Home Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Masa Jabatan Syamsuar-Edy Berakhir 2023 RIAU

Masa Jabatan Syamsuar-Edy Berakhir 2023 RIAU

179
Masa Jabatan Syamsuar-Edy Berakhir 2023 RIAU

 

Rabu, 22 Juni 2022 - 10:48 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Masa jabatan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution akan berakhir pada akhir tahun 2023. Selain itu, masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan dan Syamsudin Uti juga sama akan mengakhiri masa jabatannya pada 2023.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau Muhammad Firdaus melalui Kepala Bagian Otonomi Daerah Tri Jumarsa Jalil mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres), Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.

‘’Di Riau, kepala daerah masa jabatannya berakhir pada 2023 itu Bupati Inhil dan pak Gubernur,’’ katanya. Sedangkan untuk sembilan bupati/wali kota lainnya, seperti Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hilir (Rohil), Rokan Hulu (Rohul), Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu (Inhu), Kuantan Singingi (Kuansing) dan Kota Dumai. Baru akan berakhir pada 2024. ‘’Jadi sembilan bupati/walikota itu masa jabatannya berakhir pada 2024 paling lama bulan Agustus, Karena kalau tidak salah masa jabatan sembilan kepala daerah cuma 3 tahun 8 bulan,’’ jelasnya.

 Tri Jumarsa menyampaikan, masa jabatan sembilan bupati/wali kota itu berakhir 2024 itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 201 ayat 7. Di mana Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. ‘’Sembilan kepala daerah itu hasil Pilkada serentak pada tahun 2020. Sedangkan dua kepala daerah seperti Pekanbaru dan Kampar sudah diisi penjabat (Pj),’’ ujarnya. Sementara itu, Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan, bahwa informasi yang ia dapat, masa jabatannya akan berakhir pada 31 Desember tahun 2023 mendatang. ‘’Yang saya tahu, menurut undang-undang, masa berakhir jabatan kami itu 31 Desember tahun 2023. Itu yang saya tahu. Seusai amanah undang-undang,’’ kata Syamsuar.

 Nantinya, kata Syamsuar, pada Januari 2024 sampai Februari, akan ditunjuk Pj untuk melanjutkan pemerintahan sementara. ‘’Nanti Januari 2024 itu ditunjuk Pj, dan Pj itu nantinya banyak seluruh Indonesia,’’ ujarnya.

Pasal 201

(1) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.

(2) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan. pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017.

(3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022.

(4) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.

(5) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.

Sementara itu, Komisioner KPU Riau Firdaus membenarkan akhir masa jabatan Gubri yang bakal berakhir satu tahun lagi. Kata dia, didalam UU dimaksud pada Pasal 201 ayat 5 menegaskan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023. ‘’Di mana pada pertimbangan UU yang mengatur mengatakan percepatan dilakukan dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraannya,’’ ujar Firdaus, Selasa (21/6).

Untuk mengisi kekosongan hingga pemilihan serentak tahun 2024, sambung dia, dilakukan pengangkatan penjabat gubernur. Adapun penjabat gubernur ini akan menggantikan posisi kepala daerah hingga selesai pemilihan dan pelantikan kepala daerah terpilih pada 2024 mendatang. ‘’Namun untuk bulannya sampai dengan saat ini belum ada petunjuk, atau aturan lebih lanjut.

Baik di Undang-Undang, maupun peraturan lainnya. Kami tentu masih menunggu,’’ pungkasnya. Untuk diketahui, pasangan Syamsuar-Eddy Natar ditetapkan sebagai pemenang pemilihan Gubernur Riau pada 24 Juli 2018. Penetapan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau melalui rapat pleno terbuka di Ball Room Hotel Arya Duta, Kota Pekanbaru.

Pasangan yang diusung oleh PAN, PKS dan Nasdem tersebut memperoleh total 799.289 suara. Pada 20 Februari 2019, keduanya dilantik langsung oleh Presiden RI Ir Joko Widodo di Istana Negara. Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Abdul Wahid mengatakan merujuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Dimana pasal 201 yang berbunyi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023. ‘’Undang-undang tentang Pilkada, peraturan peralihan itu  pasal 201 sudah jelas berbunyi bahwa pilkada yang dilaksanakan pada 2018 maka masa jabatannya berakhir pada 2023,’’ kata Abdul Wahid.

 Hal ini juga telah dilakukan uji materi oleh Bupati Halmahera Utara Frans Manery dan Wakil Bupati Halmahera Utara Muchlis Tapi Tapi di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam perkara itu, Ketua Hakim MK, Anwar Usman memutuskan menolak permohonan pengujian materi tersebut. ‘’Jadi gak bisa diundur lagi, itu berbunyi jelas dan itu sudah diputuskan MK boleh,’’ ujarnya.

Menurut Wahid, Masa Akhir Jabatan (AMJ) kurang dari 5 tahun itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Menurut dia ini sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR. Dipertegas lagi oleh keputusan MK yang mengatakan bahwa tidak melanggar konstitusi dan hak azazi. ‘’Jadi soal masa jabatanya itu tidak sampai 5 tahun itu sudah diputuskan MK bahwa itu boleh dan dibolehkan. Dan itu dibenarkan dalam rangka untuk netralitas dan untuk Pilkada serentak di 2024,’’ jelasnya.

 Wahid menjelaskan, dasarnya masa periodisasi itu sesuai masa pelaksanaan Pilkada bukan dihitung pada saat dilantiknya sebagai kepala daerah. Kata dia, pada 2023 itu memang belum dipastikan waktu kapan masa jabatan kepala daerah itu akan diganti. Karena dalam Undang-undang itu tidak diatur.

 Ketua DPW PKB Riau itu menggambarkan, peralihan kepala daerah yang sudah berakhir ke penjabat sementara (Pj) itu bisa saja pada Februari 2023 dengan alasan persiapan Pemilu serentak 2024 sehingga tidak lagi disibukkan tentang Pj. ‘’Soal 2023 bulan berapanya tidak diatur itu tentunya kebijakan dari pemerintah. Jadi tergantung pemerintah nanti. Pemerintah maunya kapan? Februari misalnya. Mungkin pemerintah bisa mengeluarkan dalam bentuk Perpres, PP atau dalam bentuk peraturan menteri,” pungkasnya. (sol/nda/yus)

 Sumbwe : RIAUPOS.CO

- Bertanjak -
Bertanjak
- Pucuk Suku Nan Sepuluh -
Banner Pucuk Suku Nan Sepuluh
- Makna dan Arti Logo -
Banner makna Logo luhak kepenuhan
UMKM Negeri Beradat
UMKM Negeri Beradat
KAI Negeri Beradat
KAI Negeri Beradat
Gssb
Banner gssb
Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
New Poster Luhak Kepenuhan Beradat
Banner Ismail Datuk Montoi
Banner Ismail Datuk Montoi
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Petuah Ketua LAM Rohul
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Sambutan Ketua LKA Kepenuhan
Banner Ketua LKA Kepenuhan
Banner Ketua LKA Kepenuhan
Sekapur Sirih Mamak Sutan Kayo Moah
Banner Sekapur Sirih
Banner Sekapur Sirih
Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Banner Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Banner Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Add
Banner ADD
Banner ADD
One Day One Juz
Banner One Day One Juz
Banner One Day One Juz
Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur
Banner Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur
Banner Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur

POPULER

Banner Gerakan Negeri Beradat
Banner Gerakan Negeri Beradat
Banner Buku Super Quotion
Banner Buku Super Quotion
Banner Lam Kabupaten ROkan Hulu
Banner Lam Kabupaten ROkan Hulu
Banner LKA Kepenuhan
Banner LKA Kepenuhan