Home Nasional Pajak Pendidikan? Haedar: Jangan Buat Negeri Kian Kapitalis

Pajak Pendidikan? Haedar: Jangan Buat Negeri Kian Kapitalis

35
Pajak Pendidikan? Haedar: Jangan Buat Negeri Kian Kapitalis

Foto: PP Muhammadiyah Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir

 

Jumat 11 Jun 2021 14:53 WIB

Rencana ini perlu ditinjau ulang karena tak sejalan dengan jiwa Pancasila.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan kritik terhadap rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sektor pendidikan. Dia mengingatkan, saat ini beban pendidikan Indonesia sangat tinggi dan berat. Terlebih, pada era pandemi Covid-19.

 

"Lantas mau dibawa ke mana pendidikan nasional yang oleh para pendiri bangsa ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," kata dia kepada Republika.co.id, Jumat (11/6).

Haedar mengatakan, di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T), pendidikan masih tertatih-tatih menghadapi segala kendala dan tantangan. Di daerah tersebut, belum ada pemerataan pendidikan oleh pemerintah. Pendidikan Indonesia juga semakin berat menghadapi tantangan persaingan dengan negara-negara lain.

"Di tingkat ASEAN saja masih kalah dan berada di bawah, kini mau ditambah beban dengan PPN yang sangat berat. Di mana letak moral pertanggungajawaban negara atau pemerintah dengan penerapan PPN yang memberatkan itu?" ujarnya.

 

Menurut Haedar, konsep pajak progresif, apalagi dalam bidang pendidikan, secara ideologis menganut paham liberalisme absolut. Dengan begitu, hal itu perlu ditinjau ulang karena tidak sejalan dengan jiwa Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung spirit gotong royong dan kebersamaan.

"Apakah Indonesia akan semakin dibawa pada liberalisme ekonomi yang mencerabut Pancasila dan nilai-nilai kebersamaan yang hidup di Indonesia? Masalah ini agar direnungkan secara mendalam oleh para elite di pemerintahan," tuturnya.

Haedar juga mengungkapkan, para perumus konsep kebijakan dan pengambil kebijakan di Republik ini semestinya menghayati, memahami, dan membumi dalam realitas kebudayaan bangsa Indonesia. Dia meminta agar tidak membuat Indonesia semakin menganut liberalisme dan kapitalisme.

"Jangan bawa Indonesia ini menjadi semakin menganut rezim ideologi liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, Pancasila, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia," ujarnya.

 

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

- Bertanjak -
Bertanjak
- Pucuk Suku Nan Sepuluh -
Banner Pucuk Suku Nan Sepuluh
- Makna dan Arti Logo -
Banner makna Logo luhak kepenuhan
UMKM Negeri Beradat
UMKM Negeri Beradat
KAI Negeri Beradat
KAI Negeri Beradat
Gssb
Banner gssb
Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
New Poster Luhak Kepenuhan Beradat
Banner Ismail Datuk Montoi
Banner Ismail Datuk Montoi
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Petuah Ketua LAM Rohul
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Sambutan Ketua LKA Kepenuhan
Banner Ketua LKA Kepenuhan
Banner Ketua LKA Kepenuhan
Sekapur Sirih Mamak Sutan Kayo Moah
Banner Sekapur Sirih
Banner Sekapur Sirih
Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Banner Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Banner Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Add
Banner ADD
Banner ADD
One Day One Juz
Banner One Day One Juz
Banner One Day One Juz
Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur
Banner Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur
Banner Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur

POPULER

Banner Gerakan Negeri Beradat
Banner Gerakan Negeri Beradat
Banner Buku Super Quotion
Banner Buku Super Quotion
Banner Lam Kabupaten ROkan Hulu
Banner Lam Kabupaten ROkan Hulu
Banner LKA Kepenuhan
Banner LKA Kepenuhan