Day One Juz
Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur
Banner Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur
Banner Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur

POPULER

Banner Gerakan Negeri Beradat
Banner Gerakan Negeri Beradat
Banner Buku Super Quotion
Banner Buku Super Quotion
Banner Lam Kabupaten ROkan Hulu
Banner Lam Kabupaten ROkan Hulu
Banner LKA Kepenuhan
Banner LKA Kepenuhan